Kembali ke Rumah dalam Ruang Rindu, Gubernur Melki Paparkan Arah Baru Ekonomi NTT
 |
| Arahan Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam acara Retreat Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Regional Timor. Foto: Ocep Purek |
Di hadapan alumni lintas generasi, Gubernur memaparkan arah kebijakan nasional serta tantangan besar ekonomi NTT yang menuntut perubahan struktur dari daerah konsumtif menjadi daerah produktif.
Retreat Forkoma PMKRI Regional Timor yang berlangsung pada 12–14 Desember 2025 di Aula Biara Susteran SSPS Bello, Kupang, mengusung tema “Mari Kita Mulai Lagi untuk Berbagai” dengan semangat Kristianitas, Intelektualitas, dan Fraternitas.
Dalam retreat Forkoma PMKRI Regional Timor, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena kembali ke ruang ideologisnya, membedah perubahan kebijakan nasional Presiden Prabowo dan strategi konkret menggeser ekonomi NTT dari konsumtif menuju produktif berbasis kekuatan lokal.
Kehadiran Gubernur Melki Laka Lena dalam forum ini dimaknai sebagai kepulangan ideologis ke ruang pembentukan nilai, dialog, dan keberanian intelektual yang pernah membentuk perjalanan kepemimpinannya.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menekankan bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki fase perubahan kebijakan pemerintahan yang signifikan di bawah Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam bidang politik ekonomi.
“Perubahan kebijakan ini tidak mudah dan bahkan cukup ekstrem. Pola keuangan negara berubah total setelah peralihan kebijakan fiskal nasional. Tapi ini adalah pilihan politik ekonomi Presiden Prabowo,” ujar Melki.
Ia menilai Presiden Prabowo memiliki konsistensi antara gagasan dan tindakan, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila.
“Beliau bukan hanya bicara, tapi mengerjakan. Dan itu dilakukan tanpa banyak basa-basi,” katanya.
Melki menilai arah ekonomi nasional saat ini bergerak dari dominasi ekonomi pasar menuju ekonomi yang lebih dikendalikan negara agar distribusi kesejahteraan lebih merata.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan tersebut berdampak langsung pada daerah, termasuk NTT, yang selama ini sangat bergantung pada transfer pusat.
Gubernur Melki memaparkan bahwa struktur keuangan daerah di NTT masih rapuh. Sekitar 67–70 persen pendapatan daerah kabupaten/kota bersumber dari pemerintah pusat. Bahkan, beberapa daerah hanya mampu membiayai 20–30 persen kebutuhan pembangunannya dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Uang untuk menggerakkan pembangunan di NTT ini mayoritas masih ditandatangani dari Jakarta,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa perputaran ekonomi NTT dalam satu tahun diperkirakan sekitar Rp135 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23–35 triliun bersumber dari belanja pemerintah (APBD provinsi dan kabupaten/kota), sementara sisanya berasal dari perputaran uang masyarakat.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak sehat karena NTT mengalami defisit perdagangan yang besar.
Berdasarkan data Bank Indonesia, NTT mencatat defisit perdagangan sekitar Rp51 triliun per tahun.
“Artinya, kita membeli jauh lebih banyak barang dari luar NTT dibanding yang kita kirim keluar. Ini membuat uang keluar dan tidak kembali,” kata Melki.
Ia mencontohkan kebutuhan pangan seperti beras yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, meskipun NTT memiliki potensi lahan dan tenaga kerja.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov NTT mendorong perubahan struktur ekonomi dari konsumtif menjadi produktif.
“Kalau kita terus konsumtif, NTT tidak akan keluar dari kemiskinan. Kita harus produksi sendiri apa yang kita konsumsi,” tegas Gubernur.
Sejumlah strategi yang sedang dan akan dijalankan antara lain, Penguatan produksi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan olahan pangan. Program One Village One Product dan One Community One Product di 3.446 desa dan kelurahan. Pengembangan produk unggulan per kabupaten/kota. Penguatan UMKM dan IKM berbasis potensi lokal.
Melki menyebutkan bahwa jika minimal Rp1 triliun belanja barang dapat disubstitusi dengan produk lokal, maka dampaknya akan signifikan bagi ekonomi NTT.
“Uang itu akan berputar di antara kita, bukan keluar ke Surabaya, Bali, Jakarta, atau bahkan ke luar negeri,” ujarnya.
Gubernur Melki juga menegaskan pentingnya afirmasi belanja pemerintah terhadap produk lokal. Ia mendorong ASN dan lembaga pemerintah untuk menjadi pasar pertama bagi produk NTT.
“Kalau ASN saja tidak membeli produk kita sendiri, kita akan terus kalah dari pedagang luar,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dengan jumlah ASN mencapai ribuan orang, belanja rutin untuk produk lokal dapat menggerakkan miliaran rupiah setiap bulan di daerah.
Dalam hal pembiayaan, Gubernur Melki menekankan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yakni sekitar 3–6 persen.
Ia menyebutkan bahwa penyaluran KUR di NTT masih relatif kecil dibanding potensi yang ada.
“Ini bukan uang pemerintah daerah, tapi uang besar dari pusat yang harus kita manfaatkan untuk UMKM dan IKM,” ujarnya.
Pemprov NTT, lanjut Melki, akan memperkuat pendampingan, pelatihan teknis, serta literasi keuangan agar pelaku usaha tidak terjebak dalam pengelolaan keuangan yang buruk.
Gubernur juga menyinggung upaya konsolidasi diaspora NTT di berbagai daerah dan luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Selain itu, Pemprov NTT mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis keunikan desa dan kelurahan, termasuk produk pariwisata, jasa, dan inovasi lokal.
“Setiap desa harus punya kelebihan, dan itu yang kita jual,” kata Melki.
Di hadapan Forkoma PMKRI, Gubernur Melki secara khusus mengajak alumni PMKRI untuk terlibat aktif dalam kerja nyata ekonomi kerakyatan.
“Politik kita sudah tersebar di mana-mana. Sekarang saatnya kita masuk ke ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan bahwa retreat Forkoma PMKRI harus menjadi ruang refleksi sekaligus titik awal gerakan konkret.
“Ini rumah kita. Dari sini kita mulai lagi, bekerja bersama, dan mengembalikan ekonomi NTT ke tangan rakyatnya sendiri,” pungkas Melki.
Editor: Ocep Purek
