Gubernur NTT Percepat Pembangunan Dapur SPPG di Wilayah Terpencil: "Tak Boleh Ada Anak Gizi Buruk Lagi”

Redaksi Oktober 22, 2025 0

Kupang, NTTpride.com— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat komitmen menekan angka stunting dan kekurangan gizi di wilayah terpencil. 

Hal itu ditegaskan Gubernur NTT Melki Laka Lena saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T yang merupakan kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel, Rabu (22/10/2025).

“Selama di situ ada ibu hamil dan anak-anak, di situ pula kita akan bangun dapur gizi. Kita tidak boleh biarkan satu pun generasi NTT kehilangan masa depannya karena gizi buruk,” tegas Gubernur Melki.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, program nasional pembangunan SPPG menargetkan 6.000 unit dapur gizi di seluruh Indonesia, dengan alokasi anggaran mencapai Rp18 triliun.

Menurutnya, NTT menjadi salah satu provinsi prioritas karena termasuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Keterlibatan semua pihak sangat penting. Kami menetapkan sistem pengelolaan berbasis masyarakat di mana sarjana penggerak, tokoh masyarakat, dan orang tua penerima manfaat terlibat langsung. Tujuannya jelas: memperkuat 1.000 hari pertama kehidupan,” ujar Dadan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan titik pembangunan dapur SPPG sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Dukungan teknis juga datang dari PT Krakatau Steel. Direktur Krakatau Steel Akbar Johan memastikan pihaknya telah menyiapkan kebutuhan logistik seperti peralatan dapur (kitchen set), pelatihan pengelola, serta sertifikasi halal produk.

“Kami juga sedang menyiapkan training center di daerah agar pengusaha lokal dapat terlibat dan melakukan transfer teknologi,” jelas Akbar.

Ia menegaskan, Krakatau Steel sebagai BUMN akan menggerakkan seluruh jaringan BUMN lainnya untuk mendukung distribusi material ke wilayah 3T.

“Sinergi antar-stakeholder sangat penting. Kami ingin memastikan kualitas, waktu pengiriman, dan keberlanjutan program ini berjalan baik,” katanya.

Dari Kabupaten Sikka, Bupati Juventus Prima Yoris Kago melaporkan bahwa 67 dari 70 titik dapur SPPG telah tersedia, dengan 45 di antaranya dibangun oleh investor lokal.

“Pemda kami juga telah menentukan lokasi tambahan di wilayah pesisir dan pedalaman agar menjangkau masyarakat lebih luas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati TTS Johny Army Konay menyoroti tantangan medan geografis dan pentingnya melibatkan masyarakat.

“Topografi TTS yang sulit menuntut kita kreatif. Kami mengusulkan agar dapur SPPG di desa dikelola bersama orang tua siswa agar lebih efisien,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kasus keracunan makanan di sekolah yang melibatkan 1.000 murid, yang menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengawasan kualitas pangan anak sekolah.

Menanggapi berbagai laporan itu, Gubernur Melki Laka Lena meminta para kepala daerah untuk segera menuntaskan pembangunan dapur gizi yang belum rampung.

“Masih banyak SPPG yang terbatas pembangunannya. Kepala daerah harus fokus agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat di daerah 3T,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak  dari pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat  untuk memastikan program ini tidak berhenti di perencanaan semata.

“Kita ingin hasil nyata, bukan hanya seremonial,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Melki mengarahkan agar segera digelar rapat teknis lanjutan bersama Tim BGN, Pemprov NTT, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan rencana kerja pembangunan dapur SPPG.

“Etape berikutnya adalah memastikan kesiapan kepala daerah, terutama dalam menetapkan lokasi dan kesiapan teknis lapangan. Terima kasih kepada seluruh jajaran BGN dan Krakatau Steel yang telah berkomitmen penuh,” ucap Gubernur.

Editor: Ocep Purek