Gubernur MLL: "Urusan Kemanusiaan Tanggung Jawab Bersama"
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena Launching Kantor Mitra Perwakilan Rumah Zakat Provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Launching Kantor Mitra Perwakilan Rumah Zakat Provinsi NTT di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 39, Kelurahan Merdeka, Kota Lama, Kota Kupang, Selasa (10/2/2026).
“Urusan kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya lembaga agama, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena itu, atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Rumah Zakat di NTT,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.
Gubernur menilai kehadiran Rumah Zakat sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk terus berbagi, terutama kepada kelompok kurang mampu. Menurutnya, kemiskinan bukan karena seseorang tidak ingin berbagi, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang mereka alami.
“Ketika kita diberi kelebihan rezeki, jabatan, dan kemampuan oleh Tuhan, di situlah kita dipanggil untuk berbagi,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran lembaga zakat berbasis Islam di NTT mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan keberagaman di daerah tersebut. Gubernur menyebut NTT sebagai laboratorium toleransi di Indonesia, di mana praktik solidaritas lintas iman telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Pancasila lahir di bumi NTT. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat kemanusiaan,” ujar Melki.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Rumah Zakat harus menjadi jembatan kebaikan yang menebarkan nilai-nilai infak dan sedekah sebagai misi universal, tanpa membedakan latar belakang agama. Ia menyebut praktik saling membantu lintas iman dalam urusan sosial telah menjadi kebiasaan masyarakat NTT.
“Urusan kemiskinan di NTT sudah biasa ditangani lintas iman. Ini adalah kekayaan sosial yang harus terus dirawat,” katanya.
Gubernur juga menyinggung peristiwa meninggalnya seorang anak berinisial YBR di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 29 Januari 2026, yang diberitakan meninggal akibat kemiskinan karena tidak mampu membeli alat tulis seharga sekitar Rp10.000. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pukulan bagi rasa kemanusiaan seluruh masyarakat.
“Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa meskipun ada capaian, masih ada warga yang luput dari perhatian,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di NTT telah menurun dari 18,6 persen menjadi 17,5 persen, atau sekitar 100 ribu orang keluar dari kategori miskin. Namun, kejadian tersebut menunjukkan masih adanya celah serius dalam sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak.
Gubernur juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan anak dan remaja di NTT, baik di tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Menurutnya, banyak kasus tidak terungkap karena faktor budaya dan stigma sosial.
“Kita tidak boleh menutup mata. Kemiskinan, tekanan sosial, dan masalah keluarga bisa menjadi pemicu. Ini harus kita tangani bersama,” tegasnya.
Sebagai respons, Pemerintah Provinsi NTT akan memperbaiki tata kelola data kemiskinan secara menyeluruh. Gubernur menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan setiap bulan melalui musyawarah di tingkat desa dan kelurahan, melibatkan RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Posyandu, tokoh agama lintas iman, guru, serta tokoh masyarakat.
“Data kemiskinan tidak boleh lagi dimanipulasi. Tidak boleh ada motif politik atau kepentingan pribadi. Data harus bersih dan akurat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang terbukti bermain dalam pendataan kemiskinan akan ditindak sesuai aturan. Pemerintah Provinsi juga akan menyiapkan regulasi rinci untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Selain itu, Gubernur menyampaikan rencana penguatan dana sosial berbasis masyarakat dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan lintas iman, termasuk Rumah Zakat, keuskupan, sinode, serta komunitas Hindu dan Buddha. Langkah ini bertujuan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang dinilai mulai terkikis.
“Gotong royong adalah sari pati Pancasila. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh urusan sosial hanya kepada pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT yang diwakili Ketua Tim Kerja Zakat dan Wakaf, Ahmad Aikatiri, S.Ag, menyampaikan bahwa Kementerian Agama mendorong pemberdayaan ekonomi melalui kolaborasi lembaga zakat, Baznas, dan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa program kampung zakat, pemberdayaan ekonomi berbasis KUA, serta pengelolaan wakaf produktif di NTT tidak hanya menyasar umat Islam, tetapi juga masyarakat lintas agama.
“Dana zakat memiliki sasaran khusus, tetapi infak dan sedekah dapat dimanfaatkan secara inklusif untuk masyarakat desa,” katanya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan mockup bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat dan peresmian Kantor Mitra Perwakilan Rumah Zakat Provinsi NTT oleh Gubernur NTT.
Acara tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengky Marelak, S.STP, M.Si, perwakilan Kanwil Kemenag NTT, Kepala Baznas Provinsi NTT Ismail Kasim, Direktur Marketing dan Digital Fundraising Rumah Zakat Didi Sabir, SH, M.Kn, Camat Kota Lama Moch. Adriyanto Abdul Jalil, SH, MM, Lurah Merdeka Petty M. P. P. Ly, S.STP, MPA, tokoh masyarakat, mitra Rumah Zakat, serta anak-anak penerima manfaat.
Editor: Ocep Purek
