Gubernur NTT Ancam Hapus TPP ASN Jika PAD Tak Capai Rp2,8 Triliun, Kebocoran Ditindak Tegas | NTT Pride
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena pimpin apel pagi bersama ASN lingkup pemerintah provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi ASN lingkup Pemprov NTT, Selasa (7/4/2026), menyusul capaian PAD yang hingga awal April baru mencapai 6,5 persen dari target, jauh di bawah proyeksi ideal 24 persen pada triwulan pertama.
“Kalau target tidak tercapai, TPP bisa hilang. Bukan karena tidak mau kasih, tapi karena kita tidak punya sumber anggaran,” tegas Melki.
Dalam arahannya, Gubernur mengaitkan peningkatan PAD dengan keberlanjutan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden RI telah memberi sinyal kuat bahwa tidak akan ada PPPK yang dirumahkan, namun daerah tetap harus mampu menyesuaikan kemampuan fiskalnya.
“Kita bersyukur pemerintah pusat berkomitmen tidak merumahkan PPPK. Tapi syaratnya, daerah harus kuatkan PAD. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah ASN Pemprov NTT mencapai lebih dari 30 ribu orang, terdiri dari sekitar 17 ribu PPPK dan 13 ribu PNS, yang seluruhnya harus tetap dibayar gaji dan hak-haknya. Kondisi ini menuntut optimalisasi pendapatan daerah agar beban fiskal tetap terkendali.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan dampak situasi global, termasuk konflik geopolitik yang berimbas pada kebijakan penghematan pemerintah pusat, serta ancaman El Nino yang diprediksi memperpanjang musim kemarau di NTT dan berpotensi menekan ekonomi masyarakat.
“NTT termasuk daerah yang paling terdampak El Nino. Kemarau akan lebih panjang, risiko gagal panen meningkat, dan mata pencaharian masyarakat bisa terganggu. Karena itu, belanja daerah harus kita siapkan untuk kondisi terburuk,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Melki meminta seluruh OPD melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja, dengan memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi publik. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang untuk pemborosan dalam situasi fiskal yang terbatas.
“Kita tidak bisa lagi berandai-andai. Semua belanja harus dikontrol dan dipastikan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur juga menyoroti masih adanya kebocoran PAD yang selama ini menguntungkan oknum tertentu. Ia menegaskan akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menertibkan praktik tersebut.
“Tidak boleh lagi ada kebocoran. Kita akan libatkan APH untuk menertibkan. Ini uang rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia mencontohkan potensi kebocoran dari aktivitas tambang galian C, seperti penambangan pasir yang tidak terpantau dan tidak memberikan kontribusi jelas bagi daerah. Pemerintah akan mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelaku yang tidak patuh.
“Setiap sumber daya yang diambil wajib memberikan kontribusi ke daerah. Kalau tidak, izinnya kita cabut. Jangan sampai yang kaya oknum, sementara rakyat dan pemerintah tetap miskin,” ujarnya.
Selain kebocoran, Gubernur juga menemukan adanya aset pemerintah bernilai miliaran rupiah yang tidak dimanfaatkan dan bahkan tidak dilaporkan, termasuk di sektor perhubungan.
“Ada aset belasan miliar yang mangkrak dan tidak pernah dilaporkan. Ini kerugian besar bagi daerah. Semua aset harus diaktifkan dan dimanfaatkan untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan PAD, Pemprov juga akan melakukan penataan sumber daya manusia, termasuk redistribusi ASN. Pegawai yang dinilai berlebih di satu OPD akan dialihkan untuk mendukung OPD yang memiliki potensi peningkatan pendapatan.
“Kalau ada kelebihan ASN, kita geser untuk bantu sektor PAD. Semua harus berkontribusi,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan menjamin ketersediaan guru dan tenaga kesehatan yang memadai di setiap daerah.
Ia juga mengungkapkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, termasuk pemotongan anggaran internal hingga 10 persen, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif, sebagai bentuk antisipasi kondisi fiskal terburuk.
“Kalau kita masih biarkan kebocoran dan tidak serius tingkatkan PAD, yang rugi 30 ribu ASN. Satu dua orang yang untung, tapi semua yang lain dirugikan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh ASN berperan aktif mengawasi potensi kebocoran dan memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
“Waktu kita tinggal sembilan bulan. Saya minta semua fokus, jaga PAD, dan pastikan target ini tercapai demi keberlanjutan keuangan daerah dan kesejahteraan ASN,” tegas Melki.
Editor: Ocep Purek
