Ketika Gubernur Melki Mengetuk Pintu Rumah-Rumah Reyot di Kabupaten Kupang, Harapan Hunian Layak Kembali Tumbuh
Kunjungan itu bukan sekadar agenda rutin. Di balik perjalanan ke dua desa tersebut, Gubernur Melki ingin memastikan langsung kondisi masyarakat yang selama ini hidup di rumah-rumah yang jauh dari kata layak, sekaligus mencari solusi agar mereka segera mendapatkan hak dasar berupa tempat tinggal yang lebih manusiawi.
Rumah pertama yang didatangi adalah milik Fildin Virgio Vance Hovny di Desa Mata Air. Pria yang bekerja sebagai tukang serabutan itu tinggal bersama dua anaknya di atas lahan seluas 150 meter persegi yang telah bersertifikat sejak 2022. Namun hingga kini, rumah yang ditempati masih jauh dari layak.
Saat berdialog dengan Fildin, Gubernur Melki menemukan fakta bahwa keluarga tersebut belum pernah menerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anaknya. Penyebabnya ternyata karena perubahan administrasi kependudukan yang membuat data keluarga tersebut belum masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melihat kondisi itu, Gubernur Melki langsung meminta Dinas Sosial untuk segera melakukan verifikasi dan mempercepat perubahan status data agar hak-hak keluarga tersebut dapat segera dipenuhi.
“Pokoknya kalau memang dia punya kesulitan di mana, lapor beta. Nanti beta bicara dengan Menteri atau Wakil Menteri supaya bapak bisa dapat hak-haknya,” tegas Melki.
Tak hanya soal bantuan sosial, Gubernur juga memastikan rumah Fildin akan masuk dalam program bedah rumah yang dibiayai Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR.
“Nanti soal rumah, kita bedah. Dari PUPR Provinsi yang bantu urus, pakai dana provinsi,” katanya.
Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Mama Bernadete Simbani. Perempuan yang tinggal bersama anak bungsu dan cucunya itu selama ini menempati rumah sederhana yang membutuhkan perbaikan. Karena tanah yang ditempatinya merupakan milik sendiri dan telah memiliki fondasi dasar, Pemerintah Provinsi NTT memastikan proses pembangunan rumah layak huni akan lebih mudah dilakukan.
Di hadapan Mama Bernadete, Gubernur Melki memastikan proses bedah rumah akan mulai dikerjakan pada Juli 2026.
“Nanti rumah ini kami dari Pemerintah Provinsi bantu bedah. Karena tanah milik mama sendiri dan sudah ada fondasi, itu akan mempermudah proses pengerjaan,” ujarnya.
Kunjungan berlanjut ke Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu. Di sana, Gubernur Melki mendatangi rumah Otnial Meto yang telah ditempati sejak tahun 1994. Otnial bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan tiga orang anak.
Melihat kondisi rumah yang sudah berusia puluhan tahun, Gubernur Melki meminta Camat dan Kepala Desa setempat untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan cepat dan aman.
“Saya titip untuk ibu camat dan kepala desa, awasi baik-baik agar cepat selesai dan aman. Kondisi sekarang tidak mudah, jadi kita sama-sama bergerak. Semangat bapak mama, tenang saja, pemerintah selalu ada,” ujar Melki memberi semangat.
Langkah cepat gubernur itu langsung ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT. Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, mengatakan pihaknya segera melakukan pengambilan data dan memproses seluruh administrasi agar pengerjaan dapat dimulai pada Juni hingga Juli 2026.
“Hari ini kami langsung ambil data dan proses administrasi agar segera dikerjakan,” kata Benyamin.
Ia menegaskan, Pemprov NTT berkomitmen membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Gubernur Melki ke dua desa di Kabupaten Kupang itu menjadi lebih dari sekadar inspeksi lapangan. Di tengah rumah-rumah sederhana dan berbagai keterbatasan yang ditemui, ia ingin memastikan bahwa negara hadir dan tidak membiarkan warganya berjuang sendirian. Sebab bagi ribuan keluarga di NTT, rumah yang layak bukan sekadar bangunan, melainkan tempat bertumbuhnya harapan dan masa depan yang lebih baik.
Editor: Ocep Purek
