Mensos Gus Ipul Minta NTT Percepat Pemutakhiran DTSEN, Data Akurat Jadi Kunci Bansos Tepat Sasaran
 |
| Arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam acara Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2026 dan Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN. Foto: Ibo |
Permintaan itu disampaikan Saifullah saat menghadiri Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2026 dan Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN serta pembangunan sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi di Aula El Tari Kupang, Minggu (31/5/2026).
Dalam agenda itu, ia didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, serta para kepala daerah se-NTT.
Menurut Saifullah, banyak persoalan sosial selama ini muncul akibat data yang belum akurat sehingga negara kesulitan melakukan intervensi secara tepat terhadap kelompok rentan.
“Presiden meminta data kita diakuratkan. Kalau data akurat, sasarannya tepat. Kalau sasarannya tepat, kesejahteraan itu bisa diukur peningkatannya,” kata Saifullah.
Ia mencontohkan kasus-kasus sosial di daerah, termasuk keluarga rentan yang belum masuk dalam sistem data nasional sehingga tidak memperoleh pendampingan maupun program perlindungan sosial.
Karena itu, pemerintah pusat menempatkan pemutakhiran DTSEN sebagai program strategis nasional dengan BPS sebagai pengelola utama data, sementara pemerintah daerah, operator desa, pendamping PKH, serta kementerian dan lembaga menjadi bagian dari proses verifikasi dan pembaruan lapangan.
Saifullah mengakui persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan masih menjadi tantangan besar. Bahkan, berdasarkan evaluasi nasional, sebagian penerima bantuan sosial dinilai belum memenuhi kriteria.
“Data kita harus diakui secara jujur masih belum sempurna. Karena itu perlu perbaikan bersama,” ujarnya.
Dalam arahannya, Saifullah memberi perhatian khusus pada peran operator data desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai menjadi garda depan pembaruan data sosial.
Menurutnya, kualitas data nasional sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan dari tingkat bawah.
“Kalau data dari bawah keliru, kita semua di atas akan kesulitan. Karena itu operator desa sangat menentukan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pendamping PKH aktif menyerahkan hasil pendampingan keluarga miskin kepada BPS agar dapat dilakukan koreksi dan pemutakhiran data secara berkala.
Pemerintah juga membuka jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, call center, dan mekanisme usul-sanggah agar masyarakat dapat ikut memperbaiki data penerima bantuan.
Selain itu, Saifullah menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pendamping sosial.
Tahun sebelumnya, sekitar 500 pendamping PKH menerima sanksi administratif dan puluhan diberhentikan karena dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Saya tidak ingin lagi tanda tangan pemberhentian pendamping. Yang kami inginkan adalah pendamping bekerja sungguh-sungguh dan penuh empati,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran, pungutan, maupun praktik korupsi dalam program sosial pemerintah.
Selain pembaruan data, Saifullah menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai jalur pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu sekolah rakyat permanen, sedangkan tingkat provinsi dapat memiliki lebih dari satu sesuai kebutuhan.
Di NTT, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kupang disebut telah mencapai sekitar 72 persen dan ditargetkan mulai digunakan pada Juli 2026. Program ini menggunakan sistem boarding school dengan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
Menurut Saifullah, peserta Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga miskin seperti anak petani, nelayan, buruh, hingga pekerja sektor informal.
Ia menyebut perubahan yang dialami peserta didik menjadi bukti intervensi pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan.
“Mereka datang dengan banyak keterbatasan, kurang percaya diri, masalah kesehatan, anemia, kekurangan gizi. Sekarang mereka lebih percaya diri dan optimistis menghadapi masa depan,” ujarnya.
Saifullah juga menegaskan tiga hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni kekerasan fisik maupun seksual, perundungan, dan intoleransi.
“Kalau ada pelaku bullying, intoleransi, atau kekerasan seksual, langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan sejumlah tantangan sosial-demografi NTT berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025.
Menurut Amalia, laju pertumbuhan penduduk NTT meningkat dari 1,26 persen menjadi 1,6 persen dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar penduduk NTT juga didominasi generasi muda.
“Sebanyak 27,21 persen penduduk NTT merupakan generasi Z, 23,04 persen milenial, dan sekitar 24,5 persen post-generasi Z. Artinya lebih dari 75 persen penduduk NTT adalah kelompok usia muda,” katanya.
Meski bonus demografi cukup besar, BPS mencatat tantangan lain masih tinggi, terutama angka kelahiran dan kematian bayi. Total fertility rate NTT mencapai 2,72 atau masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 2,13.
Kabupaten dengan angka kelahiran tertinggi tercatat di Sumba Barat Daya sebesar 3,43 dan Sabu Raijua 3,17.
Di sisi lain, angka kematian bayi di NTT mencapai 22,21 per 1.000 kelahiran hidup atau jauh di atas rata-rata nasional 14,12. Kabupaten Alor tercatat memiliki angka kematian bayi tertinggi sebesar 37,42.
BPS juga memotret kerentanan kelompok lanjut usia di NTT. Dalam DTSEN versi terbaru, terdapat 627.404 lansia di NTT, dengan sekitar 118.711 orang hidup sendiri atau sebatang kara. Mayoritas lansia yang hidup sendiri merupakan perempuan.
Selain itu, lebih dari 50 persen lansia di NTT masih bekerja dan sekitar 78,6 persen bekerja di sektor pertanian.
“Bekerja bagi banyak lansia bukan lagi pilihan aktivitas, tetapi keharusan untuk bertahan hidup,” kata Amalia.
Ia menambahkan, sekitar 379 ribu lansia berada di kelompok ekonomi desil 1 sampai 4 atau kelompok terbawah secara ekonomi.
BPS juga mengumumkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai 15 Juni mendatang. Sebanyak 251 ribu petugas akan diterjunkan secara nasional, termasuk lebih dari 6.000 petugas di NTT.
Amalia meminta pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pelaksanaan sensus karena hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan pemutakhiran DTSEN.
“Kami akan mendatangi seluruh rumah tangga tanpa terkecuali. Semakin lengkap jawaban masyarakat, semakin akurat kebijakan yang bisa dibuat,” ujarnya.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan pemerintah provinsi mendukung penuh pembaruan DTSEN karena data akurat menjadi syarat penting agar bantuan sosial dan intervensi pembangunan tidak salah sasaran.
Ia mengakui persoalan bias data masih terjadi karena berbagai faktor, mulai dari persoalan administratif hingga dinamika sosial-politik lokal.
“Kami menyadari masih ada bias data, tetapi kami terus memperbarui bersama Dukcapil, pemerintah kabupaten/kota, dan BPS agar tidak ada masyarakat miskin yang tertinggal dari sistem,” kata Melki.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembaruan data serta program Sekolah Rakyat menjadi peluang penting bagi NTT untuk mempercepat pengurangan kemiskinan berbasis data yang lebih akurat.
Editor: Ocep Purek
