Tanggapi Polemik 6 Calon Taruna Akpol Lolos dari NTT, Gubernur Melki Minta Proses Seleksi Diverifikasi
 |
| Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena |
Isu tersebut mencuat di media sosial dan grup percakapan warga setelah beredarnya nama Made Alvino Garvin Karang, Dobrimeka Wibowo, Joel Ishak Hamonangan Silalahi, Affandi Hidayat, I Dewa Yoga Krisnanda, dan Chelsea Maudina Ahmadi yang disebut bukan berasal dari NTT tetapi lolos melalui Panda Polda NTT.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki mengatakan pemerintah provinsi bersama DPRD NTT akan mendalami persoalan itu, termasuk melalui rencana rapat dengar pendapat dengan pihak kepolisian guna memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan sesuai ketentuan.
"Perlu diperiksa faktanya dulu baru kita boleh berpendapat," kata Melki saat kegiatan sosialisasi pendidikan di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Melki, aturan seleksi Akpol memungkinkan peserta dari luar daerah mengikuti seleksi di Polda NTT apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan domisili minimal enam bulan sebelum pelaksanaan seleksi.
Karena itu, ia meminta agar seluruh dokumen administrasi dan persyaratan domisili para peserta diperiksa terlebih dahulu sebelum muncul kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses rekrutmen.
Di sisi lain, Melki mengingatkan agar polemik tersebut tidak semata-mata dipandang dari asal daerah peserta. Menurutnya, hasil seleksi juga sangat ditentukan oleh kemampuan dan capaian nilai masing-masing peserta.
"Jangan sampai anak-anak kita kalah dari segi kualitas," ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi refleksi terhadap kondisi pendidikan di NTT yang menurutnya masih memerlukan pembenahan serius. Ia menyebut hasil pemetaan kemampuan akademik menunjukkan posisi NTT masih berada di kelompok bawah secara nasional sehingga peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian bersama.
Pemerintah Provinsi NTT, kata Melki, terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program, mulai dari penguatan kompetensi guru, perbaikan sarana pendidikan hingga keterlibatan keluarga dalam mendampingi proses belajar anak.
Salah satu kebijakan yang tengah disosialisasikan ialah program jam belajar masyarakat, di mana orang tua diharapkan mendampingi anak belajar di rumah setiap pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program NTT Mart berbasis One School One Product (OSOP) untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan penguatan ekonomi lokal. Program tersebut diharapkan mampu membekali peserta didik tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan berwirausaha sejak dini.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, polemik seleksi Akpol ini menjadi momentum untuk memastikan proses rekrutmen aparatur negara berlangsung transparan sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan pekerjaan besar yang harus terus dilakukan agar generasi NTT mampu bersaing di tingkat nasional.
Editor: Ocep Purek
