Gubernur Melki Ajak Kampus, BRIN dan LLDIKTI Kolaborasi Kembangkan Potensi NTT
 |
| Arahan Gubernur NTT dalam Rapat Koordinasi Terpadu pimpinan perguruan tinggi bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto: Ibo |
Rapat yang diselenggarakan LLDIKTI Wilayah XV di Hotel Harper Kupang itu menghadirkan Kepala BRIN Prof. Arif Satria serta jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menilai potensi besar NTT selama ini belum terkelola optimal karena belum terhubung secara kuat dengan dunia kampus, riset, dan inovasi.
“Potensi kita besar, tetapi belum cukup terkoneksi dengan riset dan teknologi. Akibatnya, banyak yang belum tergarap maksimal, bahkan berisiko dimanfaatkan pihak lain,” ujar Melki.
Ia menyoroti lemahnya perlindungan HKI di daerah dengan mencontohkan karya anak NTT yang populer secara nasional namun hak ekonominya tidak dinikmati penciptanya karena lebih dulu dipatenkan pihak lain.
“Kalau sejak awal dipatenkan, nilai ekonominya bisa sangat besar. Ini jadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi lambat dalam melindungi karya dan inovasi,” tegasnya.
Melki meminta seluruh perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan BRIN mempercepat langkah konkret dalam mendata, melindungi, dan mengembangkan setiap temuan atau inovasi dari masyarakat. Ia juga mendorong pemanfaatan peluang pendanaan riset nasional untuk memperkuat kontribusi kampus di daerah.
“Kita harus cepat, setiap temuan harus segera dilaporkan dan dilindungi. Ini momentum bagi kita untuk mengetuk pintu peluang yang ada,” katanya.
Selain itu, ia mengapresiasi peran perguruan tinggi dan LLDIKTI yang dinilai progresif dalam mendukung program pembangunan di daerah, termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Kepala BRIN Prof. Arif Satria menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi disrupsi besar akibat perubahan teknologi, iklim, geopolitik, hingga krisis energi. Namun, ia menilai Indonesia memiliki peluang besar jika mampu mengelola sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan inovasi secara optimal.
“Kita tidak bisa hanya melihat tantangan. Kita punya bonus demografi, sumber daya alam, dan potensi inovasi. Ke depan, ekonomi akan digerakkan oleh inovasi dan teknologi,” ujar Arif.
Ia mengutip teori ekonomi modern yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada inovasi. Karena itu, penguatan riset dan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing nasional.
Arif mengungkapkan jumlah paten Indonesia meningkat dari sekitar 3.500 pada 2020 menjadi lebih dari 6.700, meski masih jauh dibanding negara lain seperti China yang mencapai jutaan paten per tahun.
“Kalau kita ingin menjadi negara maju, hampir pasti harus memperkuat inovasi. Ini berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Untuk mempercepat hal tersebut, BRIN menyiapkan tiga jalur utama, yakni penguatan inovasi untuk UMKM, kolaborasi dengan industri/swasta, serta percepatan alih teknologi dari luar negeri.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan investasi riset dari sektor swasta, yang saat ini masih rendah dibanding negara maju.
Sebagai langkah konkret, BRIN akan mengembangkan konsep “Rumah Inovasi” sebagai pusat layanan terpadu untuk inkubasi bisnis, validasi teknologi, dan hilirisasi inovasi yang dapat diakses masyarakat dan perguruan tinggi di daerah.
“Kita ingin inovasi tidak hanya dari kampus atau BRIN, tetapi juga dari masyarakat. Banyak inovasi lokal yang perlu divalidasi dan dikembangkan,” ujarnya.
BRIN juga mendorong pengembangan teknologi strategis ke depan, termasuk kecerdasan buatan, keamanan siber, teknologi pangan berbasis genomik, serta energi baru seperti hidrogen hijau dan pemanfaatan sumber daya dari udara.
Dalam forum tersebut, Arif juga menekankan pentingnya diferensiasi peran perguruan tinggi, baik sebagai teaching university, research university, maupun entrepreneurial university, agar kontribusinya lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XV Prof. Adrianus Amheka melaporkan bahwa terdapat 57 perguruan tinggi swasta di NTT dengan total lebih dari 79 ribu mahasiswa aktif.
Namun, ia mengakui kualitas SDM dosen masih menjadi tantangan, dengan baru sekitar 10 persen dosen berkualifikasi doktor (S3), serta jumlah profesor yang masih di bawah 1 persen.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mencatat peningkatan signifikan dalam akses pendidikan melalui program KIP Kuliah yang telah menjangkau lebih dari 15 ribu mahasiswa atau sekitar 22 persen dari total mahasiswa aktif di perguruan tinggi swasta.
LLDIKTI juga menjalankan program kolaboratif pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa di desa-desa untuk penanganan kemiskinan dan stunting. Program tersebut telah mencakup 25 desa di tiga kabupaten dan akan diperluas ke 13 kabupaten pada 2026.
Selain itu, hampir 90 persen perguruan tinggi swasta di NTT telah menerima hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dengan total pendanaan sekitar Rp11 miliar pada 2026.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan BRIN, khususnya dalam mengoptimalkan potensi lokal berbasis riset, mempercepat hilirisasi inovasi, serta meningkatkan daya saing pembangunan di NTT.
Editor: Ocep Purek
