Gubernur Melki Targetkan Jamkrida NTT Perluas Penjaminan UMKM, Direksi Baru Diminta Jaga Tata Kelola
 |
| Gubernur NTT melantik Komisaris Independen dan Direksi PT Jamkrida NTT serta Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok (KIB) di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (9/7). Foto: Idin |
Pesan itu disampaikan Melki saat melantik Komisaris Independen dan Direksi PT Jamkrida NTT serta Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok (KIB) di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (9/7).
Pelantikan ini dinilai strategis karena dilakukan di tengah upaya Pemerintah Provinsi NTT memperkuat empat BUMD sebagai mesin penggerak ekonomi daerah.
Para pejabat yang dilantik yakni Komisaris Independen PT Jamkrida NTT Frits Oscar Fanggidae dan Moni Wehelmina Muskanan, Direktur Utama Ketut Widiana Karya, Direktur Operasional Ferdinand Lerrick, Direktur Umum dan Keuangan Yohanes Landu Praing, serta Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Usaha PT KIB Martinus Aris Sengaji Tokan.
Melki menegaskan, pengurus baru harus mampu mengubah Jamkrida menjadi lembaga penjaminan yang benar-benar membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi yang tersebar di seluruh NTT.
Ia mengungkapkan, Pemprov NTT bahkan sedang mempelajari keberhasilan Bali dalam mengembangkan UMKM melalui skema penjaminan kredit.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, Jamkrida Bali mampu menjamin pembiayaan UMKM hingga sekitar Rp27 triliun yang mencakup lebih dari 200 ribu pelaku usaha.
"Pengalaman itu harus menjadi inspirasi. Saya berharap Jamkrida NTT bersama Bank NTT dan seluruh mitra mampu memperluas penjaminan sehingga ekonomi kerakyatan di NTT benar-benar bertumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah," tegasnya.
Selain mendorong ekspansi bisnis, Melki mengingatkan seluruh pengurus baru agar tidak mengulangi persoalan tata kelola yang pernah terjadi di BUMD.
Ia menyebut pesan serupa juga telah disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam seluruh tahapan seleksi.
"Kalau ada kesalahan tata kelola di masa lalu, jangan diulangi lagi. Kita tidak mau ada lagi pejabat atau pengurus BUMD yang tersangkut masalah hukum karena manajemen yang buruk," katanya.
Melki menegaskan dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap dugaan penyimpangan.
Ia bahkan mencontohkan sikapnya terhadap laporan dugaan penyimpangan di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kalau memang ada bukti, proses hukum saja. Kita bekerja lurus. Zaman bermain-main dengan tata kelola sudah selesai," ujarnya.
Gubernur juga menegaskan proses pemilihan direksi dan komisaris kali ini dilakukan secara terbuka dan berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi.
Menurutnya, seluruh nilai peserta dibuka secara transparan dan keputusan tidak diambil secara sepihak.
"Saya tidak memutuskan sendiri. Semua dibahas satu per satu dalam rapat, kemudian dipilih yang terbaik. Saya percaya orang-orang yang dilantik hari ini adalah hasil seleksi terbaik," katanya.
Khusus kepada Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok, Martinus Aris Sengaji Tokan, Melki meminta agar segera mempercepat berbagai agenda strategis perusahaan.
Ia menjelaskan, posisi tersebut sempat tertunda pelantikannya karena adanya persoalan administratif sehingga harus segera diisi agar tidak menghambat pengambilan keputusan, termasuk terkait penyertaan modal perusahaan.
Melki kembali menegaskan visinya menjadikan seluruh BUMD bekerja sebagai satu ekosistem ekonomi daerah melalui konsep "NTT Incorporated".
Dalam konsep tersebut, Bank NTT, Jamkrida NTT, PT Kawasan Industri Bolok, hingga PT Flobamor harus saling mendukung untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga usaha rakyat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi membangun kolaborasi erat dengan BUMD untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Semua OPD harus bekerja bersama BUMD mengembangkan potensi rakyat NTT. Kalau ini berjalan baik, ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.
Melki juga menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia meminta Bank NTT mempercepat proses pencairan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat.
Menurutnya, informasi bahwa kuota KUR Bank NTT telah habis merupakan kabar yang tidak benar.
Ia mengatakan, Bank NTT masih memiliki alokasi penyaluran KUR hingga sekitar Rp1 triliun dan meminta kesempatan tersebut dimanfaatkan maksimal dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
"Paling penting penyalurannya benar dan tata kelolanya baik. Jangan sampai masyarakat yang layak menerima justru menunggu terlalu lama," tegasnya.
Sebagai langkah memperkuat pengawasan dan percepatan transformasi perusahaan daerah, Melki mengungkapkan pemerintah provinsi juga akan membentuk tim strategis yang akan mendampingi seluruh BUMD.
Tim tersebut nantinya bertugas membantu mempercepat koordinasi, penyelesaian persoalan strategis, sekaligus memastikan arah pengembangan seluruh perusahaan daerah berjalan sesuai target pembangunan ekonomi NTT.
Menutup arahannya, Melki berharap kepengurusan baru mampu membawa BUMD menjadi perusahaan yang profesional, transparan, sehat, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.
Editor: Ocep Purek
