Gubernur Melki Buka Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029: Menuju NTT yang Produktif dan Inklusif
 |
| Sambutan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam acara Musrenbang RKPD tahun 2026 dan RPJMD tahun 2025-2026 Provinsi NTT. Foto : Ocep Purek |
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan, Dr. Raden Siliwanti, yang hadir mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, didampingi Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur Ika Retna Wulandary, dan Koordinator Wilayah NTT–Maluku Aldy K. Mardikanto.
Hadir pula Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc., mewakili Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Gubernur NTT, anggota DPR dan DPD RI Dapil NTT, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-NTT, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok rentan, dan mitra pembangunan lainnya.
Dalam sambutan virtualnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah.
“RPJMD provinsi harus menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya datang dari Jakarta, tapi dari daerah, termasuk NTT,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa RPJPN 2025–2045 merupakan periode pondasi menuju Indonesia Emas, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2045. NTT diharapkan turut berkontribusi dengan target pertumbuhan 5,7–6,6%, PDRB per kapita sebesar Rp25–35 juta, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Pembangunan di Indonesia Timur, termasuk NTT, harus menjadi contoh transformasi pembangunan berbasis kawasan unggulan seperti pariwisata, industri rumput laut, garam, hingga ketahanan energi dan air bersih,” tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengapresiasi capaian pembangunan NTT, termasuk tren pertumbuhan ekonomi positif dalam empat tahun terakhir dan penurunan angka kemiskinan.
Namun, ia mengingatkan tantangan masih besar, terutama struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor ekstraktif dan rentan terhadap fluktuasi pasar global.
“NTT harus mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan kawasan unggulan seperti pariwisata, energi hijau, dan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan APBD Provinsi NTT per April 2025 tercatat sebesar 9,93%, melampaui rata-rata nasional sebesar 9,07%.
“Ini menjadi ruang fiskal penting untuk mendorong belanja pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi momen penting untuk menyusun arah kebijakan strategis pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai wahana menyatukan visi dan menyepakati program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran kita semua dalam forum strategis dan bermartabat ini. Masyarakat NTT menaruh harapan besar agar Musrenbang ini melahirkan program-program pembangunan yang membawa perubahan nyata,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD NTT 2025–2029 dilakukan berdasarkan RPJPD 2025–2045 dan selaras dengan RPJMN 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahunan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara terukur, terencana, dan terpadu.
Adapun tema RKPD NTT Tahun 2026 adalah: “Peningkatan Produktivitas dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,” sejalan dengan tema nasional RKP 2026, yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”
Dalam forum tersebut, Gubernur juga meluncurkan inisiatif Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Inisiatif ini bertujuan mengintegrasikan isu kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan lansia dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Melalui MUSIK KEREN, kita pastikan bahwa suara kelompok rentan tidak diabaikan. Saya mendorong kabupaten/kota melakukan hal serupa agar pembangunan menjadi simfoni yang indah, dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” katanya.
Meski capaian pembangunan menunjukkan kemajuan, Gubernur mengingatkan bahwa tantangan besar masih ada. Angka kemiskinan di NTT masih mencapai 19,02 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 2,82 persen (BPS 2024). Sementara prevalensi stunting mencapai 37 persen (SSGI 2024), disertai tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Tingkat pengangguran terbuka kita berada pada 3,02 persen. Angka putus sekolah yang tinggi turut memicu masalah sosial seperti TPPO dan PMI ilegal. Kita harus fokus pada solusi berbasis data, perencanaan yang akurat, dan penguatan Posyandu sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial. Ia meminta agar data penerima diverifikasi dengan cermat agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyoroti potensi besar NTT di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Menurutnya, pengembangan sektor-sektor ini memerlukan sinergi seluruh pihak: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, legislatif, swasta, dan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kerja sama erat lintas sektor dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Mari jadikan forum Musrenbang ini sebagai titik tolak menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur.
Musrenbang ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menentukan prioritas, menyinkronkan program kabupaten/kota dan provinsi, serta menyelaraskan arah pembangunan NTT dengan dinamika nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Editor: Ocep Purek
