UMKM NTT Naik Kelas! Festival Kemudahan Usaha di Kupang Tegaskan NTT Sebagai Provinsi Prioritas Nasional
Kupang, NTTpride.com — Lebih dari 80 pelaku usaha mikro dari berbagai kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) memadati GOR Flobamora Fatululi, Rabu (29/10/2025), dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema “Legal, Terlindungi, Berdaya.”
Festival yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI bersama Pemerintah Provinsi NTT ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata membangun ekosistem ekonomi rakyat yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Wakil Walikota Kupang, Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan mitra strategis, seperti BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, BRI, PNM, dan Ombudsman NTT.
Dalam sambutannya, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan bersaing di pasar nasional maupun global.
“Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” ujar Menteri Maman.
Ia menjelaskan bahwa volume penerbitan perizinan dan sertifikasi UMKM di Indonesia meningkat hampir 300 persen hingga Oktober 2025, sebagai hasil dari integrasi layanan lintas instansi yang kini diterapkan secara nasional.
“Legalitas bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah strategi bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Dengan legalitas, pengusaha tidak hanya aman, tetapi juga punya peluang lebih luas untuk bermitra dan mendapatkan pembiayaan,” tambahnya.
Festival ini menghadirkan 29 jenis layanan terpadu bagi sekitar 1.000 pengusaha mikro, meliputi sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai total Rp2,2 triliun di NTT.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa usaha mikro adalah motor utama penggerak ekonomi NTT yang berdenyut di setiap kampung, desa, dan pulau.
“UMKM NTT adalah motor penggerak pembangunan. Mereka membuat roda ekonomi berputar di seluruh NTT dari Sikka hingga Alor, dari Rote hingga Flores. Tanpa mereka, denyut ekonomi rakyat tidak akan hidup,” tegas Gubernur Melki.
Menurutnya, dari total 366.473 unit UMKM di NTT, lebih dari 99 persen merupakan usaha mikro yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus benteng sosial ekonomi di masa krisis.
“Ketika industri besar goyah, sektor mikro-lah yang tetap berdiri tegak. Mereka fleksibel, berbasis lokal, dan menjadi jangkar ekonomi rakyat. Karena itu, memberdayakan mereka berarti memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melki menambahkan, kegiatan seperti festival ini harus menjadi momentum membangun ekosistem terintegrasi dari sertifikasi halal hingga jaminan sosial pekerja sehingga pelaku usaha mikro dapat “naik kelas” secara berkelanjutan.
“Festival hari ini bukan akhir, tetapi awal dari gerakan besar: mendorong pengusaha mikro NTT menjadi legal, terlindungi, dan berdaya. Dengan sinergi lintas lembaga, kita sedang membangun fondasi ekonomi rakyat yang kokoh dan bermartabat,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa NTT merupakan satu dari 18 provinsi prioritas nasional dalam program penguatan usaha mikro.
“Festival ini bukan kegiatan seremonial. Ini adalah hasil kolaborasi konkret dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjadikan NTT sebagai daerah unggulan dalam pemberdayaan usaha mikro, khususnya bagi perempuan dan anak muda,” kata Riza.
Ia menjelaskan, sejak pertama kali digelar di Kalimantan Barat, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro terus berkembang hingga kini menghadirkan 36 layanan terpadu di Kupang, terbanyak sepanjang pelaksanaannya di Indonesia.
“Kami ingin menjadikan NTT bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga contoh bagaimana kolaborasi pusat dan daerah bisa membangun ekonomi berbasis komunitas yang tangguh,” ungkap Riza.
Selain layanan perizinan, festival ini juga dirangkaikan dengan pelatihan digitalisasi, pameran produk lokal, dan pendampingan rantai pasok UMKM, yang diikuti oleh lebih dari 300 pelaku usaha dari berbagai kabupaten/kota di NTT.
Festival ini menandai babak baru bagi ribuan pelaku usaha mikro di NTT yang selama ini masih beroperasi dalam sektor informal. Melalui pendekatan one-stop service, mereka kini dapat mengakses seluruh layanan legalitas, pelatihan, dan pembiayaan dalam satu tempat.
Dengan semangat “Legal, Terlindungi, Berdaya”, kolaborasi lintas kementerian ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi rakyat bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan yang sedang bekerja dari Kupang untuk Indonesia Timur.
“Acara ini luar biasa. Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Gubernur Melki menutup.
“Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi.”
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro di seluruh Indonesia.
Editor: Ocep Purek
