Gubernur NTT Salurkan Bantuan ke Huntara Korban Erupsi Lewotobi, Percepatan Huntap Jadi Fokus
 |
| Gubernur NTT salurkan bantuan ke Hunian Sementara (Huntara) 3 dan 4 di Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Foto: Tim |
Bantuan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT sebagai bagian dari penanganan warga terdampak erupsi yang telah berlangsung sejak akhir Desember 2024.
Bantuan yang diserahkan antara lain 40 dus air mineral, 20 karung beras masing-masing 20 kilogram, 20 paket biskuit, lima dus minuman rasa, 30 dus mi instan, lima dus pampers, 20 dus mi cup, tiga dus sarden, satu dus senter, serta dua koli paket bantuan sosial umum.
Melki mengatakan pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana, termasuk memastikan fasilitas penunjang kehidupan di lokasi pengungsian tersedia.
“Kami akan terus bergerak dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk membantu sekaligus menyiapkan berbagai fasilitas lainnya bagi pengungsi,” ujar Melki.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Usai penyerahan bantuan, Melki bersama Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Kantor Bank NTT Cabang Sikka. Rapat membahas perkembangan penyediaan lahan dan pembangunan kawasan Huntap.
Pemerintah menyiapkan tiga lokasi Huntap di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga. Total luas lahan yang disiapkan untuk tiga kawasan tersebut mencapai sekitar 52,98 hektare.
Lokasi Kuhe memiliki luas lima hektare dan menjadi kawasan dengan progres pengadaan tanah paling maju. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi dan kini melanjutkan proses sertifikasi serta administrasi pertanahan.
Sementara itu, lahan Todo seluas 25,98 hektare telah melalui tahapan identifikasi, inventarisasi dan pengumuman. Pemerintah selanjutnya akan melakukan penilaian dan penghitungan biaya ganti kerugian.
Adapun lahan Walang dengan luas 22 hektare masih berada dalam tahap persiapan administrasi pertanahan.
Melki meminta seluruh proses tersebut dipercepat agar pembangunan fisik Huntap tidak kembali tertunda akibat persoalan administrasi pertanahan.
“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” kata Melki.
Menurut Melki, pembangunan Huntap tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan rumah. Kawasan relokasi harus dirancang sebagai lingkungan baru yang memungkinkan masyarakat terdampak kembali menjalani kehidupan secara layak.
Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan sejak awal fasilitas jalan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah hingga sarana yang menunjang mata pencaharian warga.
“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik. Karena itu pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan dan mata pencaharian masyarakat harus dipikirkan sejak awal,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur di kawasan relokasi, termasuk jalan, jembatan, irigasi, saluran irigasi, embung kecil dan sumber air bersih.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar koordinasi serta pengajuan dukungan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Melki mengatakan percepatan pembangunan Huntap merupakan bagian dari upaya mengakhiri ketidakpastian yang dialami masyarakat terdampak erupsi. Menurut dia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus bekerja dalam satu koordinasi agar proses pemulihan tidak berjalan secara terpisah.
“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama,” kata Melki.
Bagi Melki, pembangunan Huntap merupakan bagian dari pemulihan jangka panjang setelah bencana. Warga tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama,” ujar Melki.
Editor: Ocep Purek
