Melki Laka Lena Canangkan Literasi Keuangan Keluarga di 22 Kabupaten/Kota
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena menghadiri Perayaan Natal Bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK). Foto: Ocep Purek |
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Perayaan Natal Bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) di Hotel Aston Kupang, Kamis (15/1/2026).
Perayaan Natal yang mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” itu turut dihadiri Wali Kota Kupang Christian Widodo, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT Yan Jimmy H. Simarmata, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menjelaskan bahwa makna Natal harus diterjemahkan secara konkret dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik, khususnya dalam upaya menyelamatkan dan memperkuat keluarga sebagai unit paling dasar dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kehadiran nilai-nilai Natal perlu diwujudkan melalui pelayanan nyata, termasuk di sektor ekonomi dan keuangan.
Gubernur menyoroti rendahnya literasi keuangan sebagai salah satu persoalan utama yang dihadapi keluarga-keluarga di NTT, baik keluarga mampu maupun tidak mampu. Ia menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, bantuan sosial dan dukungan ekonomi dari pemerintah tidak memberikan dampak berkelanjutan karena tidak diiringi pemahaman pengelolaan keuangan yang memadai.
“Banyak bantuan pemerintah yang diterima masyarakat sudah habis sebelum sampai ke rumah. Uang habis di tengah jalan karena terjerat utang, pinjaman online ilegal, rentenir, judi, dan berbagai praktik ekonomi tidak sehat lainnya. Akibatnya, bantuan negara tidak memberi manfaat nyata dan kemiskinan justru terus dipelihara,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah bantuan tunai, tetapi memerlukan intervensi kebijakan yang lebih mendasar melalui peningkatan literasi keuangan dan perlindungan masyarakat dari praktik keuangan ilegal.
Dalam konteks ini, Gubernur menilai perbankan dan lembaga jasa keuangan memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen edukasi dan pendampingan masyarakat.
Gubernur Melki Laka Lena juga mengaitkan peran perbankan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif yang tengah didorong Pemerintah Provinsi NTT.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata, dengan melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku ekonomi di tingkat bawah.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Orang-orang yang selama ini terjebak dalam kemiskinan harus menjadi bagian dari pelaku ekonomi, bukan hanya penerima bantuan. Program seperti One Village One Product (OVOP) dan berbagai inisiatif ekonomi lainnya membutuhkan dukungan kuat dari sektor perbankan dan lembaga keuangan,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya pencerdasan masyarakat NTT dalam mengelola keuangan. Berdasarkan pengalamannya saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI maupun sebagai Gubernur, ia menilai persoalan pengelolaan keuangan keluarga masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah kabupaten dan desa.
Menurutnya, hampir semua agama dan kepercayaan menempatkan pengelolaan ekonomi keluarga sebagai bagian penting dalam pembinaan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut sering tidak diterapkan, sehingga berdampak pada kerentanan ekonomi keluarga, terutama perempuan dan ibu rumah tangga.
“Oleh karena itu, saya meminta dukungan serius dari perbankan, koperasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk membantu keluarga-keluarga tidak mampu agar keluar dari jerat kemiskinan dan praktik ekonomi yang merugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FKLJK NTT yang juga Kepala OJK Provinsi NTT, Yan Jimmy H. Simarmata, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur dan para pemangku kepentingan. Ia menyatakan komitmen FKLJK untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program-program strategis, termasuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan di NTT.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar sinergi ini dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat,” ujarnya singkat.
Ketua BMPD NTT yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, dalam sambutannya menegaskan bahwa perayaan Natal tidak boleh dimaknai sebatas seremoni, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan dan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menyampaikan bahwa tantangan keluarga saat ini tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga relasi dan masa depan anak-anak, sehingga membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
Meski demikian, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di NTT masih menghadapi sejumlah kendala teknis, antara lain keterbatasan akses layanan keuangan formal di wilayah terpencil serta maraknya praktik lembaga keuangan ilegal.
Pemerintah Provinsi NTT mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan di bidang keuangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTT bersama BMPD dan FKLJK akan terus mengupayakan transisi kebijakan dari pendekatan bantuan jangka pendek menuju pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis literasi keuangan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkuat ketahanan keluarga di NTT.
Editor: Ocep Purek
