Gubernur Melki Perkuat Kolaborasi Diaspora, Sekretariat Bersama “Ayo Bangun NTT” Dibentuk
 |
| Penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur NTT, perwakilan diaspora, dan Direktur Utama Bank NTT. Foto: Ocep Purek |
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Melki saat menghadiri dan mendengarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi Sinergi Pembangunan Daerah bertajuk “Beta NTT Manis dan Bae, Baku Sayang–Baku Jaga, Ayo Bangun NTT” yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 12–13 Desember 2025.
Pemerintah Provinsi NTT memperkuat sinergi dengan diaspora melalui pembentukan Sekretariat Bersama “Ayo Bangun NTT” sebagai wadah koordinasi resmi untuk mendorong kontribusi nyata diaspora dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Gubernur Melki menegaskan, penguatan diaspora tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas atau wadah komunitas yang telah tumbuh di berbagai daerah, melainkan menjahit kekuatan yang sudah ada agar terhubung secara sistematis dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.
“Yang kita bangun bukan untuk meniadakan identitas atau rumah besar yang sudah berjalan baik, tetapi menghadirkan sekretariat atau kelembagaan bersama yang memungkinkan pemerintah dan diaspora duduk bersama, merencanakan, dan mengendalikan agenda pembangunan NTT secara berkelanjutan,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, kelembagaan bersama tersebut akan menjadi instrumen resmi untuk mengurus kepentingan masyarakat NTT di perantauan sekaligus membuka ruang kontribusi nyata diaspora bagi pembangunan daerah. Ia menyebut kesepakatan yang dicapai sebagai kompromi sehat setelah melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam kerja diaspora, mengingat karakter dan tantangan masyarakat NTT di Papua, Maluku, NTB, Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatra berbeda-beda.
“Jangan langsung banyak program. Cukup satu program konkret di tiap wilayah, tetapi benar-benar menjawab persoalan mendasar, baik administrasi kependudukan, perlindungan kerja, maupun kontribusi ekonomi,” tegasnya.
Dalam konteks kerja sama antar daerah, Pemprov NTT saat ini memperkuat kolaborasi strategis dengan Provinsi Bali dan NTB, serta menyiapkan kerja sama lanjutan dengan Jawa Timur, Maluku, dan Papua.
Kerja sama tersebut mencakup konektivitas, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi, dengan melibatkan peran diaspora di wilayah masing-masing.
Gubernur Melki juga menaruh perhatian serius pada perlindungan tenaga kerja asal NTT, khususnya yang bekerja di sektor berisiko. Ia meminta agar diaspora dan pemerintah memastikan pembekalan keterampilan, pemahaman hukum, kontrak kerja yang jelas, serta pendampingan sejak awal.
“Kita tidak boleh menunggu masalah baru bertindak. Data kependudukan, kontrak kerja, dan perlindungan hukum harus diantisipasi sejak awal agar anak-anak kita tidak mengalami penderitaan berkepanjangan,” katanya.
Selain itu, Gubernur Melki mendukung pelaksanaan pertemuan rutin diaspora dan keterlibatan langsung pemerintah provinsi di berbagai komunitas diaspora agar komunikasi dan tindak lanjut pembangunan tidak berhenti pada tataran wacana.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, Florida Taty Satyawati, melaporkan hasil kesepakatan rencana aksi tahun 2026 yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT, diaspora NTT, dan mitra pembangunan.
Florida menjelaskan, kesepakatan pertama menitikberatkan pada penataan dan perlindungan data diaspora melalui pembersihan dan validasi data kependudukan, termasuk fasilitasi KTP-el dan dokumen pendukung lainnya.
“Diaspora yang belum memiliki KTP akan direkomendasikan untuk difasilitasi. Selain itu, dilakukan koordinasi timbal balik antara diaspora dan Pemerintah Provinsi untuk sensus dan validasi data kependudukan di seluruh kabupaten/kota di NTT,” jelas Florida.
Kesepakatan juga mencakup penguatan Pos Bantuan Hukum hingga tingkat desa, pendampingan hukum bagi tenaga kerja, pendataan disabilitas, dukungan layanan fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, serta pelaksanaan sensus masyarakat NTT di provinsi lain selain Bali.
Kesepakatan kedua berkaitan dengan penguatan peran diaspora dalam ekonomi daerah, antara lain melalui pengembangan komoditas unggulan NTT, perluasan akses pasar, dan investasi sosial berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong kerja sama ekonomi lintas daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Florida juga menyampaikan dukungan pengembangan NTT Mart dan Bank NTT di Papua, khususnya Sorong.
“Di Sorong, PT Akam bersedia menyediakan tempat untuk NTT Mart dan Bank NTT. Tinggal kita merencanakan teknis pelaksanaannya,” ujarnya.
Kesepakatan ketiga menyangkut pengembangan sumber daya manusia dan migrasi kerja melalui pelatihan vokasi berbasis industri domestik dan luar negeri, dengan melibatkan diaspora sebagai mentor. Program ini mencakup sertifikasi profesi, penguatan Balai Latihan Kerja, serta fokus jangka pendek pada penanganan 146 ribu anak tidak sekolah di NTT.
Kesepakatan keempat menegaskan kebutuhan prioritas daerah, termasuk pemenuhan akses air bersih bagi seluruh masyarakat NTT.
Kesepakatan kelima adalah pembentukan Sekretariat Bersama “Ayo Bangun NTT” yang berkedudukan di Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta sebagai fungsi koordinasi dan konsultasi, tanpa menghilangkan peran wadah diaspora yang telah ada.
“Diaspora juga berharap Bapak Gubernur dapat secara rutin mengunjungi wilayah-wilayah diaspora setiap tahun. Aspirasi ini kami sampaikan sebagai perpanjangan tangan dari diaspora,” tutup Florida.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur NTT, perwakilan diaspora, dan Direktur Utama Bank NTT sebagai bentuk kesepakatan konkret untuk memperkuat kolaborasi pembangunan NTT.
Editor: Ocep Purek
