Pemprov NTT Gelar Retret Kepemimpinan Strategis di UNHAN RI Ben Mboi untuk 677 Pejabat Struktural
 |
| Kepala BKD Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos., M.Si |
Kegiatan ini akan berlangsung di Kampus Politeknik Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Ben Mboi, Atambua, Kabupaten Belu, dalam dua gelombang: 23–27 September 2025 dan 1–5 Oktober 2025.
Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala BKD Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat birokrasi NTT agar semakin solid, disiplin, dan berorientasi hasil.
“Retret ini adalah hasil evaluasi enam bulan pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Kami ingin birokrasi memiliki karakter tangguh, kinerja yang lebih baik, dan mampu menjawab tantangan nyata, terutama keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Ini adalah investasi sumber daya manusia untuk mendukung target PAD Rp 2,8 triliun pada 2026 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat NTT,” ungkap Yosef Rasi.
Menurut Yosef, respons masyarakat baik berupa dukungan maupun kritik adalah masukan berharga. Pemerintah memandangnya sebagai wujud kepedulian publik terhadap kualitas birokrasi NTT.
“Semua tanggapan merupakan dukungan publik yang sangat berarti bagi upaya bersama meningkatkan kualitas birokrasi dan pembangunan di NTT,” tambahnya.
Retret ini bukan sekadar meniru daerah lain, tetapi dirancang secara substantif untuk mempertemukan core competence penyelenggaraan pendidikan vokasi UNHAN dengan core competence urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Model pendidikan vokasi di UNHAN diadaptasikan untuk mendukung implementasi kebijakan pembangunan yang bermakna dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Yosef menekankan bahwa birokrasi NTT perlu lebih solid, disiplin, dan agile agar mampu mendukung program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Sebanyak 677 pejabat struktural akan mengikuti retret ini, terdiri dari: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Pejabat Administrator (Eselon III). Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Biaya kegiatan yang mencapai sekitar Rp 1 miliar dipandang sebagai investasi SDM, bukan pemborosan. Anggaran ini dialokasikan untuk: Transportasi peserta. Akomodasi dan konsumsi. Honorarium narasumber
Sementara itu, kebutuhan pribadi ditanggung masing-masing peserta. Bahkan, pejabat dari cabang dinas atau UPTD di luar Pulau Timor harus menanggung sendiri biaya perjalanan menuju Kupang dan kembali. Pemerintah tidak menganggarkan uang saku atau biaya pribadi lain.
Kampus UNHAN RI Ben Mboi dipilih dengan beberapa pertimbangan strategis:
1. Lingkungan Kampus Pertahanan yang identik dengan disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air selaras dengan peran ASN sebagai abdi negara.
2. Fasilitas dan SDM Kampus Pertahanan yang mendukung pembinaan kepemimpinan, penguatan fisik, dan bela negara, jauh lebih kondusif dibandingkan hotel atau kantor.
3. Pemanfaatan Aset Strategis Nasional yang berada di NTT untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Retret akan membekali peserta dengan kemampuan: Kepemimpinan strategis. Bela negara. Sinergi lintas organisasi
Peserta akan menerima materi dari narasumber berkompeten, baik secara langsung maupun daring, antara lain dari:
Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pertahanan. Kejaksaan Tinggi. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
Peserta juga diwajibkan menyusun dan mendiskusikan rencana aksi melalui FGD, yang mencakup langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana aksi ini akan menjadi panduan konkret dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, termasuk target PAD.
Kegiatan ini juga diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui:
Bakti sosial dan penyerahan bantuan kepada warga sekitar lokasi kegiatan. Dampak ekonomi berganda (multiplier effect) melalui pembelanjaan produk lokal, jasa transportasi, konsumsi, dan produk UMKM oleh peserta
Yosef Rasi menegaskan bahwa kegiatan ini tidak menggeser fokus pelayanan publik, tetapi justru memperkuat komitmen ASN agar lebih optimal melayani masyarakat.
“Kritik masyarakat akan terus kami jadikan bahan evaluasi agar kegiatan serupa di masa depan semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi rakyat NTT,” tegasnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan informasi ini kepada masyarakat untuk memastikan bahwa retret ini benar-benar bertujuan membangun birokrasi profesional, disiplin, dan berorientasi hasil yang dapat mempercepat pembangunan NTT.
Editor: Ocep Purek
