Defisit Rp51 Triliun, Gubernur NTT Tantang HIPMI Isi Kekosongan Pengusaha
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Ketua BPD HIPMI NTT Restu Herdani Baptista Dupe. Foto: Ibo |
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti defisit perdagangan NTT yang mencapai sekitar Rp51 triliun per tahun sebagai indikator lemahnya basis produksi daerah. Ia meminta HIPMI mengambil peran strategis sebagai motor penggerak lahirnya pengusaha baru.
“NTT ini kekurangan pengusaha. Kita harus ubah pola pikir, bukan ‘saya berbelanja maka saya ada’, tetapi ‘saya berproduksi maka saya ada’,” tegas Melki.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah provinsi dalam mendukung dunia usaha. Dalam forum tersebut, Gubernur hadir bersama sejumlah pimpinan OPD strategis seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Ekonomi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kolaborasi konkret dengan pelaku usaha muda.
Melki juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT telah memulihkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sempat tidak mengalir ke daerah. Saat ini, alokasi awal sebesar Rp350 miliar sudah tersedia dan diminta segera dimanfaatkan.
“KUR sudah kita dapat lagi. Ini harus cepat dipakai, jangan dibiarkan lama. Uang harus berputar supaya usaha tumbuh,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi pembiayaan, Pemprov telah membentuk tim percepatan ekonomi kerakyatan yang melibatkan berbagai lembaga keuangan seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, hingga koperasi. Tim ini bertugas membantu pelaku usaha mulai dari konsultasi hingga pendampingan di lapangan.
Gubernur juga membuka peluang pembentukan skema plafon khusus pembiayaan bagi anggota HIPMI, dengan catatan kesiapan proposal bisnis dari masing-masing pelaku usaha.
Selain pembiayaan, Melki menyoroti besarnya peluang ekonomi dari program pemerintah pusat di NTT. Ia menyebut dalam satu setengah tahun terakhir, alokasi dana pusat yang masuk ke NTT diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut belum dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha lokal.
“Kalau kita tidak siap, uang itu tidak akan ‘landing’ di kita. Bahkan bisa kembali ke pusat. Ini yang harus ditangkap oleh pengusaha NTT,” katanya.
Gubernur secara khusus mendorong HIPMI masuk ke berbagai sektor strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi anggaran sekitar Rp3 triliun, pengembangan industri garam di Rote, hingga sektor perumahan melalui skema FLPP.
“Program-program ini nyata, dan uangnya besar. Tinggal siapa yang siap masuk dan ambil bagian,” ujarnya.
Ia juga menyinggung potensi pengembangan kawasan kuliner berbasis pesisir di Kota Kupang yang akan dikerjasamakan antara Pemprov, sektor perikanan, dan perbankan sebagai model kolaborasi konkret.
Di sisi lain, Melki mengingatkan bahwa kapasitas fiskal daerah terbatas. Total APBD provinsi dan kabupaten/kota disebut sekitar Rp27 triliun, sementara potensi dana di luar APBD jauh lebih besar dan harus dimanfaatkan melalui kolaborasi dengan sektor usaha.
“Kalau kita hanya andalkan APBD, tidak cukup. Uang di luar itu jauh lebih besar, dan itu harus kita kejar,” katanya.
Ia juga mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum produktif sebagai basis pengembangan usaha, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, HIPMI, dan perbankan.
Menutup arahannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pengusaha muda yang ingin berkembang.
“Saya terbuka untuk HIPMI dan jaringan pengusaha. Pemerintah siap bantu, tapi pengusahanya juga harus siap, punya rencana bisnis, dan berani ambil peluang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPD HIPMI NTT Restu Herdani Baptista Dupe menyatakan forum tersebut menghasilkan komitmen dan program kerja untuk memperkuat peran pengusaha muda dalam mendorong ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan forum diukur dari implementasi nyata setelah kegiatan.
“NTT menunggu karya kita. HIPMI harus jadi kekuatan yang menciptakan lapangan kerja dan perubahan ekonomi,” ujarnya.
Koordinator Bina Wilayah Jawa-Bali-Nusra HIPMI Ari Setia Wibawa menambahkan, seluruh agenda forum berjalan padat dan produktif, dengan partisipasi aktif peserta dalam merumuskan rekomendasi organisasi.
"Dengan berakhirnya forum tersebut, kolaborasi antara pemerintah, HIPMI, dan sektor keuangan diharapkan mampu mempercepat lahirnya pengusaha baru dan memperkuat basis produksi ekonomi NTT," ujarnya.
Editor: Ocep Purek
