Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Pembangunan NTT, Tegas Gubernur Melki di Diskusi Publik HUT NTT & NasDem
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI sekaligus Gubernur NTT periode 2018–2023, Viktor Bungtilu Laiskodat. Foto: Ocep Purek |
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam Diskusi Publik memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi NTT dan HUT ke-14 Partai NasDem yang berlangsung di Millenium Ballroom Kupang, Jumat (19/12/2025).
Diskusi publik ini dihadiri Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI sekaligus Gubernur NTT periode 2018–2023 Viktor Bungtilu Laiskodat, Ketua DPW Partai NasDem NTT Epitasius Endi, Ketua Panitia Alex Ofong, jajaran perangkat daerah Provinsi NTT, para akademisi, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan paguyuban NTT baik di dalam maupun luar daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku UMKM, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam paparannya, Gubernur Melki menolak pendekatan pembangunan yang sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan bahwa dengan karakter NTT sebagai wilayah kepulauan, iklim kering, jarak antarpulau yang berjauhan, serta kapasitas fiskal yang terbatas, tidak mungkin pembangunan ditopang oleh satu institusi atau satu aktor saja.
“Pembangunan bukan hanya soal apa yang kita bangun, tetapi bagaimana kita membangunnya dan siapa saja yang kita libatkan. Di daerah seperti NTT, tidak ada satu pun institusi yang cukup kuat untuk bekerja sendiri,” tegas Melki.
Ia menjelaskan bahwa agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola hanya akan berhasil apabila diterjemahkan secara kontekstual oleh kepemimpinan daerah.
Pemerintah daerah, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi harus mampu menyesuaikan arah pembangunan dengan realitas lokal NTT.
Gubernur Melki juga memaparkan kondisi objektif pembangunan di NTT. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi masih terjaga, inflasi relatif terkendali, dan angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Namun di sisi lain, lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mengejar rata-rata nasional, serta akses terhadap layanan dasar seperti jalan, listrik, dan konektivitas digital masih belum merata.
Selain itu, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dinilai masih menjadi tantangan struktural yang berdampak langsung pada sektor pangan, air, energi, dan ekonomi rakyat.
“Tantangan NTT saling terkait. Karena itu, tidak ada solusi tunggal dan tidak ada persoalan besar yang bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral,” ujar Melki.
Dari pengalaman pembangunan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif yang menghubungkan berbagai program lintas sektor dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, hingga masyarakat.
“Pembangunan jalan akan jauh lebih berdampak jika disertai penguatan ekonomi lokal. Bantuan sosial akan lebih bermakna jika dipadukan dengan pemberdayaan dan akses pasar. Di situlah nilai kolaborasi,” katanya.
Melki menegaskan bahwa semangat Ayo Bangun NTT lahir dari refleksi tersebut. Menurutnya, Ayo Bangun NTT bukan slogan, bukan proyek lima tahunan, dan bukan milik pemerintah semata, melainkan pendekatan kepemimpinan yang menempatkan kolaborasi sebagai kekuatan utama pembangunan.
Dalam kerangka itu, Pemerintah Provinsi NTT memfokuskan pembangunan pada empat isu strategis, yakni pengentasan kemiskinan dan ketahanan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan generasi muda, adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
Pada isu kemiskinan, Gubernur menekankan penguatan ekonomi desa melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), pengembangan UMKM, kehadiran NTT Mart sebagai jembatan pasar, Dapur Flobamorata untuk mendorong hilirisasi pangan lokal, serta gerakan Beli NTT guna menumbuhkan kepercayaan terhadap produk daerah.
“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan bantuan sesaat. Kita butuh rantai ekonomi yang adil agar nilai tambah tinggal di desa dan masyarakat hidup bermartabat,” tegasnya.
Di sektor peningkatan SDM dan generasi muda, Melki menyebut pelatihan berbasis potensi lokal seperti kriya, kuliner, fesyen, hingga desain grafis terus diperluas untuk membekali pemuda dan perempuan dengan keterampilan nyata yang relevan dengan kebutuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, dalam menghadapi perubahan iklim, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan NTT harus dirancang adaptif dan terintegrasi dengan menghubungkan sektor pangan, air, energi, dan ekonomi rakyat dalam satu kerangka berkelanjutan.
Pada aspek tata kelola, Pemerintah Provinsi NTT mendorong reformasi birokrasi melalui manajemen ASN berbasis merit, digitalisasi layanan publik, penyederhanaan perizinan, pembukaan Meja Rakyat sebagai ruang pengaduan masyarakat, serta penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi.
“Kepercayaan publik adalah modal paling mahal dalam pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan kehilangan legitimasi,” kata Melki.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan lintas aktor melalui koordinasi intensif dengan bupati dan wali kota, keterlibatan diaspora NTT, kerja sama dengan kementerian dan lembaga, serta pembentukan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT agar kolaborasi berjalan terkelola dan berkelanjutan.
Menutup paparannya, Gubernur Melki kembali menegaskan bahwa membangun NTT bukan pekerjaan pemerintah semata, melainkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan tegas, arah yang jelas, dan kemampuan menyatukan perbedaan.
“Ketika kita mengatakan Ayo Bangun NTT, itu bukan sekadar seruan moral, tetapi komitmen kepemimpinan dan komitmen politik agar pembangunan memberi hasil nyata dan tidak meninggalkan siapa pun,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI sekaligus Gubernur NTT periode 2018–2023, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam diskusi tersebut menekankan bahwa kepemimpinan harus berangkat dari nilai kemanusiaan, bukan sekadar identitas formal.
Ia menilai pemimpin dituntut berani membuka ruang keadilan, kesempatan kerja, dan keberpihakan pada masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dengan menghubungkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, jasa, dan industri secara terpadu.
Ketua DPW Partai NasDem NTT, Epitasius Endi dalam laporan panitia dan sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa usia 67 tahun Provinsi NTT menjadi momentum refleksi untuk melihat ke belakang sekaligus menatap masa depan dengan lebih berani.
“NTT dulu berada di halaman belakang pembangunan dengan berbagai keterbatasan. Hari ini kita berada di episentrum harapan baru karena kekayaan alam, pariwisata, dan sumber daya manusia yang kita miliki. Tantangannya adalah bagaimana kita bergandengan tangan untuk keluar dari stigma kemiskinan dan ketertinggalan,” ujar Endi.
Ia menegaskan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada rutinitas dan kekuasaan formal, melainkan harus berani menerobos keterbatasan melalui kolaborasi, pemikiran segar, dan keberanian mengambil keputusan strategis demi masa depan daerah.
Editor: Ocep Purek
