Melki Laka Lena Kawal Pelaksanaan Sekolah Rakyat, Program Presiden Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan
 |
Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Bupati Kabupaten Kupang melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Foto: Ocep Purek |
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Kupang Yosef Lede, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT Istiadi, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kupang, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan struktural yang berlangsung lintas generasi. Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan perwujudan langsung dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh hak atas pendidikan yang layak.
Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen utama untuk mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi.
“Spirit dari program Sekolah Rakyat ini adalah memastikan amanat UUD 1945 benar-benar dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Pendidikan adalah cara paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini berputar dalam keluarga-keluarga miskin,” ujar Melki Laka Lena.
Gubernur menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk mencetak generasi yang produktif dan memiliki kecakapan, sehingga mampu keluar dari kondisi kemiskinan turun-temurun. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.
Pada tahun 2026, Provinsi NTT mendapatkan tujuh paket pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini masih dalam tahapan proses. Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama di NTT yang memulai pembangunan, sekaligus menjadi lokasi dengan dua jenjang pendidikan yang telah dipersiapkan.
Melki Laka Lena menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Strategis menyiapkan perencanaan dan pembiayaan, Pemerintah Provinsi NTT berperan sebagai fasilitator, sementara Pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan lahan dan dukungan di lapangan.
“Pembangunan ini terselenggara atas kerja sama semua pihak. Pemerintah pusat menyiapkan perangkat dan anggaran, pemerintah provinsi memfasilitasi, dan pemerintah kabupaten menyiapkan lahan serta dukungan teknis,” katanya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur penunjang, khususnya akses jalan menuju lokasi sekolah. Ia mendorong agar pembangunan jalan dapat diusulkan menggunakan anggaran pemerintah pusat agar tidak membebani APBD provinsi maupun kabupaten, dengan pelaksanaan disesuaikan dengan tahapan pembangunan sekolah.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari camat, kepala desa, hingga masyarakat sekitar, untuk menjaga agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan program harus dihindari.
“Proses pembangunan ini harus dijaga bersama agar tidak terhambat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, tentu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan Kabupaten Kupang sebagai salah satu penerima program Sekolah Rakyat. Ia menyebut program tersebut sebagai solusi atas persoalan pendidikan yang masih dihadapi daerahnya.
“Sebagai Bupati Kupang, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena Kabupaten Kupang mendapatkan Sekolah Rakyat. Ini adalah program luar biasa dan menjadi jawaban atas salah satu persoalan utama di daerah kami,” ujar Yosef Lede.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah dengan angka anak putus sekolah tertinggi di NTT. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sekitar 11.000 anak yang tidak melanjutkan pendidikan, baik karena putus sekolah maupun keterbatasan ekonomi keluarga.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah pusat dalam menetapkan Kabupaten Kupang sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar anak-anak Kabupaten Kupang menjadi prioritas utama penerima manfaat dari sekolah tersebut.
“Saya menitipkan agar anak-anak Kabupaten Kupang menjadi prioritas, karena bangunan dan fisiknya berada di Kabupaten Kupang, sementara jumlah anak putus sekolah kami cukup besar,” katanya.
Selain aspek pendidikan, Yosef Lede juga menilai bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. Ia menyebutkan bahwa kawasan Tilong Dam telah masuk dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, termasuk rencana pembangunan stadion dan universitas.
Namun demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjual tanah secara berlebihan dan menjadi penonton di wilayah sendiri. Menurutnya, kehadiran berbagai proyek pembangunan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami minta masyarakat tidak menjual tanah secara berlebihan. Jangan sampai pembangunan besar masuk, tetapi masyarakat setempat justru menjadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT, Istiadi Nugroho, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang merupakan yang pertama di Provinsi NTT. Sekolah tersebut dirancang untuk menampung sebanyak 1.080 siswa dari tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA.
Ia menyampaikan bahwa sebagian siswa akan berasal dari sekolah rintisan yang sudah ada, sementara selebihnya akan direkrut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembangunan fisik sekolah direncanakan berlangsung secara bertahap dengan target operasional pada tahun anggaran 2026–2027.
“Jika tidak ada kendala, kami menargetkan Sekolah Rakyat ini mulai beroperasi sekitar Juli 2027. Kami mohon doa dan dukungan seluruh stakeholder agar pelaksanaan berjalan sesuai kontrak dan jadwal,” ujar Istiadi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat berharap keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang dapat menjadi percontohan untuk pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah lain di Provinsi NTT.
Acara ground breaking ditutup dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Kupang Yosef Lede, dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT sebagai tanda dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi NTT.
Editor: Ocep Purek
