Gubernur Melki Minta Para Bupati Siapkan Lahan, Satu Kampung Nelayan Bernilai Rp20 Miliar
Kupang,NTTpride.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meminta para bupati di seluruh kabupaten pesisir untuk segera menyiapkan lahan guna mendukung Program Kampung Nelayan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program strategis bernilai hingga Rp20 miliar per lokasi ini diharapkan menjadi langkah nyata mempercepat kesejahteraan masyarakat nelayan di NTT.
Gubernur Melki menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak setengah hati dalam memanfaatkan peluang besar dari program tersebut.
Ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan lokasi, lahan, dan kelengkapan administrasi agar Program Kampung Nelayan benar-benar berdampak bagi masyarakat pesisir.
“Ini program luar biasa. Satu kampung nelayan bernilai Rp20 miliar. Saya minta para bupati, wakil bupati, dan sekda serius menindaklanjuti agar NTT menjadi prioritas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat hanya karena kurang siap,” tegas Gubernur Melki saat memimpin Rapat Percepatan Pengusulan Kampung Nelayan secara virtual dari Ruang Kerja Gubernur, Rabu (22/10/2025).
Perwakilan Kementerian KKP, Budi Yuwono, menyampaikan bahwa NTT menjadi salah satu provinsi prioritas dengan alokasi tahap pertama di Kabupaten Alor, Flores Timur, Kupang, Manggarai Barat, dan Sikka. Secara nasional, KKP menargetkan pembangunan 100 lokasi Kampung Nelayan pada tahap awal dan akan diperluas menjadi 1.000 lokasi baru pada tahun 2026.
“Program ini terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari penangkapan ikan, penyediaan sarana produksi, hingga pabrik es dan cold storage. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait penyediaan lahan, listrik, air, dan akses jalan,” jelas Budi.
Ia menambahkan, setiap daerah dapat mengusulkan lebih dari satu lokasi, dengan syarat lahan berstatus clear and clean serta memiliki komunitas nelayan aktif.
“Kami ingin kampung nelayan benar-benar hidup dan produktif, bukan sekadar proyek,” tambahnya.
Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Machmud menjelaskan bahwa Program Kampung Nelayan merupakan upaya memperkuat ekosistem ekonomi pesisir secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Pembangunan akan mencakup gudang beku, pabrik es, cool box, hingga program pemberdayaan nelayan. Kami didukung oleh Kemenko Pangan dan akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi usulan daerah,” ujarnya.
Machmud menegaskan, KKP menargetkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2026 dengan dukungan lintas kementerian dan BUMN.
“Dukungan NTT luar biasa. Proposal dari kabupaten sudah lengkap, tinggal kita pastikan kesesuaian administratif dan kesiapan lahannya,” katanya.
Dari lapangan, sejumlah daerah melaporkan kesiapan mereka. Wakil Bupati Sumba Barat Thimotius Tede Ragga menyampaikan bahwa tim KKP telah melakukan survei di tiga lokasi di Kecamatan Lamboya dan seluruh lahan berstatus clean and clear.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Paulus Hilarius Bangkur menyebut pihaknya telah mengusulkan dua lokasi di Kelurahan Wuring dan Desa Nangahale.
“Wuring menjadi pusat 75 KK nelayan pemancing tuna dan sudah tersedia fasilitas pabrik es. Tantangannya hanya pada ketersediaan lahan seluas satu hektare,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Sekertaris DPDSPKP KKP Mahrus, perwakilan teknis KKP, menegaskan bahwa syarat luas lahan satu hektare tidak bersifat mutlak.
“Yang penting lahan bisa diakses dan dekat dengan aktivitas nelayan. Hingga 31 Oktober kami masih membuka perpanjangan waktu pengusulan,” terangnya.
Gubernur Melki mengapresiasi langkah KKP yang memberi perhatian besar kepada NTT dan meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat menindaklanjuti peluang tersebut.
“Satu kampung nelayan nilainya Rp20 miliar. Kalau kita serius, ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, saya minta para bupati dan sekda punya nyali jangan hanya mengusulkan satu lokasi, kalau bisa dua atau tiga,” tegasnya.
Menutup rapat, Gubernur Melki kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar berani mengajukan lebih banyak usulan.
“Satu daerah tidak cukup satu usulan. Harus bernyali dan punya semangat untuk memperjuangkan kampung nelayan di wilayahnya,” ujarnya menegaskan.
Melki menambahkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Menteri KKP agar NTT menjadi salah satu daerah prioritas nasional.
“Pak Menteri berulang kali mengingatkan saya agar NTT maksimal dalam program ini. Karena itu, semua kepala daerah harus proaktif, jangan pasif menunggu,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
