Bali-NTB-NTT Satukan Kebijakan Regional, Targetkan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur
 |
| Gubernur NTT menandatangani PKS regional Bali–NTB–NTT (KR-BNN) sebagai kerangka kebijakan bersama dalam mempercepat pembangunan kawasan Indonesia Timur. Foto: Ikbal |
PKS tersebut ditandatangani di kawasan ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (28/1/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Kerja sama regional KR-BNN mencakup lima sektor strategis, yakni konektivitas transportasi, optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan super grid energi terbarukan, penguatan perdagangan dan ekspor, serta integrasi perencanaan pembangunan antarprovinsi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa PKS KR-BNN merupakan kebijakan kolaboratif yang dirancang untuk menjawab persoalan struktural pembangunan kawasan Sunda Kecil, terutama keterisolasian wilayah, ketimpangan akses ekonomi, dan fragmentasi perencanaan pembangunan antarprovinsi.
“Perjanjian kerja sama ini bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi wujud komitmen politik, ekonomi, dan kebudayaan untuk meruntuhkan sekat-sekat isolasi dan membangun kolaborasi nyata antarwilayah di Indonesia Timur,” ujar Melki Laka Lena.
Pada sektor konektivitas transportasi, ketiga provinsi sepakat mengintegrasikan sistem transportasi laut, penyeberangan, dan udara secara lebih efektif dan efisien guna memperlancar pergerakan orang dan distribusi barang. Kerja sama ini juga mencakup penjajakan pembukaan rute-rute baru, termasuk pemanfaatan pesawat amfibi (seaplane), sebagai solusi konektivitas wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Bali, NTB, dan NTT menyepakati pembangunan ekosistem pariwisata terpadu kawasan Sunda Kecil. Melalui skema ini, arus wisatawan diharapkan tidak lagi terpusat di Bali, tetapi terdistribusi ke NTB dan NTT melalui penguatan branding bersama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan standar layanan pariwisata bertaraf internasional.
Kerja sama juga diarahkan pada sektor energi terbarukan sebagai upaya membangun ketahanan energi kawasan. Ketiga provinsi akan menyusun studi kelayakan dan peta jalan pengembangan super grid energi terbarukan berbasis potensi surya, angin, dan air secara berkelanjutan.
Dalam sektor perdagangan dan ekspor, Bali disepakati sebagai hub ekspor regional. Produk unggulan dari NTB dan NTT, seperti hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan, akan difasilitasi melalui akses pasar yang lebih transparan, perluasan jaringan distribusi antarpulau, serta promosi bersama guna meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional dan internasional.
Adapun dalam integrasi perencanaan pembangunan, ketiga provinsi akan memperkuat sinergi antar-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar kebijakan pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan terorkestrasi dalam satu irama pembangunan nasional yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah legacy kebijakan. Kita bergerak melampaui ego sektoral dan ego teritorial. Kerja sama ini menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi yang lebih luas, termasuk di bidang layanan kesehatan, transformasi digital, pendidikan tinggi, mitigasi bencana, dan keamanan laut,” tegas Melki.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan bahwa kerja sama regional KR-BNN berakar pada ikatan historis kawasan Sunda Kecil sekaligus menjadi pijakan strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Kita tidak bisa maju sendiri. Kita harus maju bersama. Kerja sama ini dimulai dari potensi riil yang dimiliki tiga wilayah agar pertumbuhan kawasan berjalan harmonis dan saling menguatkan,” ujar Koster.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kerja sama KR-BNN bukan sekadar kesepakatan konseptual, tetapi komitmen nyata yang harus diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Hari ini kita memulai era regionalisme baru berbasis daerah. Kita bersatu bukan karena kita sama, tetapi karena kita berbeda untuk saling melengkapi. Pembangunan yang parsial harus kita akhiri,” kata Iqbal.
Penandatanganan PKS KR-BNN turut dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda beserta jajaran anggota DPRD, para Sekretaris Daerah dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Bali, NTB, dan NTT, Presiden Direktur Lion Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota se-Bali, NTB, dan NTT, Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, pimpinan instansi vertikal, Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, serta pimpinan BUMN dan BUMD. (APS)
Editor: Ocep Purek
