Golkar Matangkan Strategi Pemilu 2029, Melki Laka Lena Tekankan Kerja Nyata Kader
 |
| Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD provinsi serta kabupaten/kota yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16–18 Oktober 2026. Foto: Tim |
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa kemenangan dalam pemilu tidak cukup mengandalkan kekuatan organisasi dan popularitas politik. Golkar harus membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
“Pemenangan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan struktur organisasi atau popularitas semata. Kemenangan harus dibangun melalui kerja nyata, kedekatan dengan masyarakat, konsolidasi kader, dan kemampuan menjawab persoalan rakyat. Anggota Fraksi Partai Golkar harus menjadi contoh bahwa politik adalah jalan pengabdian,” kata Melki dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD provinsi serta kabupaten/kota yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16–18 Oktober 2026.
Melki, yang juga menjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), menempatkan kinerja anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat menjelang kontestasi politik 2029.
Menurut dia, para wakil rakyat harus mampu menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat melalui perjuangan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Selain meningkatkan kinerja kader legislatif, Golkar mendorong penguatan struktur organisasi dan kaderisasi secara berkelanjutan hingga tingkat desa.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan koordinasi partai berjalan dari tingkat pusat hingga daerah. Struktur organisasi tidak hanya dituntut aktif secara administratif, tetapi juga harus menjadi penghubung antara partai dan masyarakat.
Penguatan tersebut mencakup pendidikan politik, pembekalan regulasi pemilu, pengembangan kepemimpinan kader, serta monitoring dan evaluasi berbasis data.
Melalui evaluasi berkala, partai diharapkan dapat mengukur pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun langkah perbaikan sesuai kebutuhan setiap daerah.
Pendekatan ini dinilai penting bagi kawasan Indonesia Timur yang memiliki kondisi geografis dan persoalan pembangunan beragam. Pemetaan persoalan lokal menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan strategi organisasi dan kerja politik.
Golkar juga mendorong percepatan digitalisasi data kepengurusan hingga tingkat desa sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Digitalisasi diarahkan untuk memperbaiki pengelolaan organisasi, memetakan potensi pemilih, memperkuat koordinasi kader, serta mendukung persiapan kebutuhan kepemiluan, termasuk penyiapan saksi di tempat pemungutan suara.
Pemanfaatan teknologi informasi, big data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut menjadi perhatian dalam transformasi komunikasi partai.
Namun, penggunaan teknologi tersebut tetap perlu diimbangi dengan komunikasi langsung. Dengan demikian, pengelolaan data dan koordinasi digital tidak menggantikan kebutuhan kader untuk hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang dihadapi warga.
Golkar juga mendorong kantor serta struktur partai di daerah menjadi pusat pelayanan dan kegiatan masyarakat. Dengan pola tersebut, aktivitas partai diharapkan berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya meningkat menjelang pemilu.
Wakil Sekretaris Jenderal PP Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Umar Lessy, mengatakan pelaksanaan Bimtek di daerah bertujuan memperluas ruang bagi kader untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan masyarakat secara langsung.
Menurut Umar, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota fraksi harus berjalan seiring dengan pemahaman terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah masing-masing.
Ia menjelaskan, sebelumnya Bimtek anggota fraksi lebih banyak dilaksanakan di Jakarta. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, kegiatan tersebut diarahkan ke wilayah pemenangan pemilu masing-masing.
Kegiatan untuk wilayah Sumatera telah dilaksanakan di Batam dan Palembang. Sementara itu, wilayah Jawa dan Kalimantan melaksanakan kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung. Untuk wilayah Indonesia Timur, kegiatan digelar di Makassar dan Bali.
“Langkah ini dengan harapan agar kita lebih fokus dengan isu-isu lokal, serta memantapkan konsolidasi antara DPP dan pimpinan partai di daerah,” ujar Umar.
Melalui pola tersebut, pengurus pusat dan daerah diharapkan dapat menyelaraskan strategi organisasi sekaligus membahas persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
Aspirasi yang dihimpun dari daerah selanjutnya dapat menjadi bahan bagi anggota fraksi untuk memperjuangkan kebijakan dan program pembangunan melalui lembaga legislatif.
Ketua Panitia Penyelenggara Bimtek, Hakim Kamarudin, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membahas strategi pemenangan pemilu, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai peningkatan kapasitas anggota dewan, pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, serta penguatan kelembagaan partai.
Materi tersebut mencakup fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi instrumen penting bagi anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Anggota fraksi diharapkan mampu memahami persoalan di daerah pemilihannya, mengawal pelaksanaan program pemerintah, serta memastikan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
“Peserta juga akan mendapatkan materi terkait dengan peningkatan kapasitas, tugas fungsi dari anggota dewan, serta penguatan kelembagaan partai,” kata Hakim.
Bagi Golkar, peningkatan kapasitas anggota legislatif menjadi bagian penting dari upaya memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Rakornis dan Bimtek di Makassar menjadi bagian dari upaya Golkar menyelaraskan arah kerja pengurus pusat, pimpinan partai di daerah, dan anggota fraksi DPRD menjelang Pemilu 2029.
Konsolidasi organisasi, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas kader merupakan agenda yang saling berkaitan. Struktur partai yang kuat membutuhkan kader yang mampu menjalankan tugas secara efektif, sedangkan pemanfaatan teknologi memerlukan pengelolaan data yang baik dan komunikasi yang tetap terhubung dengan masyarakat.
Meski demikian, efektivitas strategi tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan. Konsolidasi tidak cukup berhenti pada pertemuan dan pembekalan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi Melki Laka Lena, kerja politik harus berjalan beriringan dengan pengabdian kepada masyarakat. Kader Golkar, khususnya yang duduk di lembaga legislatif, dituntut membuktikan keberpihakan melalui perjuangan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, penciptaan kesempatan ekonomi, dan pemerataan layanan publik.
Menjelang Pemilu 2029, tantangan Golkar di Indonesia Timur bukan hanya memperkuat mesin organisasi hingga tingkat desa, tetapi juga memastikan seluruh perangkat partai mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kerja politik yang nyata.
Editor: Ocep Purek
