Melki Laka Lena Minta Kajian Mendalam atas Wacana Pilkada melalui DPRD
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena membuka Diskusi Publik Cipayung bertema “Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Foto: Ocep Purek |
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat membuka Diskusi Publik Cipayung bertema “Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD: Prospek dan Tantangan bagi Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Aula DPD RI Provinsi NTT, Sabtu (31/1/2026).
Diskusi publik ini diinisiasi oleh para ketua dan pengurus organisasi Cipayung Kupang dan menghadirkan tiga pembicara dengan latar belakang serta otoritas berbeda dalam bidang politik dan ketatanegaraan.
Menurut Melki, konfigurasi pembicara tersebut menjamin diskusi berlangsung substansial dan penuh perdebatan gagasan yang sehat.
“Dengan tiga pembicara yang memiliki otoritas masing-masing, saya bisa memperkirakan diskusi ini akan menjadi menarik dan berisi. Masing-masing akan melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda dan itu sangat penting bagi kualitas demokrasi,” kata Melki.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak semua produk undang-undang dapat dipahami secara utuh oleh publik. Namun demikian, setiap regulasi yang dihasilkan DPR dan pemerintah tetap terbuka untuk dikritisi dan dievaluasi.
“Keputusan undang-undang adalah hasil kesepakatan DPR dan pemerintah sesuai konstitusi. Tetapi ketika masih terdapat kekurangan, catatan kritis itulah yang menjadi ruang demokrasi untuk terus diperbaiki,” ujarnya.
Melki menilai perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari tafsir sila keempat Pancasila, khususnya frasa ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa tidak pernah secara tegas menetapkan satu model tunggal pemilihan pemimpin, baik presiden maupun kepala daerah.
“Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa tidak pernah menyatakan secara final apakah sila keempat itu dimaknai sebagai pemilihan langsung atau melalui perwakilan. Karena itu, kita pernah mempraktikkan berbagai model, mulai dari pemilihan oleh MPR hingga pemilihan langsung seperti sekarang,” jelasnya.
Gubernur NTT juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia yang telah melewati beragam sistem demokrasi politik, termasuk pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada periode tertentu.
“Model-model ini sudah pernah kita jalani. Karena itu, diskusi hari ini bukan sesuatu yang baru, tetapi bagian dari refleksi perjalanan demokrasi kita,” katanya.
Dalam konteks demokrasi substantif, Melki menekankan bahwa demokrasi politik tidak dapat dipisahkan dari demokrasi ekonomi. Menurutnya, Bung Hatta sejak awal telah menekankan pentingnya demokrasi ekonomi sebagai fondasi kesejahteraan rakyat.
“Hari ini tantangan terbesar kita adalah bagaimana memperluas akses produksi bagi masyarakat dan memastikan demokrasi ekonomi benar-benar dirasakan banyak orang. Itu jauh lebih sulit dibanding sekadar menyelenggarakan prosedur demokrasi politik,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT saat ini berada di kisaran 5 persen dan relatif mendekati pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
“Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi NTT mendekati nasional, tetapi pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan itu benar-benar dinikmati secara merata. Di sinilah demokrasi ekonomi diuji,” tegas Melki.
Melki berharap diskusi publik ini dapat menghasilkan sejumlah catatan strategis yang tidak hanya relevan bagi daerah, tetapi juga dapat menjadi masukan dalam perdebatan kebijakan di tingkat nasional.
“Bisa saja nanti dari diskusi ini lahir banyak poin penting yang juga relevan untuk wacana di Jakarta. Di pusat sendiri, perdebatan soal pemilihan kepala daerah ini belum selesai,” ujarnya.
Ia menyinggung berkembangnya wacana pembatasan pemilihan langsung hanya pada level gubernur, sementara pemilihan bupati dan wali kota dilakukan melalui DPRD.
“Wacana ini masih terbuka dan belum final. Karena itu, diskusi seperti ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan partai politik,” kata Melki.
Gubernur juga mengapresiasi keberagaman latar belakang organisasi dan afiliasi politik peserta diskusi yang dinilainya mencerminkan pluralitas demokrasi yang sehat.
“Forum ini memperlihatkan beragam warna pandangan. Ini jarang terjadi. Bahkan di pusat, saya melihat belum banyak forum yang menghadirkan spektrum pandangan seluas ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran mahasiswa dan organisasi Cipayung sangat penting sebagai pejuang pemikiran yang menjaga kualitas demokrasi melalui diskursus, bukan sekadar mobilisasi politik.
“Diskusi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya soal menang dan kalah, tetapi soal berpikir, memberi catatan, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Melki.
Editor: Ocep Purek
