Gubernur Melki Tekan Ancaman Iklim & Krisis Kesehatan: Kepala Daerah NTT Diminta Bergerak Cepat
 |
| Arahan Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur dengan Wali Kota Kupang dan Bupati se-NTT. Foto: Ocep Purek |
Namun berbeda dari forum seremonial umumnya, Melki justru menggugah kepala daerah dengan sejumlah alarm bahaya: krisis iklim, inovasi pembiayaan daerah, hingga kasus HIV/AIDS yang disebutnya sudah pada tingkat mengkhawatirkan.
Rapat kerja ini mengusung tema “Membangun NTT Maju Melalui Kolaborasi Inovatif.” dihadir Wakil Gubernur Johni Asadoma, jajaran Bupati/Wakil Bupati se-NTT, perwakilan Bappenas, Ditjen Perbendaharaan, Badan Gizi Nasional, pimpinan BUMD, kepala perangkat daerah provinsi, serta kepala Bappeda, Badan Pendapatan dan Dinas Kesehatan 22 kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa perubahan iklim ekstrem menjadi persoalan paling mendesak yang harus ditangani semua kepala daerah.
Melki mengungkapkan bahwa pada pagi yang sama, Pemprov telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana bersama unsur Forkopimda dan seluruh kabupaten/kota melalui konferensi daring.
“Kita perlu membangun sistem peringatan dini dan infrastruktur yang adaptif. Anggaran mitigasi harus diperkuat, karena biaya penanganan pasca-bencana jauh lebih besar,” ujar Melki.
Melki menyoroti dinamika efisiensi kebijakan fiskal nasional yang berdampak langsung pada ruang gerak fiskal daerah. Karena itu, setiap daerah diminta mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada sekaligus mencari terobosan baru.
Salah satu agenda strategis yang akan dibahas adalah model pembiayaan berbasis obligasi daerah, merujuk pada inisiatif serupa di Sulawesi Utara.
“NTT akan membahas ini pada Desember. Bila disetujui pemerintah pusat, obligasi daerah bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang lebih kuat,” jelasnya.
Melki menekankan pentingnya inovasi kemandirian fiskal, karena seluruh kabupaten/kota saat ini tengah menghadapi tekanan pendapatan daerah.
“Setiap kepala daerah harus mengoptimalkan sumber yang ada dan mencari sumber baru. Kita semua sedang mencari cara untuk memperbaiki kapasitas fiskal,” tegasnya.
Salah satu pernyataan paling keras dari Melki muncul ketika menyinggung persoalan HIV/AIDS yang belakangan ramai dibicarakan publik.
Gubernur mengungkapkan bahwa situasinya lebih serius dari yang terlihat, bahkan menyebut adanya wilayah di Kota Kupang di mana 100 orang dites dan 100 orang dinyatakan positif sebuah gambaran ekstrem tentang tingkat penularan.
“Data ini tidak untuk dipublikasikan keluar, tetapi untuk memberi tahu kita betapa serius situasinya. Ini fenomena gunung es, termasuk di kalangan anak-anak SMA, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga,” kata Melki.
Rapat kerja ini juga menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Hadir dari Bappenas: Ika Retna Wulandari, sosok yang disebut sebagai “ujung tombak” Menteri Bappenas untuk wilayah Indonesia Timur.
Melki menegaskan bahwa kolaborasi pusat–daerah harus lebih konkret, termasuk dengan dukungan instansi vertikal, BUMD, dan lembaga layanan gizi nasional.
Melki juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Bappenas, Ditjen Perbendaharaan, dan Badan Gizi Nasional, yang telah mengutus pejabatnya untuk hadir dalam rapat kerja tersebut.
Ia menekankan perlunya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk pemanfaatan aset daerah dan peran BUMD seperti Bank NTT yang sahamnya dimiliki kabupaten/kota dan provinsi.
Melki meminta agar format rapat kali ini dibuat lebih dinamis tidak kaku, tidak seremonial, dan memungkinkan setiap kepala daerah menyampaikan gagasan secara ringkas namun bernilai strategis.
“Yang penting gagasan banyak keluar. Semua usulan akan direkam sebagai kesimpulan bersama,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Melki secara resmi membuka rapat kerja dan menyerukan ajakan kolaborasi: “Ayo kolaborasi! Ayo bangun kota/kabupaten se-NTT! Ayo bangun NTT!”
Editor: Ocep Purek
