Pemkab Nagekeo Gandeng Bank NTT Biayai CPMI ke Jepang, Fokus pada Skema Legal dan Literasi Keuangan
NTTPride.com - Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengambil langkah konkret membuka peluang kerja luar negeri bagi warganya dengan menggandeng Bank NTT melalui program pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Jepang. Kolaborasi ini difokuskan untuk menjawab kendala biaya sekaligus memastikan pekerja berangkat melalui jalur legal dan memiliki kesiapan finansial.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nagekeo, Petrus Aurellius Asan, mengatakan skema ini dirancang sebagai solusi atas tingginya biaya keberangkatan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi calon pekerja.
“Biaya dari Lembaga Pelatihan Kerja memang seharusnya dibiayai APBD, namun melihat kondisi keuangan daerah, kami menggandeng Bank NTT untuk memfasilitasi pembiayaan,” ujar Petrus dalam rapat kerja bersama DPRD Nagekeo, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, total biaya yang dibutuhkan untuk berangkat ke Jepang mencapai sekitar Rp65 juta, mencakup pelatihan, dokumen, hingga administrasi. Untuk menutup kebutuhan tersebut, Bank NTT menyediakan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus CPMI dengan plafon hingga Rp100 juta, bunga 6 persen per tahun, serta tenor yang disesuaikan dengan masa kontrak kerja.
Kepala Bank NTT Cabang Mbay, Petrus Soba Lewar, menegaskan bahwa program ini tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga perubahan pola pengelolaan keuangan pekerja migran.
“Calon pekerja akan memiliki rekening di Bank NTT dan diarahkan untuk menabung secara rutin sehingga pendapatan mereka bisa produktif, tidak hanya konsumtif,” katanya.
Selain pembiayaan, peserta program diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang melalui ACE Indonesia serta pelatihan tenaga kesehatan di LPK Musubu. Materi pelatihan mencakup keterampilan teknis hingga pemahaman budaya kerja Jepang, seperti simulasi aktivitas harian, origami, dan interaksi langsung dengan perwakilan perusahaan Jepang.
Seleksi dilakukan oleh Dinas Transnaker Nagekeo, sebelum para peserta diberangkatkan melalui Denpasar sebagai titik transit internasional.
Ketua Komisi I DPRD Nagekeo, Lukas Mbulang, menilai program ini menjadi langkah strategis untuk menekan praktik pengiriman pekerja nonprosedural yang berisiko tinggi.
“Dengan kerja sama pemerintah, lembaga pelatihan, dan perbankan, kami berharap generasi muda Nagekeo mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri secara profesional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Di sisi lain, pendekatan literasi keuangan menjadi pembeda dalam program ini. Bank NTT memberikan pendampingan agar CPMI mampu mengelola penghasilan secara disiplin, termasuk membayar cicilan kredit dan menyiapkan tabungan sebagai modal usaha setelah kembali ke daerah.
Skema ini tidak hanya diarahkan sebagai solusi jangka pendek terhadap pengangguran, tetapi juga sebagai upaya membangun siklus ekonomi yang lebih produktif. Pemerintah daerah menargetkan para pekerja migran tidak sekadar bekerja di luar negeri, tetapi pulang dengan keterampilan, pengalaman, dan modal yang dapat menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Editor: Ocep Purek
