Atasi Krisis Layanan Kesehatan, Gubernur NTT Luncurkan Prodi Dokter Spesialis di Undana
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra). Foto: Ocep Purek |
Program yang diluncurkan mencakup Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif serta Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Pemerintah Provinsi NTT menilai kehadiran dua program ini sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan keterbatasan layanan kesehatan spesialistik di wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa karakteristik geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau terpencar, topografi beragam, serta keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan serius dalam penyediaan layanan kesehatan, khususnya layanan rujukan spesialistik dan subspesialistik.
“Wilayah yang luas dan terpencar menuntut ketersediaan dokter spesialis yang bukan hanya cukup jumlahnya, tetapi juga merata distribusinya. Selama ini masyarakat kita sering harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan lanjutan, yang berisiko bagi keselamatan pasien, terutama dalam kondisi darurat,” kata Melki.
Menurutnya, kehadiran Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis di wilayah Bali-Nusa Tenggara menjadi solusi strategis untuk mendekatkan akses pendidikan spesialis bagi putra-putri NTT, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di daerah dan memperkuat kemandirian layanan kesehatan di NTT.
Gubernur menekankan, Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif memiliki peran vital dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam mendukung tindakan pembedahan, penanganan pasien kritis, serta layanan di unit perawatan intensif. Dokter spesialis di bidang ini menjadi garda terdepan dalam menjamin keselamatan pasien sejak praoperasi hingga masa pemulihan.
“Dengan hadirnya program ini di NTT, kita berharap ketersediaan tenaga anestesi dan terapi intensif semakin memadai, sehingga pelayanan rumah sakit dapat berjalan lebih optimal, aman, dan profesional,” ujarnya.
Sementara itu, Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dinilai sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Gubernur menyebut NTT masih menghadapi angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, sehingga kehadiran dokter spesialis di bidang ini menjadi kebutuhan mendesak.
“Spesialis obstetri dan ginekologi sangat dibutuhkan, bukan hanya di NTT, tetapi juga di kawasan Indonesia Timur. Semakin ke timur, tantangannya bahkan lebih berat dibandingkan NTT,” kata Melki.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penyelenggaraan PPDS, termasuk melalui penambahan beasiswa bagi mahasiswa spesialis. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan lulusan PPDS yang berasal dari daerah tetap mengabdi di NTT.
“Kita membuka program ini agar anak-anak NTT bisa sekolah di sini dan setelah lulus tetap tinggal serta melayani masyarakat NTT, bukan bekerja di daerah lain,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Universitas Nusa Cendana dan perguruan tinggi mitra di wilayah Bali-Nusa Tenggara, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan program ini. Ia menyebut peluncuran PPDS sebagai momen bersejarah dan harapan baru bagi masyarakat NTT dan kawasan Indonesia Timur.
Rektor Universitas Nusa Cendana Jefri Semuel Bale mengatakan kehadiran program dokter spesialis harus mampu menyentuh akar persoalan kesehatan di NTT, baik secara fisik maupun psikis, hingga ke komunitas terkecil.
Ia menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia kesehatan di Undana tidak berhenti pada dua program spesialis tersebut. Dalam waktu dekat, Undana juga mempersiapkan pembukaan program studi kedokteran gigi, keperawatan, serta profesi farmasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan kesehatan daerah.
“Kampus harus berdampak langsung bagi masyarakat. Tanpa dokter spesialis yang cukup dan berkualitas, mimpi membangun NTT yang tangguh akan sulit tercapai,” ujar Jefri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar M. Simatupang menyatakan bahwa peluncuran prodi PPDS di FK Undana merupakan bagian dari kebijakan nasional mengatasi kekurangan dokter spesialis dan ketimpangan distribusinya.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter spesialis. Pada 2026, pemerintah membuka 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran, terdiri atas 125 program spesialis dan 23 subspesialis.
“Wilayah timur menjadi prioritas akselerasi. Program pendidikan dokter spesialis ini pertama kali dibuka secara serempak, termasuk di NTT, Maluku, dan Papua,” kata Togar.
Menurutnya, penambahan program studi berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa PPDS nasional menjadi 8.650 orang pada 2026, dengan total mahasiswa PPDS sekitar 24.000 orang. Pemerintah juga mendorong peningkatan beasiswa melalui LPDP serta memperkuat kolaborasi universitas dengan rumah sakit pemerintah dan swasta.
Ia menambahkan, saat ini program PPDS telah bekerja sama dengan lebih dari 219 rumah sakit daerah, serta akan diperluas ke rumah sakit swasta, termasuk jaringan rumah sakit Muhammadiyah, Hermina, dan Siloam. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta pendidikan kedokteran yang bebas dari kekerasan.
Peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis FK Undana turut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, pimpinan Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan rumah sakit pendidikan, serta organisasi profesi kesehatan.
Pemerintah berharap kehadiran program ini menjadi fondasi penguatan sistem layanan kesehatan yang tangguh, merata, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur serta kawasan Indonesia Timur.
Editor: Ocep Purek
