Melki-Johni Catat Capaian UMKM, Jaminan Sosial, dan Infrastruktur di Tahun Pertama Kepemimpinan
 |
| Paparan dari Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam acara Coffee Morning. Foto: Ocep Purek |
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat Coffee Morning Gubernur dan Wakil Gubernur bersama insan pers di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (19/12/2025).
Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur NTT itu dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT, serta jurnalis dari berbagai media.
Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian kebijakan, data capaian awal, dan penegasan komitmen pembangunan daerah tahun 2025.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT memilih bekerja berdasarkan komitmen kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat, dengan fokus pada 10 program prioritas yang mulai dikerjakan pada periode pertama pemerintahan.
“Kami tidak ingin menjelaskan kegiatan satu per satu. Kami dan Pak Wakil Gubernur fokus pada 10 program utama yang menjadi komitmen kami sejak kampanye dan mulai kami kerjakan di tahun 2025,” kata Melki.
Program pertama yang ditekankan adalah penguatan rantai ekonomi dari ladang dan laut ke pasar yang efisien, modern, dan aman. Pemerintah memastikan seluruh potensi daerah NTT dapat masuk ke pasar dengan kualitas terjaga, harga yang pasti, serta mampu bersaing dengan produk lain.
Pemprov NTT mengembangkan skema One Village One Product, One Community One Product, dan One School One Product dengan basis penguatan UMKM dan industri kecil menengah (IKM).
“Potensi dari desa, kelurahan, sekolah, dan komunitas kami siapkan dalam skema UMKM dan IKM, kemudian didorong masuk ke pasar,” jelas Melki.
Hingga saat ini, tercatat 44 produk unggulan dan 190 UMKM telah masuk dalam skema penguatan tersebut. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah seiring pergerakan program.
Sebagai sarana pemasaran, Pemprov NTT juga telah membangun 11 NTT Mart yang tersebar di berbagai wilayah di NTT.
Program kedua menyasar jaminan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pemprov NTT secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk membantu warga tidak mampu agar terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Anggaran dari pajak rokok kami alokasikan semaksimal mungkin untuk membantu warga NTT yang tidak mampu agar tetap terlindungi jaminan kesehatannya,” ujar Melki.
Selain itu, Pemprov NTT meluncurkan program perlindungan bagi 100.000 pekerja bukan penerima upah (BPU) yang rentan, dengan pembiayaan penuh dari APBD Provinsi.
“Jika mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan ditanggung sampai sembuh. Jika meninggal dunia, keluarga menerima santunan Rp42 juta. Jika sudah terdaftar minimal tiga tahun dan memiliki anak yang masih sekolah, anaknya mendapat beasiswa sampai lulus S1,” tegasnya.
Pemprov NTT juga mengajak kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja hingga menjangkau seluruh pekerja di NTT.
Pada sektor kesehatan dasar, Pemprov NTT telah melatih sekitar 10.000 tenaga posyandu se-NTT dengan dukungan APBD dan mitra pembangunan, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
Pelatihan mencakup 25 kompetensi dasar untuk menangani stunting dan persoalan kesehatan lainnya, dengan melibatkan TNI, Polri, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami pastikan seluruh posyandu di NTT aktif dan siap menangani stunting serta layanan kesehatan dasar lainnya,” ujar Melki.
Ia mengakui masih terdapat wilayah dengan angka stunting tinggi, seperti Timor Tengah Selatan, yang kini menjadi fokus intervensi khusus.
Program strategis berikutnya adalah pembangunan 10 sekolah vokasi berbasis asrama yang mulai disiapkan untuk tahun 2026. Sekolah ini tidak dibangun dari nol, tetapi memanfaatkan sekolah yang sudah ada, dengan penambahan fasilitas asrama.
Sekolah vokasi disesuaikan dengan potensi daerah setempat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, energi baru terbarukan, hingga industri garam.
“Kami ingin anak-anak NTT berkembang di kampungnya sendiri dan sekolah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Melki.
Sekolah vokasi tersebut akan dikembangkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTT.
Pemprov NTT juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, air bersih, dan listrik. Pemerintah menegaskan tidak menggunakan skema pinjaman, melainkan mengoptimalkan APBD dan dana pusat.
Untuk air bersih, Pemprov mengaktifkan bendungan, sumur bor, dan jaringan pipa yang mendukung kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan.
Sementara pada sektor listrik, Pemprov bekerja sama dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama di wilayah dengan akses listrik rendah seperti Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.
Pada sektor perumahan, Pemprov NTT menyiapkan skema bantuan Rp20 juta per rumah untuk renovasi rumah tidak layak huni. Skema pembiayaan direncanakan berbagi antara provinsi, kabupaten/kota, dan dana desa.
“Dengan skema ini, sekitar 34.000 hingga 35.000 rumah bisa dibantu, di luar program perumahan lainnya,” ujar Melki.
Program ini ditujukan untuk mengintervensi salah satu indikator utama kemiskinan berdasarkan parameter Bappenas.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
“Kalau kesadaran pajak meningkat, PAD kita bisa bertambah Rp100 hingga Rp200 miliar. Dengan pajak itulah kita bisa membangun daerah,” kata Johni.
Ia juga menyoroti besarnya pengeluaran masyarakat NTT untuk konsumsi rokok, sirih pinang, dan minuman keras yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun.
“Kalau dikurangi 50 persen saja dan dialihkan untuk makanan bergizi anak, dampaknya sangat besar bagi kesehatan dan kecerdasan generasi NTT,” ujarnya.
Johni mengajak insan pers berperan aktif mengampanyekan hidup sehat, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengurangan konsumsi yang berdampak negatif terhadap kesehatan.
Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran strategis dalam menyampaikan informasi dan mengawal kebijakan publik.
“Kami berharap kolaborasi dengan media terus diperkuat. Kritik, masukan, dan pengawasan dari pers sangat penting agar seluruh program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
