Gubernur NTT Melki: Reforma Agraria Jalan Keadilan, Optimalisasi Lahan Jadi Kunci Ekonomi NTT
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena membuka Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Foto: Ocep Purek |
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 di Aula Kelimutu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT, Kamis (2/10/2025).
Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Bupati Kupang, serta pimpinan perangkat daerah provinsi NTT yang mengikuti secara daring. Selain itu, para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota di NTT juga turut hadir melalui sambungan Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa reforma agraria bukan sekadar program teknis, melainkan instrumen penting untuk menghadirkan keadilan agraria dan menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Undang-Undang Pokok Agraria sudah berusia 65 tahun. Melalui reforma agraria, kita berupaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, khususnya di NTT. Pengelolaan aset dan redistribusi tanah, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bukan hal yang mudah, tetapi harus terus kita lakukan,” ujar Melki.
Ia mengingatkan bahwa persoalan tanah sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah, maupun kepentingan investasi. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah konflik pertanahan.
Melki juga menyinggung peluang besar yang bisa didorong melalui pemetaan lahan oleh BPN. Ia menyebutkan bahwa di beberapa wilayah masih terdapat ratusan ribu hektar tanah kosong yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan ekonomi produktif.
“Kalau ada 7.000 hektar tanah yang siap dimanfaatkan, pengusaha akan masuk dengan industri tertentu. BPN punya peta itu, dan kami di pemerintah daerah perlu dibantu agar bisa mengarahkan pemanfaatannya bagi ekonomi rakyat. Jangan sampai lahan strategis terabaikan,” tegasnya.
Menurut Gubernur, aset tanah yang tidak dikelola dengan baik merupakan bentuk pengabaian potensi daerah. Karena itu, ia meminta adanya laporan dan pemetaan berkala terkait kondisi sengketa dan status lahan di kabupaten/kota.
Menutup sambutannya, Melki berharap agar rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun sektor swasta. Ia menekankan pentingnya transparansi dan data yang akurat dalam penanganan masalah agraria.
“Saya percaya, kalau datanya benar, semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Mari kita rapikan aset yang ada, selesaikan urusan pertanahan secara baik, dan optimalkan lahan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
