Program MBG Dipercepat di NTT, Gubernur Melki: Uang Sudah Ada, Tinggal Kita Jalankan Serius
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena membuka secara resmi Rapat Validasi Data Calon Titik SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) di Daerah Terpencil. Foto: Ocep Purek |
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto, Tenaga Ahli Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Florensio Mario, Sekretaris Satgas MBG sekaligus Kadis Kesehatan Provinsi Bali Dr. I. Nyoman Gede Anom, para Koordinator Wilayah BGN se-NTT, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Wakil Bupati Malaka, serta Wakil Bupati Alor.
Dalam laporannya, Tenaga Ahli Utama Badan Gizi Nasional Florensio Mario menegaskan pentingnya validasi data berbasis fakta dari satgas kabupaten untuk menentukan lokasi pembangunan SPPG di daerah terpencil.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari TK hingga SMA, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dapat terlayani dengan baik. Targetnya, akhir Oktober 2025 titik-titik SPPG sudah ditetapkan dan pembangunannya selesai. Pertengahan November, seluruh data untuk NTT sudah rampung,” jelas Florensio.
Ia memaparkan, NTT saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak. Hingga per 1 Oktober 2025, terdapat 139 dapur operasional yang melayani 358.848 penerima manfaat per hari dengan dukungan hampir 7.000 sukarelawan.
Florensio juga menyoroti tantangan geografis NTT sebagai wilayah kepulauan. Menurutnya, pembangunan dapur SPPG di daerah terpencil membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pusat telah menyiapkan dua skema: Pemberdayaan investor lokal agar pembangunan dapur dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi daerah. Dukungan PT Krakatau Steel sebagai backup jika satgas tidak mampu membangun dapur dalam waktu 35 hari.
“Skema ini akan mempercepat pembangunan. Bahkan jika daerah tidak mampu membangun, investor yang ditunjuk bisa langsung membangun tanpa DP, dan pembayarannya dapat dicicil setelah dapur beroperasi,” tambah Florensio.
Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam sambutannya menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program BGN, yang menurutnya menjadi salah satu program nasional paling konkret untuk daerah.
Ia mengingatkan bahwa program MBG/BGN memiliki nilai strategis, dengan anggaran nasional yang hampir setara setengah transfer daerah se-Indonesia.
“Program ini salah satu yang paling cepat bisa dirasakan masyarakat. Uangnya sudah ada di tangan, tinggal kita jalankan dengan serius. Ini bukan sekadar program, tapi peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Melki.
Gubernur Melki juga menekankan agar pemilik SPPG di NTT wajib mengutamakan penggunaan bahan baku dari petani dan nelayan lokal sebelum membeli dari luar daerah. Hal ini untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar dapur.
“Kalau ada beras, sayur, atau bahan lokal lainnya di daerah, wajib dipakai dulu. Jangan sampai masyarakat sekitar punya hasil produksi, tapi dapurnya malah beli dari tempat lain. Itu bisa menimbulkan kecemburuan,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong agar SPPG menjadi ekosistem yang tidak hanya menyediakan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Program ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga soal ekonomi. Kalau ekosistemnya berjalan baik, dapur jalan, ekonomi lokal berputar, masyarakat pun ikut merasakan manfaatnya,” tutup Gubernur Melki sebelum membuka rapat secara resmi.
Rapat validasi data ini diharapkan menghasilkan keputusan yang konkret terkait titik pembangunan SPPG di daerah terpencil. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan dukungan swasta, NTT ditargetkan menjadi contoh percepatan pembangunan dapur gizi nasional yang mampu menjangkau hingga wilayah paling terpencil.
Editor: Ocep Purek
