PKK NTT dan Kota Kupang Bergerak Bersama Hadapi Gelombang Kekerasan dan Perilaku Menyimpang Anak
 |
| Arahan Ketua TP PKK NTT Asti Laka Lena dalam rapat koordinasi dengan TP PKK Kota Kupang. Foto: Ocep Purek |
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi strategis bersama TP PKK Kota Kupang, yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (13/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Dinas DP3A Provinsi NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Kepala Dinas DP3A Kota Kupang dr. Marsiana Y. Halek, serta Ketua TP PKK Kota Kupang dr. Widya Cahya.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas secara mendalam fenomena yang kini marak di Kota Kupang, mulai dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga perilaku berisiko di kalangan pelajar SMP seperti praktik “mihcet”, open BO, dan prostitusi daring.
Dalam arahannya, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menyebut bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Perempuan adalah penopang keluarga. Jika perempuan terluka, seluruh sistem keluarga bisa runtuh. Karena itu, kekerasan ini bukan sekadar kasus, melainkan fenomena gunung es,” tegas Asti Laka Lena.
“Saya sudah meminta kepada Pak Gubernur untuk membentuk Satgas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan ini terus kita dorong agar segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlu ada penguatan kapasitas Tim Teknis Pencegahan Kekerasan Seksual (TTPKS) di semua sekolah, termasuk pelatihan bagi guru BK, razia ponsel anak secara berkala, serta edukasi moral sejak PAUD hingga SMA.
“Kita harus mencegah degradasi moral sejak dini. Saat ini anak-anak SD sudah mengenal lipstik dan make up. Saya mengusung kampanye ‘Cantik Tanpa Lipstik’ agar anak-anak kembali menempatkan fokus mereka pada belajar, bukan penampilan,” tambahnya.
Asti Laka Lena juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan tokoh agama untuk pelatihan protokol perlindungan perempuan dan anak.
“Apa yang terjadi hari ini adalah kegagalan kita bersama pemerintah, dunia pendidikan, dan tokoh agama. Karena itu, kita harus membatasi penggunaan HP di sekolah dan di rumah, serta memperkuat literasi dan nilai-nilai keluarga,” tutup Asti penuh refleksi.
Kepala Dinas DP3A Kota Kupang, dr. Marsiana Y. Halek, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun efek jera bagi pelaku dewasa dan menciptakan sistem yang aman bagi korban untuk melapor.
“Kita harus bekerja sama lintas sektor, termasuk dengan tokoh agama. Suara dari mimbar seringkali lebih didengar oleh masyarakat,” ujar dr. Marsiana.
“Kita juga perlu memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual. Sistem yang aman harus dibangun agar korban tidak takut melapor. Pendekatan kepada keluarga menjadi kunci sesibuk apa pun, orang tua harus punya quality time dengan anak,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa DP3A Kota Kupang tengah menyiapkan langkah tegas terhadap kasus yang melibatkan delapan anak SMP yang akan segera diputuskan dalam waktu dekat, sembari memperkuat kampanye pencegahan melalui gereja dan tokoh agama.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya, menyoroti lemahnya pemahaman anak terhadap konsekuensi tindakan mereka di era digital.
“Anak-anak sering tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan merugikan diri mereka sendiri,” ungkapnya.
“Pendekatan edukasi harus disesuaikan dengan usia dari TK, SD, SMP hingga SMA. Bila perlu, libatkan psikolog, dokter, dan tenaga kesehatan. PKK siap berperan dalam edukasi bagi orang tua, karena tanggung jawab utama tetap ada di keluarga,” tegas dr. Widya.
Ia juga mendorong Dinas terkait untuk membuat video edukasi kreatif bekerja sama dengan influencer agar pesan moral dapat diterima dengan cara yang lebih menarik oleh generasi muda.
Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa pendekatan holistik antara pemerintah, PKK, lembaga pendidikan, dan tokoh agama menjadi kunci dalam melindungi perempuan dan anak.
Langkah jangka panjang juga akan diarahkan untuk memasukkan isu stunting, kemiskinan ekstrem, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga pencegahan dapat dimulai sejak usia dini.
Editor: Ocep Purek
