Gubernur Melki Bidik Nol Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena berkunjung di Kantor Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Divina Providentia Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi (SDP). Foto: Ocep Purek |
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengunjungi Kantor Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Divina Providentia Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi (SDP) di Nasipanaf, Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Kamis (15/1/2026) malam.
Kunjungan tersebut dihadiri Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Direktur Utama Bank NTT Charly Paulus. Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi selama ini dikenal aktif dalam karya sosial dan pendidikan, termasuk pendampingan tenaga kerja perempuan dan korban perdagangan manusia.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa tema Natal nasional Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”, memiliki relevansi langsung dengan upaya pencegahan perdagangan orang di NTT.
“Tema ini sangat relevan dengan kondisi NTT. Perdagangan orang harus kita atasi bersama agar tidak ada lagi anak-anak NTT yang menjadi korban, apalagi dijual oleh orang NTT sendiri,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, penanganan perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh tahapan migrasi tenaga kerja, mulai dari proses persiapan di daerah asal, keberangkatan, kondisi kerja di tempat tujuan, hingga proses kepulangan dan reintegrasi sosial ekonomi.
“Tadi kami berdiskusi panjang bersama para pastor, suster, aktivis, dan jaringan nasional anti-perdagangan orang, mulai dari proses persiapan, keberangkatan, sampai bekerja di sana dan kembali pulang ke NTT,” katanya.
Gubernur menegaskan, Pemprov NTT akan mengonsolidasikan kerja sama dengan para bupati dan wali kota agar pencegahan dan penanganan TPPO dilakukan secara serentak di seluruh wilayah. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas persiapan calon pekerja migran agar mereka dapat bekerja secara aman dan profesional serta kembali ke daerah asal dalam kondisi sehat dan selamat.
“Yang berangkat harus dipersiapkan dengan baik agar bisa bekerja dengan benar, pulang dengan selamat, dan keluarga yang ditinggalkan juga dapat menjalankan perannya dengan baik,” ujarnya.
Menurut Gubernur, dalam waktu dekat pemerintah akan memformalkan hasil pembahasan tersebut. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya untuk merumuskan langkah konkret dan kesepakatan bersama.
“Kami pastikan ke depan penanganan isu ini melibatkan semua pihak secara bersamaan, mulai dari aktivis, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian, TNI, perusahaan, hingga perbankan. Pendekatannya harus solid dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memadukan pendekatan aktivisme lapangan dengan kebijakan formal pemerintah agar perlindungan pekerja migran tidak berhenti pada regulasi administratif, tetapi juga menyentuh realitas di lapangan.
Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menyatakan kesiapan sektor perbankan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Bank NTT telah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi pekerja migran dengan bunga rendah.
“Kami telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp50 miliar berkat komunikasi yang dilakukan Gubernur. Dana ini akan kami salurkan kepada pekerja migran dengan bunga 6 persen dan jangka waktu pengembalian selama satu tahun,” kata Charly Paulus.
Menurutnya, skema pembiayaan ini dimaksudkan untuk membantu biaya keberangkatan dan kebutuhan awal pekerja migran agar tidak terjerat praktik pinjaman ilegal yang berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam perdagangan orang.
Wali Kota Kupang Christian Widodo menambahkan bahwa Pemerintah Kota Kupang akan memperkuat program pasca-kepulangan pekerja migran melalui pengembangan UMKM dan pendidikan keterampilan vokasi. Ia menyebutkan, penguatan ekonomi keluarga menjadi salah satu kunci utama pencegahan perdagangan orang.
“Kami fokus pada UMKM dan pendidikan vokasi. Ada pelatihan memasak, menjahit, menenun, hingga keterampilan teknis seperti mechanical engineering. Kami juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.
Sementara itu, Pendeta Emeritus Emmy Sahertian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membangun ideologi baru penguatan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya di lapangan, sekitar 97 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.
“Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan ekonomi perempuan di NTT harus diperkuat, termasuk pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), agar dapat mengurangi dan mencegah perdagangan orang,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTT mengakui bahwa implementasi kebijakan terpadu ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain koordinasi lintas sektor, keterbatasan data terpadu, serta minimnya pemahaman prosedur kerja migran yang aman di tingkat masyarakat.
Untuk itu, pemerintah menargetkan transisi kebijakan dari pendekatan sektoral menuju pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten.
Ocep Purek
