Gubernur NTT Soroti 31 Ribu Kendaraan di Alor, Hanya 4 Ribu Bayar Pajak
 |
| Arahan Gubernur NTT saat meninjau kantor UPTD Samsat Alor. Foto: Ocep Purek |
Ultimatum itu disampaikan Gubernur NTT saat memberikan arahan dan melakukan peninjauan di Kantor Samsat Alor, Senin (25/5/2026). Dalam rapat tersebut terungkap fakta bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Alor diperkirakan mencapai sekitar 31 ribu unit, namun kendaraan yang tercatat aktif membayar pajak baru sekitar 4 ribu unit.
“Kalau jumlah kendaraan besar tetapi yang bayar pajak sedikit, maka target Samsat pasti sulit tercapai. Kita harus mulai bekerja dengan hitung-hitungan yang real supaya strategi pencapaian target jelas,” tegas Melki.
Menurutnya, kondisi itu tidak bisa lagi dianggap biasa karena sektor Samsat merupakan tulang punggung PAD Provinsi NTT. Dari total target PAD NTT sekitar Rp2,8 triliun, sekitar 67 persen berasal dari sektor Samsat dan sekitar 78 persen pendapatan Samsat bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB).
Melki mengatakan pemerintah daerah kini harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan sendiri karena pola pengelolaan anggaran nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin terpusat di pemerintah pusat.
“Sekarang anggaran lebih banyak dikumpulkan di pusat, lalu programnya dikirim ke daerah dengan peruntukan yang sudah jelas. Ruang improvisasi daerah sangat kecil, sehingga daerah harus kreatif mencari pembiayaan sendiri,” ujarnya.
Ia menilai persoalan utama rendahnya penerimaan pajak kendaraan di Alor bukan semata kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan rendahnya kesadaran membayar pajak.
“Pajak itu kewajiban warga negara dan hak negara. Tinggal bagaimana pemerintah membangun kesadaran dan strategi agar masyarakat mau membayar,” katanya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Melki meminta Samsat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, dan Jasa Raharja. Ia mencontohkan pola di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu mencapai tingkat kepatuhan pajak kendaraan di atas 80 persen karena melibatkan aparat desa dan kelurahan.
“Kalau di satu kampung masyarakat lebih dengar ustaz, libatkan ustaz. Kalau lebih dengar pendeta, minta pendeta ikut menyampaikan pentingnya bayar pajak. Pendekatan sosial seperti ini harus dipakai,” ujarnya.
Selain itu, Melki juga meminta proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah dipermudah agar kendaraan yang selama ini beroperasi di Alor segera beralih menjadi pelat NTT dan membayar pajak di daerah.
“Kita permudah proses perpindahan pelat nomor selama kendaraan itu legal dan bukan hasil kejahatan. Kalau kendaraan dipakai di sini, maka pajaknya juga harus dibayar di sini,” katanya.
Tak hanya sektor kendaraan bermotor, Gubernur NTT juga menyoroti potensi kebocoran PAD di sektor perikanan. Ia meminta seluruh hasil laut yang diambil dari perairan Alor wajib tercatat dan distempel keluar dari daerah asal produksi.
“Jangan sampai ikan diambil dari Alor tetapi pencatatannya dilakukan di daerah lain. Semua hasil laut yang keluar dari Alor harus tercatat di sini,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan diperketat terhadap pelaporan volume, jenis, dan kualitas hasil tangkapan untuk mencegah manipulasi data oleh oknum maupun pengusaha.
Pada sektor kehutanan, Melki mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan serai wangi sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan tanpa merusak lingkungan.
“Kalau masyarakat diminta menjaga hutan tetapi tidak mendapat manfaat ekonomi, tentu sulit. Karena itu sekarang hutan juga harus punya nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Melki turut menyinggung tingginya defisit perdagangan NTT yang menurutnya terjadi karena nilai barang masuk ke NTT masih jauh lebih besar dibanding barang yang diproduksi dan dijual keluar daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat produksi lokal serta konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui BUMD agar keuntungan ekonomi tidak terus keluar daerah.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor, Cornelis Adoe melaporkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp23,5 miliar atau naik sekitar 102 persen dibanding target tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, pada 2024 target penerimaan sebesar Rp9,4 miliar dengan realisasi Rp8,4 miliar atau 88 persen. Sedangkan pada 2025 target naik menjadi Rp11,6 miliar dengan realisasi Rp9,3 miliar atau sekitar 80 persen.
“Hingga 22 Mei 2026 realisasi penerimaan kami sudah mencapai Rp3,87 miliar atau sekitar 16,5 persen dari target,” kata Cornelis.
Menurutnya, Samsat Alor masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan pegawai dan kondisi geografis wilayah kepulauan.
“Pegawai kami hanya 14 orang sementara wilayah pelayanan cukup luas sampai ke Pantar dan pulau-pulau lainnya,” ujarnya.
Selain itu, keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan penerapan pembayaran pajak digital. Banyak wajib pajak masih harus datang langsung ke kantor Samsat dengan biaya perjalanan yang kadang lebih besar daripada nilai pajaknya sendiri.
Meski demikian, Samsat Alor terus melakukan sosialisasi pembayaran pajak dan mengembangkan sistem pelayanan digital bersama Jasa Raharja. Salah satu aplikasi pelayanan yang dikembangkan di Alor disebut akan dipakai lebih luas di seluruh wilayah NTT setelah sistemnya disempurnakan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor, pimpinan OPD Kabupaten Alor, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Doris Rihi, serta Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT.
Editor: Ocep Purek
