Tak Mampu Beli Buku, Anak SD di Ngada Tewas; Gubernur NTT Perintahkan Pemda Kuburkan Korban Secara Manusiawi
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena menanggapi kematian seorang siswa sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Foto: Ocep Purek |
Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, sekitar pukul 11.00 WITA. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung pada dahan pohon cengkeh di kebun milik neneknya, yang berlokasi di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT.
Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menemukan secarik kertas berisi pesan terakhir korban dalam bahasa daerah Ngada yang bermakna, “Selamat tinggal mama.” Pesan tersebut menguatkan dugaan bahwa korban mengalami tekanan berat sebelum mengakhiri hidupnya.
Berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat dibangunkan ibunya sekitar pukul 07.30 WITA untuk bersiap ke sekolah. Korban menolak dengan alasan sakit kepala, namun tetap diminta berangkat. Belakangan diketahui, korban mengalami kesulitan karena tidak memiliki buku dan alat tulis untuk sekolah.
Menanggapi kejadian itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan moral saat ditemui media di Kantor Gubernur NTT, Rabu (4/2/2026). Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.
“Ini alarm keras bagi kita semua. Ada seorang anak di NTT meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Masa ada warga negara Indonesia mati karena miskin seperti ini,” tegas Melki.
Melki mengaku menerima banyak pesan dan pertanyaan dari menteri, anggota DPR RI, serta berbagai pihak di tingkat nasional terkait tragedi tersebut. Ia menilai kejadian itu menunjukkan masih lemahnya kehadiran negara dalam melindungi warga paling rentan.
“Saya ditanya banyak orang di Jakarta, apa yang terjadi di NTT. Kita ini duduk di forum-forum resmi, punya perangkat negara, tapi masih ada anak mati karena miskin. Ini memalukan,” katanya.
Gubernur juga mengkritik lambannya respons pemerintah daerah terhadap kejadian tersebut, termasuk belum adanya kunjungan resmi kepada keluarga korban dalam waktu yang cukup lama.
“Saya cek sampai tadi malam, belum ada pejabat yang datang mewakili negara ke keluarga korban. Ini tidak boleh. Negara tidak boleh absen,” ujarnya.
Menurut Melki, peristiwa ini menegaskan bahwa sistem perlindungan sosial yang ada belum berjalan efektif, meskipun anggaran dan berbagai program bantuan telah tersedia.
“Kita punya PKH, bantuan sosial, perangkat pendidikan. Uang habis miliaran, tapi masih ada anak mati karena tidak bisa beli buku. Berarti sistemnya gagal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlakuan bermartabat terhadap korban, termasuk dalam proses pemakaman.
“Dia harus dikuburkan secara layak. Dia manusia, punya harkat dan martabat. Jangan sampai mati seperti binatang. Negara wajib hadir bahkan sampai urusan terakhir,” kata Melki.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi titik balik untuk perbaikan menyeluruh sistem pengamanan sosial di NTT, mulai dari tingkat RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
“RT, RW, camat, bupati, tokoh agama, tokoh adat, semua harus bergerak. Kalau masih ada warga miskin yang tidak terdata, itu kegagalan kita bersama,” ujarnya.
Melki juga menyampaikan rencana pembentukan mekanisme respons cepat berbasis sosial dan komunitas agar kasus serupa dapat segera ditangani sebelum berujung pada tragedi kemanusiaan.
“Kalau ada yang susah, langsung bantu. Jangan tunggu mati dulu baru negara hadir. Ini pertobatan bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memastikan pendampingan kepada keluarga korban serta memperkuat sistem pendataan keluarga miskin dan anak-anak rentan.
“Cukup sudah. Jangan ada lagi warga NTT yang mati hanya karena miskin. Kalau ini terulang, berarti kita gagal sebagai negara,” pungkas Melki.
Pemerintah Provinsi NTT menyatakan akan melakukan evaluasi lintas sektor, termasuk pendidikan, sosial, adat, dan keagamaan, guna membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan memastikan tidak ada lagi anak di NTT yang kehilangan hak hidup dan pendidikan akibat kemiskinan ekstrem.
Editor: Ocep Purek
