Komisi X DPR RI Turun ke NTT, Gubernur Melki Soroti Kualitas Pendidikan yang Masih Jadi Masalah
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena menjemput komisi X DPR RI (kiri) dan komisi III (kanan) di VIP Pemda Bandara El Tari Kupang. Foto: Ibo |
Dalam waktu yang bersamaan, Gubernur juga menerima kedatangan Komisi III DPR RI yang dipimpin Beny K. Harman. Namun, Komisi III menjalankan agenda terpisah dengan melakukan pertemuan bersama Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi.
Gubernur Melki Laka Lena menilai kunjungan kerja Komisi X menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional berbasis kondisi riil daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini. Kunker ini memiliki substansi yang penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pendidikan nasional,” ujar Melki.
Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi NTT, khususnya terkait pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Ia menegaskan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di daerah, seperti keterbatasan layanan pendidikan menengah di beberapa wilayah serta kekurangan tenaga guru yang berdampak pada kualitas pendidikan.
Gubernur berharap kunjungan kerja Komisi X dapat menjaring secara menyeluruh aspirasi daerah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional ke depan.
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa kunjungan ke NTT merupakan bagian dari agenda untuk menghimpun masukan daerah yang akan dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan.
“Hari ini kami berkunjung ke Provinsi NTT, kami berharap ada berbagai masukan terutama di bidang pendidikan. Tadi kami sudah berdiskusi singkat dengan Pak Gubernur dan akan dilanjutkan dalam diskusi yang lebih lengkap dengan berbagai stakeholder terkait kondisi pendidikan di NTT,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Komisi X DPR RI tengah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan.
Menurutnya, sejumlah isu strategis yang mencuat dalam pertemuan antara lain kekurangan tenaga guru serta kebutuhan pembangunan sekolah baru, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Masih ada daerah-daerah yang belum terlayani untuk pendidikan menengahnya. Ini menjadi catatan penting kami. Semoga masukan dan harapan masyarakat terkait kualitas dan akses pendidikan di NTT menjadi perhatian dari pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap, melalui kunjungan ini, suara masyarakat NTT terkait pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan ke depan.
Selama berada di Kupang, Komisi X DPR RI dijadwalkan melaksanakan sejumlah agenda, di antaranya peninjauan ke Universitas Nusa Cendana, peninjauan sarana dan prasarana olahraga yang akan digunakan sebagai venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 di Kota Kupang, pertemuan bersama Gubernur NTT dan jajaran pemerintah daerah, serta diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT.
Rombongan Komisi X yang hadir dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Ketua Komisi X HJ. Himmatul Aliyah, anggota Ashraff Abu, Drs. Juliyatmono, Ruby Chairani Syiffadia, Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, Hj. Ledia Hanifa, Muhammad Hoerudin Amin, dan Anita Jacoba Gah. Turut hadir pula sejumlah pejabat pendamping, di antaranya Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Pusat M. Habibullah, serta Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan kebijakan pendidikan nasional ke depan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya wilayah kepulauan seperti NTT yang masih menghadapi tantangan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.
Editor: Ocep Purek
