Rp250 Miliar untuk PON NTT, Gubernur Melki Tegaskan Tanpa Proyek Infrastruktur Baru
 |
| Gubernur Melki mengikuti rapat KONI NTT secara virtual di ruang kerja Gubernur. Foto: Ocep Purek |
Penegasan tersebut disampaikan Melki Laka Lena saat memimpin rapat KONI secara virtual dari Ruang Kerja Gubernur, Senin (23/2/2026), sebagai respons atas berbagai dinamika dan tantangan penyelenggaraan PON di sejumlah daerah sebelumnya.
“Kami sendiri mempersiapkan Rp250 miliar untuk penyelenggaraan. Sekali lagi untuk penyelenggaraan ini, bukan untuk bangun baru. Jadi kita tidak bangun venue baru, hanya renovasi,” tegas Melki.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap, yakni Rp75 miliar pada 2026, Rp75 miliar pada 2027, dan Rp100 miliar pada 2028.
Menurut Melki, dukungan anggaran dari provinsi hanya difokuskan pada kebutuhan operasional dan renovasi fasilitas yang sudah ada, bukan pembangunan infrastruktur baru. Ia menekankan pentingnya efisiensi serta pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tuan rumah cabang olahraga.
“Nanti khusus untuk teman-teman tingkat dua yang menjadi tuan rumah tentu juga ada partisipasinya. Misalnya renovasi fasilitas tertentu. Jadi ini kita gotong royong supaya bisa menyelesaikan semua dengan baik,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Melki meminta jajaran pimpinan KONI dan perwakilan cabang olahraga segera memetakan kesiapan lokasi pertandingan, termasuk distribusi cabang olahraga yang akan digelar di Kota Kupang maupun di kabupaten lain.
Ia menegaskan, jika cabang olahraga dipusatkan di Kota Kupang, maka koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah kota dan aparat keamanan untuk menyiapkan venue dan dukungan teknis lainnya. Sementara jika digelar di luar Kota Kupang, maka kepala daerah, DPRD, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan setempat harus terlibat aktif.
“Kalau ini ada di luar Kota Kupang tentu membutuhkan dukungan dari bapak ibu pimpinan KONI yang sebagian besar juga adalah kepala daerah, DPRD, pengusaha, dan pimpinan perusahaan. Kita harus sepakat agar sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi bisa kita capai bersama,” katanya.
Melki juga mengingatkan agar pengalaman dan persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan PON sebelumnya di daerah lain menjadi bahan evaluasi. Ia tidak ingin NTT menghadapi persoalan serupa akibat lemahnya koordinasi dan perencanaan.
Ia menyebut pemerintah provinsi bersama KONI NTT akan menghadiri pertemuan lanjutan dengan KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta guna memastikan kepastian teknis penyelenggaraan, termasuk penetapan cabang olahraga dan lokasi pertandingan di masing-masing kabupaten.
“Setelah pertemuan terakhir di Jakarta dengan KONI Pusat dan Menpora, kita harus sudah tahu pasti. Misalnya di Lembata cabang apa, di Manggarai Barat apa, di TTS apa. Begitu sudah kita putuskan, ada konsekuensinya dan kita harus siap,” ujarnya.
Ia berharap seluruh keputusan terkait penetapan tuan rumah dan cabang olahraga dapat diambil melalui musyawarah mufakat guna menghindari konflik internal.
“Kita sepakati dengan baik. Perbedaan-perbedaan kita putuskan dengan suara terbanyak kalau perlu, supaya tidak ada konflik atau polemik di kemudian hari,” kata Melki.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, menargetkan penyelenggaraan PON tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga memberi dampak merata bagi daerah-daerah di NTT melalui distribusi lokasi pertandingan dan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan kepastian anggaran dan pembagian peran yang jelas, Melki optimistis NTT mampu menjawab tantangan sebagai tuan rumah sekaligus membangun prestasi olahraga daerah secara berkelanjutan.
Editor: Ocep Purek
