Resmikan NTT Mart TTU, Gubernur Melki Perkuat Kebijakan KUR, Literasi Keuangan, dan Pendampingan UMKM
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena resmikan NTT Mart By Dekranasda Kabupaten TTU. Foto: Idini |
Peluncuran ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat pemasaran terpadu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo, Wakil Bupati TTU Kamillus Elu, Ketua DPRD TTU Kristoforus Efi, Ketua Dekranasda TTU Ny. Yustina Taolin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Dr. Drs. Zet Libing, Kepala Biro Umum Provinsi NTT, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah provinsi dan kabupaten, serta pelaku UMKM dan industri kecil menengah (IKM).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa peluncuran NTT Mart TTU menjadi momentum strategis bagi penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Ia menyebut Kabupaten TTU memperoleh dua agenda besar pada hari yang sama, yakni kunjungan Menteri Pertahanan RI dan peresmian NTT Mart sebagai pusat pemasaran produk UMKM.
“Tidak semua daerah mendapat kesempatan dikunjungi langsung oleh Menteri Pertahanan. Ini rezeki besar bagi TTU, dan hari ini kita lengkapi dengan launching NTT Mart sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.
Menurut Gubernur, kunjungan Menteri Pertahanan ke TTU bersifat khusus karena sebelumnya hanya dilakukan di Kabupaten Belu dan Universitas Pertahanan, tanpa agenda khusus di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Kondisi tersebut, katanya, menjadi peluang strategis bagi TTU untuk terus mempercepat pembangunan daerah.
Gubernur menegaskan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi besar di sektor UMKM. Ia mengaku sangat mengenal potensi tersebut sejak menjabat sebagai anggota DPR RI dan rutin melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut.
Penilaian terhadap kualitas produk UMKM TTU, menurutnya, juga diperkuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi negara.
“Ini bukan klaim pribadi. BPOM menilai produk UMKM TTU unggul dari sisi mutu, keamanan, dan inovasi, terutama makanan-minuman, kriya, kuliner, dan fesyen,” katanya.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung potensi pengembangan wisata medis berbasis pengobatan tradisional di desa-desa yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara terstruktur.
“Kalau sudah ada testimoni dan bukti, ini bisa menjadi wisata medis. Orang datang berobat sekaligus berwisata,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Gubernur menekankan perlunya perubahan paradigma dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Ia menyebut bahwa masyarakat tidak boleh terus mewariskan kemiskinan kepada generasi berikutnya, sehingga dibutuhkan kebijakan sistematis yang memperkuat kualitas produk, akses permodalan, dan pasar.
Terkait hal tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa NTT Mart dirancang sebagai solusi konkret atas empat persoalan utama yang selama ini dihadapi pelaku UMKM, yakni permodalan, pendampingan dan pelatihan, literasi keuangan, serta pasar dan pemasaran.
Dari sisi permodalan, pemerintah mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan UMKM. Gubernur menyebut Bank NTT memiliki plafon KUR hingga Rp1 triliun, dengan bunga rendah, serta didukung oleh perbankan nasional seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri.
“Uang KUR ini uang negara. Pemerintah daerah wajib ikut memastikan penyalurannya tepat sasaran,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Gubernur menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan. Menurutnya, perbankan tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga memiliki anggaran pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari produksi, pengemasan, hingga manajemen usaha.
Gubernur juga menyoroti lemahnya literasi keuangan sebagai kendala serius dalam pengembangan UMKM. Ia menegaskan pentingnya disiplin pengelolaan keuangan agar modal usaha tidak digunakan untuk konsumsi dan kewajiban kredit dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Pada aspek pemasaran, Gubernur menyatakan bahwa NTT Mart hadir sebagai pasar yang menjamin penyerapan produk UMKM. Ia bahkan mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjadi pasar tetap (captive market) melalui belanja rutin produk lokal.
“Kalau ASN belanja minimal Rp100 ribu per bulan, perputaran uangnya bisa ratusan juta rupiah. Ini langsung menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Gubernur juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan fondasi demokrasi politik. Mengutip pemikiran Bung Hatta, ia menyatakan bahwa demokrasi politik tidak akan berjalan sehat tanpa demokrasi ekonomi yang kuat.
Ke depan, Gubernur berharap NTT Mart TTU dapat terintegrasi dengan digitalisasi pemasaran sehingga produk UMKM lokal dapat diakses oleh diaspora TTU dan NTT di berbagai daerah, termasuk luar negeri.
“Banyak orang TTU di luar negeri. Kalau rindu kampung, mereka bisa pesan produk dari sini,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menyampaikan bahwa kehadiran NTT Mart merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi NTT dalam mengeksekusi program strategis hingga ke tingkat kabupaten.
“NTT Mart ini sangat mengakomodir pelaku UMKM kami. Saat ini sudah menampung lebih dari 1.000 item produk yang sebelumnya belum pernah terdata secara menyeluruh,” ujar Bupati Yosep.
Ia menjelaskan bahwa selama ini Kabupaten TTU belum memiliki pusat oleh-oleh yang lengkap dalam satu lokasi. Dengan hadirnya NTT Mart, pemerintah daerah kini memiliki wadah resmi yang terstandar dari sisi harga dan kualitas.
“Hari ini kami bisa dengan bangga menyampaikan kepada tamu bahwa semua produk UMKM TTU tersedia di satu tempat,” katanya.
Bupati menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten TTU siap mendukung pengembangan NTT Mart, termasuk penyesuaian infrastruktur gedung yang memiliki keterbatasan karena merupakan bangunan bersejarah, serta integrasi pemasaran berbasis daring.
Ia juga melaporkan bahwa produk UMKM TTU telah dipromosikan ke Jepang dan direncanakan mengikuti pameran di Belanda dan Hongaria.
“Ini menjadi legitimasi bahwa pelaku UMKM TTU tidak lagi kesulitan mencari pasar karena sudah difasilitasi secara resmi oleh pemerintah,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Dr. Drs. Zet Libing dalam laporan panitia menjelaskan bahwa NTT Mart merupakan skema pemasaran di mana pemerintah daerah membeli produk UMKM lokal untuk kemudian dipasarkan kepada publik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
“Di TTU terdapat sekitar 40 pelaku IKM dengan lebih dari 1.200 jenis produk. Pemerintah hadir membeli dan memasarkan produk mereka sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat,” kata Zet Libing.
Ia menambahkan bahwa NTT Mart TTU merupakan NTT Mart ke-14 yang diluncurkan Pemerintah Provinsi NTT. Sepanjang tahun 2025 telah diluncurkan 11 NTT Mart, dan pada awal 2026 dilanjutkan dengan pembukaan di Sumba Timur, Sumba Tengah, TTU, dan Malaka sebagai bagian dari perluasan jaringan pemasaran UMKM.
Peresmian NTT Mart TTU ditandai dengan penekanan sirene dan pengguntingan pita oleh Gubernur NTT bersama Bupati dan Wakil Bupati TTU, Ketua DPRD TTU, serta Ketua Dekranasda TTU sebagai tanda bahwa NTT Mart by Dekranasda Kabupaten TTU resmi beroperasi.
Pemerintah daerah mengakui masih terdapat kendala teknis, terutama keterbatasan ruang dan kondisi bangunan yang bersifat cagar budaya. Namun, pengembangan fasilitas akan dilakukan secara bertahap. Ke depan, NTT Mart diharapkan menjadi tulang punggung pemasaran UMKM TTU dan bagian dari transisi kebijakan penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Provinsi NTT.
Editor: Ocep Purek
