NTT Raih PIN Swasembada Pangan Nasional, Produksi Padi Naik 35 Persen Sepanjang 2025
Jakarta,NTTPride.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menerima Penghargaan PIN Swasembada Pangan Nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas capaian peningkatan signifikan produksi dan kinerja pembangunan pertanian, khususnya komoditas strategis padi dan jagung.
Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta, 12 Januari 2026, dan diterima NTT bersama empat provinsi lainnya, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Papua Pegunungan.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan, berdasarkan evaluasi Kementerian Pertanian dan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang terbangun secara konsisten dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
“Pemasangan PIN Swasembada Pangan ini adalah buah dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran pertanian, mulai dari dinas provinsi dan kabupaten, penyuluh, petugas pengendali hama, operator alsintan, hingga para petani. Swasembada pangan di NTT pasti bisa,” ujar Gubernur Melki saat dihubungi, Jumat (16/1/2026).
Gubernur Melki menegaskan bahwa capaian tersebut sejalan dengan misi besar Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya untuk komoditas padi dan jagung, sebagai pilar ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Joaz Bily Oemboe Wanda, yang menerima langsung penghargaan tersebut, menjelaskan bahwa capaian NTT menjadi istimewa karena dicapai di wilayah dengan karakteristik agroklimat ekstrem. Dari total potensi lahan sekitar 2,1 juta hektare, NTT didominasi lahan kering seluas 1,8 juta hektare, sementara lahan sawah hanya sekitar 309.000 hektare.
“Dengan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melalui Dasa Cita Melki–Johni, terutama program Dari Ladang Menuju Pasar dan Ayo Bangun NTT, sepanjang tahun 2025 kami melakukan gerakan masif pengembangan padi sawah dan padi gogo,” kata Joaz.
Berdasarkan prognosa produksi padi dan beras hingga November 2025, produksi padi NTT tercatat mengalami peningkatan tertinggi secara nasional, yakni sekitar 35 persen, sesuai data BPS dan Kementerian Pertanian.
Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya curah hujan sepanjang 2025 yang memungkinkan petani meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam, khususnya di daerah irigasi.
Selain faktor iklim, peningkatan produksi padi dan beras di NTT juga ditopang oleh sejumlah kebijakan dan intervensi strategis pemerintah. Di antaranya perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi tersier bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai, ketersediaan sarana produksi pertanian berupa benih dan pupuk, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian untuk pra-tanam hingga pasca-panen.
Pada 2025, capaian luas tambah tanam padi di NTT mencapai 250.528 hektare atau 96,11 persen dari target 260.670 hektare. Capaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan luas panen padi yang tercatat sebesar 212.454 hektare, meningkat 43.727 hektare atau 25,92 persen dibandingkan tahun 2024.
Kondisi ini menunjukkan efektivitas Program Swasembada Pangan dalam mendorong peningkatan produksi padi secara berkelanjutan di Provinsi NTT.
Dalam upaya peningkatan produktivitas, pemerintah juga melaksanakan optimalisasi lahan seluas 28.723 hektare yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Program ini mencakup tahapan survei, investigasi, dan desain (SID), konstruksi, serta pengolahan lahan.
Optimalisasi lahan tersebut menjadi fondasi penting dalam peningkatan Indeks Pertanaman, perluasan tanam dan panen, serta penguatan Program Swasembada Pangan secara berkelanjutan.
Di sisi ekstensifikasi, Pemerintah Provinsi NTT melaksanakan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) melalui SID seluas 8.114 hektare yang tersebar di Kabupaten Kupang, Ngada, Nagekeo, Alor, Rote Ndao, Ende, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Timor Tengah Selatan.
Pada tahap konstruksi tahun 2025 di Kabupaten Kupang, realisasi fisik telah mencapai 423 hektare dari target 500 hektare, meliputi kegiatan pembukaan lahan, pengolahan tanah, serta pembangunan saluran irigasi tersier.
Pemerintah juga memperkuat kelembagaan pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan. Hingga akhir 2025, NTT berhasil membentuk 81 unit Brigade Pangan dari target 88 unit atau mencapai 92 persen, yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Brigade ini mengintegrasikan pemanfaatan alsintan dan manajemen korporasi petani untuk mendorong transformasi pertanian modern.
Dalam mendukung produksi, pemerintah menyalurkan 100 persen bantuan benih kepada petani dengan total cakupan 17.567 hektare, terdiri atas benih padi gogo seluas 10.441 hektare, benih intensifikasi PAT seluas 6.726 hektare, dan benih bio-fortifikasi seluas 400 hektare. Distribusi benih ini disesuaikan dengan karakteristik lahan NTT dan menjadi fondasi peningkatan produktivitas padi.
Selain itu, Provinsi NTT menerima distribusi 3.072 unit alat dan mesin pertanian, yang meliputi 507 unit traktor roda dua, 352 unit traktor roda empat, 42 unit traktor crawler, 920 unit pompa air, 1.164 unit hand sprayer, 4 unit drone sprayer, 39 unit rice transplanter, dan 44 unit combine harvester. Dukungan alsintan tersebut dimanfaatkan pada lahan seluas 176.693 hektare dan mendukung operasional 81 unit Brigade Pangan di berbagai wilayah.
Sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia pertanian, peran penyuluh juga diperkuat melalui dukungan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) dari APBD Provinsi NTT sebesar Rp260.000 per bulan per penyuluh, yang mulai diberikan sejak Januari 2025.
Pemerintah Provinsi NTT menyatakan bahwa meskipun capaian swasembada pangan menunjukkan hasil positif, masih terdapat sejumlah tantangan teknis, terutama keterbatasan infrastruktur irigasi di wilayah lahan kering serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian.
Ke depan, pemerintah daerah akan melanjutkan penguatan kebijakan dan transisi menuju sistem pertanian modern dan berkelanjutan guna menjaga konsistensi produksi dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Editor: Ocep Purek
