2.724 ASN Absen Apel, Gubernur Melki Ancam Tahan TPP dan Periksa Kepala OPD
 |
| Gubernur Melki Laka Lena Pimpin Apel Pagi bersama ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
“Ini pertama kali saya pimpin apel pagi dan ASN yang tidak hadir bisa sampai 2.000 lebih. Ini harus kita kasih peringatan dengan benar dan kali ini kita harus benar-benar tegas,” kata Melki di hadapan peserta apel.
Berdasarkan data kehadiran apel pagi, total ASN tercatat sebanyak 5.885 orang. Dari jumlah tersebut, yang hadir sebanyak 3.790 orang, sementara 2.095 orang tidak hadir.
Adapun rincian ketidakhadiran sebagai berikut: Tugas Belajar (Tubel): 24 orang, Cuti: 32 orang, Diperbantukan: 3 orang, Sakit: 54 orang, Izin: 64 orang, Masa Persiapan Pensiun (MPP): 4 orang, Tanpa keterangan: 2.724 orang
Ia memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Inspektorat untuk segera memeriksa dan mengecek ulang daftar kehadiran. Menurutnya, ketidaktegasan terhadap pelanggaran absensi akan menjadi “virus” yang memengaruhi disiplin pegawai lain.
“Yang tadi fingerprint langsung pulang, catat namanya dan lapor ke kami. TPP-nya bisa kita tahan. Tunjangan itu diberikan untuk kinerja yang berdampak, bukan untuk yang datang absen lalu pulang,” tegasnya.
Melki menekankan, ke depan absensi akan menjadi salah satu indikator dalam promosi jabatan, pemberian penghargaan, maupun tambahan penghasilan pegawai. Ia meminta seluruh OPD menjadikan momentum awal tahun kedua kepemimpinannya sebagai titik pembenahan disiplin birokrasi.
Menurutnya, pemerintahan saat ini menghadapi ekspektasi publik yang tinggi di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. Namun ia mengklaim tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah provinsi berada di atas 70 persen, bahkan angka kepuasan mencapai 80,5 persen berdasarkan survei lembaga independen.
“Di tengah pro dan kontra, terutama di media sosial, masyarakat percaya kita mengerti masalah dan mampu menjalankan solusi,” ujarnya.
Dalam arahannya, Melki juga mengumumkan pembentukan sejumlah tim lintas sektor untuk mempercepat penanganan isu strategis, termasuk validasi data kemiskinan hingga tingkat RT/RW.
Ia menyoroti masih adanya penerima bantuan sosial yang dinilai tidak layak.
“Kita urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Yang memanipulasi data akan kita proses hukum. Ada pasalnya,” katanya.
Tim pendataan akan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, guru, hingga unsur TNI di wilayah. Pemerintah menargetkan data kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi riil agar bantuan tepat sasaran dan angka kemiskinan bisa ditekan signifikan.
Di sisi fiskal, Melki menyebut sekitar 50 persen APBD NTT bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menargetkan optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.
Ia juga mengingatkan potensi persoalan serius pada 2027 jika aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD diberlakukan penuh. Berdasarkan perhitungan sementara, sekitar 9.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berisiko terdampak bila tidak ada perubahan regulasi.
“Ini jadi soal besar yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai ribuan PPPK harus dirumahkan. Kita sedang cari solusi agar itu tidak terjadi,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Melki turut menanggapi keluhan sebagian ASN terkait imbauan belanja produk lokal melalui program NTT Mart minimal Rp100.000 per bulan.
Ia menyayangkan adanya penolakan di internal birokrasi, sementara menurutnya siswa sekolah dasar di Kabupaten Alor justru menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut di media sosial.
“Anak SD saja bisa paham ini untuk bantu ekonomi rakyat. Rp100.000 itu barangnya dibawa pulang dan dipakai sendiri. Bukan untuk siapa-siapa,” katanya.
Ia meminta para kepala OPD menertibkan ASN yang menyebarkan keluhan di ruang-ruang internal. “Jangan sampai program bagus untuk rakyat malah diributkan oleh ASN sendiri,” tegasnya.
Di akhir apel, Melki memberi kesempatan Kepala Pelaksana BPBD NTT, Semuel Halundaka, yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2026, untuk menyampaikan pesan perpisahan. Ia menyebut panggung pemerintahan bukan hanya milik gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga ASN yang berdedikasi dan berprestasi.
“Ini panggung kita semua, termasuk ASN yang mau pensiun dan berprestasi,” kata Melki.
Apel pagi itu menjadi penanda awal tahun kedua pemerintahan Melki-Johni dengan penekanan kuat pada disiplin, akurasi data kemiskinan, penguatan fiskal daerah, dan konsistensi dukungan terhadap program ekonomi lokal.
Editor: Ocep Purek
