News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Polemik Seleksi dan Pelatihan BCKS NTT, Ambrosius Kodo Bantah Ada Peserta Tak Lulus yang Dipanggil

Polemik Seleksi dan Pelatihan BCKS NTT, Ambrosius Kodo Bantah Ada Peserta Tak Lulus yang Dipanggil

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo
Kupang,NTTPride.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo, membantah adanya intervensi pemerintah daerah dalam proses seleksi dan penetapan peserta Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Ia menegaskan, seluruh nama peserta yang mengikuti pelatihan ditentukan melalui sistem milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penegasan tersebut disampaikan Ambrosius kepada media ini, Senin, 16 November 2026, menyusul berbagai pemberitaan yang mempertanyakan mekanisme rekrutmen hingga pelaksanaan Pelatihan BCKS di NTT.

Menurut dia, proses seleksi BCKS berlangsung melalui tahapan administrasi dan seleksi substansi yang dikelola sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tidak memiliki kewenangan untuk menambah ataupun mengurangi nama peserta yang telah ditetapkan dalam sistem kementerian.

"Nama-nama peserta Pelatihan BCKS diambil dari sistem SIM KSPSTK yang dikelola sepenuhnya oleh Direktorat KSPSTK. Pihak lain, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, tidak diberikan ruang untuk mengintervensi penambahan atau pengurangan peserta," ujar Ambrosius.

Ia menjelaskan, mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025 tentang imbauan penyelesaian pelaksana tugas kepala sekolah.

Dalam ketentuan tersebut, calon kepala sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki pendidikan minimal S-1 atau D-IV, sertifikat pendidik, pangkat minimal III/c, serta usia maksimal 56 tahun saat menjabat. Calon juga harus memiliki kinerja baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang berstatus tersangka maupun terdakwa.

Ambrosius memaparkan, proses rekrutmen BCKS di NTT dimulai dengan undangan kepada 1.103 guru ASN pada 15 Desember 2025 melalui aplikasi Ruang GTK.

Dari jumlah tersebut, hanya 511 guru yang mengunggah dokumen persyaratan. Sementara 592 guru lainnya tidak mengunggah berkas. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi administrasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sebanyak 511 orang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

Selanjutnya, para peserta yang lolos administrasi diundang mengikuti seleksi substansi pada 29 Desember 2025. Sebanyak 480 orang tercatat mengikuti tahapan tersebut, sedangkan 31 orang tidak mengikutinya.

Hasil seleksi substansi diumumkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat KSPSTK pada 26 Januari 2026. Dari 480 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 304 orang dinyatakan lulus, sedangkan 176 orang lainnya tidak lulus.

Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi substansi kemudian berhak mengikuti Pelatihan BCKS.

Ambrosius menjelaskan, Pelatihan BCKS diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT.

Meski penyelenggaraannya melibatkan pemerintah pusat, pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Kepanitiaan kegiatan juga melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT.

Pelatihan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 3-12 Oktober 2026 dan diikuti 157 orang dari 159 peserta yang diundang. Dua peserta lainnya tidak hadir karena sakit dan mengalami kedukaan.

Adapun tahap kedua berlangsung pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.

Dengan demikian, total peserta yang mengikuti pelatihan dalam dua tahap tersebut mencapai 292 orang.

Ambrosius juga menjelaskan alasan 12 orang yang tidak mengikuti Pelatihan BCKS, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua.

Dari jumlah tersebut, satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, dan satu orang telah berpindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi.

Selain itu, satu orang merupakan kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari dua periode, tiga orang telah berusia di atas 56 tahun, serta lima orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai perbedaan jumlah guru yang dinyatakan lulus seleksi substansi dengan jumlah peserta yang akhirnya mengikuti pelatihan.

Di tengah polemik yang berkembang, Ambrosius secara khusus membantah pemberitaan yang menyebutkan adanya guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan BCKS.

Menurut dia, pemanggilan peserta sepenuhnya mengacu pada nama-nama yang telah diumumkan Direktorat KSPSTK melalui sistem kementerian.

"Jika ada peserta yang tidak lulus tetapi dipanggil mengikuti pelatihan, tentu akan terkendala karena sistem akan menolak proses administrasinya," katanya.

Ia juga menanggapi pemberitaan yang menyebut Pelatihan BCKS hanya berlangsung sebagai kegiatan formalitas.

Ambrosius mengatakan, sejumlah peserta justru menyampaikan kekecewaan kepada pihaknya karena pelaksanaan pelatihan dinilai tidak sesuai dengan gambaran yang muncul dalam pemberitaan.

Menurut dia, peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin dan jadwal yang ketat. Aktivitas dimulai sejak pukul 04.00 hingga berakhir pada pukul 21.00.

Selain mengikuti materi pelatihan, peserta juga dibebani berbagai penugasan, baik secara berkelompok maupun mandiri. Beban kegiatan tersebut, kata dia, cukup menguras tenaga peserta.

"Peserta sendiri yang membantah pemberitaan bahwa pelatihan ini hanya formalitas. Mereka mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan sangat ketat dan disiplin, termasuk berbagai tugas kelompok maupun mandiri," ujar Ambrosius.

Ia berharap penjelasan mengenai mekanisme seleksi, sumber pembiayaan, penetapan peserta, hingga pelaksanaan pelatihan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Ambrosius menegaskan, keterbukaan informasi mengenai proses rekrutmen BCKS penting agar publik memperoleh informasi berdasarkan mekanisme dan data yang sebenarnya, sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai proses penyiapan calon kepala sekolah di NTT.


Editor: Ocep Purek 


TAGS

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama