Gubernur Melki Ajak Sumba Timur Bergerak Cepat: Perkuat Jaminan Sosial, Dorong OVOP, Tekan Kemiskinan
 |
| Foto: Biro APS NTT |
Ajakan ini disampaikan Gubernur Melki dalam tatap muka bersama 22 camat, 140 kepala desa, 16 lurah, dan 44 penjabat kepala desa di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Sabtu (13/9/2025) malam.
Pertemuan turut dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wakil Bupati Yonathan Hani, Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, serta para pimpinan perangkat daerah provinsi dan kabupaten.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) harus menjadi prioritas bersama.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Program MBG dan CKG adalah bagian dari strategi besar negara untuk menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas. Pemerintah desa harus aktif memantau, mendata, dan memastikan semua anak dan ibu hamil menerima haknya,” tegas Melki.
Ia juga mengajak masyarakat mengubah pola pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan peternakan melalui pendekatan panen–olah–kemas–jual yang terintegrasi dengan program One Village One Product (OVOP) dan NTT Mart.
“Kita harus menjadi tuan di tanah sendiri. Ke depan, OVOP perlu berkembang hingga ke lingkup organisasi sosial dan keagamaan, bahkan sampai level komunitas terkecil – One Community One Product,” tambahnya.
Gubernur Melki menyoroti pentingnya menjaga kepesertaan aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar tidak ada warga yang kehilangan hak perlindungan sosial.
“Iuran BPJS itu setara harga sebungkus rokok. Dengan biaya kecil, manfaatnya luar biasa: perlindungan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, sampai santunan kematian. Jangan sampai masyarakat kita kehilangan hak itu hanya karena status kepesertaan yang tidak aktif,” ujar Melki mengingatkan.
Sebagai bentuk komitmen, dilakukan penyerahan simbolis Kartu JKN-KIS bagi masyarakat kurang mampu dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Gede Putu Adi Wiranatha, melaporkan bahwa cakupan kepesertaan JKN aktif per 1 September 2025 telah mencapai 93,21%.
“Artinya, syarat Universal Health Coverage (UHC) telah terpenuhi. Kami berterima kasih kepada Pemkab Sumba Timur yang menganggarkan dan memastikan seluruh penduduk terlindungi. Warga yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa langsung didaftarkan melalui rekomendasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” jelas Gede.
Selain jaminan sosial, Gubernur Melki menegaskan pentingnya program renovasi rumah layak huni sebagai strategi menekan angka kemiskinan.
“Memperbaiki rumah berarti menyentuh langsung beberapa parameter kemiskinan sekaligus. Saya minta pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa bersinergi agar dana dimanfaatkan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyambut baik kunjungan Gubernur Melki dan menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mendukung agenda pembangunan tersebut.
“Kunjungan ini bukan yang pertama. Kabupaten Sumba Timur beberapa kali mendapat perhatian dan kunjungan langsung dari Bapak Gubernur. Kami bangga sekaligus berterima kasih atas perhatian ini. Pemerintahan di Sumba Timur tetap berjalan baik meski menghadapi tantangan sosial, dan kami berkomitmen menjaga daerah tetap aman dan kondusif,” ujar Umbu.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, diharapkan program nasional, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan beriringan sehingga masyarakat Sumba Timur semakin sejahtera, sehat, dan berdaya.(Biro APS NTT)
Editor: Ocep Purek
