Gubernur NTT Melki Kritik Keras: Pegawai Diam Saat Pemerintah Dihajar di Ruang Publik
 |
| Sambutan Gubernur NTT Melki Laka Lena. Foto: Ocep Purek |
Hal ini disampaikan Gubernur NTT Melki Laka Lena saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025 di Hotel Harper Kupang, Kamis (2/10/2025).
“Coba kita lihat, presiden dihajar, menteri dihajar, gubernur dihajar, bupati dan wali kota dihajar, tapi hampir tidak pernah ada satu pun pegawai pemerintah yang tampil menjelaskan. Semua diam. Akhirnya publik percaya bahwa pemerintah memang tidak kerja, hanya makan uang dan tak ada pelayanan,” tegas Melki.
Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan lemahnya kehadiran pemerintah di ruang publik digital. Alih-alih membangun narasi positif tentang kinerja, yang justru aktif adalah akun pribadi para pegawai.
“Pegawai pemerintah rajin unggah soal makan siang atau pacaran, tapi untuk urusan pemerintah justru sepi. Ada yang salah dengan model begini,” sindirnya.
Melki mengingatkan, diamnya aparatur negara di ruang digital berkonsekuensi serius. Publik akan semakin yakin bahwa pemerintah malas bekerja dan hanya sibuk menghabiskan uang negara.
“Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Tapi kalau kita diam, maka persepsi buruk itulah yang akan membentuk opini publik,” ujarnya.
Ia bahkan mencontohkan, Presiden RI Pak Prabowo Subianto dalam tiga bulan pertama masa jabatannya diserang habis-habisan oleh ratusan ribu akun buzzer.
“Kalau sekelas presiden saja bisa begitu, apalagi gubernur, bupati, atau wali kota. Pertanyaannya, di mana orang pemerintah yang membela dan memberi penjelasan?” katanya.
Karena itu, Gubernur menegaskan ruang publik digital harus dimanfaatkan secara positif.
“Kalau ruang digital terus dipenuhi hujatan, caci maki, dan fitnah tanpa ada klarifikasi dari pemerintah, maka ia akan menjadi bencana bagi NTT. Tapi kalau kita isi dengan optimisme, maka ia bisa jadi anugerah,” jelasnya.
Ia meminta pegawai pemerintah dari provinsi hingga kabupaten/kota aktif menjelaskan kebijakan, program, dan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jangan biarkan ruang digital hanya jadi tempat orang marah dan mencaci. Pemerintah harus hadir, memberi penjelasan, membangun kepercayaan, dan membuktikan kerja nyata,” tegas Melki.
Rakor Kominfo kali ini dihadiri jajaran pejabat pusat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pejabat daerah, serta Kepala Dinas Kominfo NTT.
Forum ini diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk memperkuat peran pemerintah di ruang digital dalam meningkatkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan profesional.
Editor: Ocep Purek
