Cakupan MBG di NTT Baru 44 Persen, Gubernur Dorong Standar Ketat Gizi dan Keamanan Pangan
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Tingkat Regional Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji. Foto: Idin |
Hal itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Tingkat Regional Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Penjamah Pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Implementasi dan Edukasi Gizi Program MBG di satuan pendidikan, di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Rabu (4/2/2026).
Gubernur Melki Laka Lena mengungkapkan bahwa data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan NTT masih berada di bawah 50 persen cakupan layanan pemenuhan gizi, menjadikannya salah satu provinsi dengan capaian terendah di Indonesia, meskipun kondisi tersebut juga dialami sejumlah wilayah Indonesia Timur.
“NTT ini tercatat baru sekitar 44 persen. Belum sampai 50 persen. Itu artinya masih rendah. Karena itu, meskipun cakupan belum optimal, kualitas gizi dan keamanan pangan dari layanan yang sudah berjalan harus benar-benar kita jaga dan kita optimalkan,” tegas Melki.
Ia menekankan bahwa pelatihan ini menjadi penting agar standar keamanan pangan dan mutu gizi di dapur-dapur SPPG dapat diterapkan secara ketat, sekaligus memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, sehat, dan layak konsumsi.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, kebersihan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat.
“Program ini menyentuh banyak aspek. Aspek gizi, aspek kesehatan, aspek kebersihan, bahkan aspek ekonomi. Karena itu pelaksanaannya tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya edukasi kebersihan di satuan pendidikan sebagai bagian dari implementasi MBG. Ia menilai, pengguna layanan, dalam hal ini siswa dan sekolah, juga harus dilibatkan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan.
“Di sekolah-sekolah, selain dapurnya disiapkan dengan baik, anak-anak juga harus dibiasakan dengan perilaku hidup bersih, seperti cuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini bagian penting dari edukasi gizi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Melki Laka Lena turut menyinggung masih adanya persoalan kemiskinan ekstrem yang berdampak langsung pada anak-anak di NTT, termasuk kasus meninggalnya anak akibat keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa.
“Kita tidak boleh menormalkan kemiskinan. Tidak boleh ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena persoalan dasar seperti tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, atau tidak bisa beli buku,” tegasnya.
Ia menilai Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan intervensi negara yang sangat penting untuk mengurangi beban keluarga miskin dan memastikan hak dasar anak-anak terpenuhi.
“Program ini sudah sangat baik dan menjangkau banyak orang. Tugas kita di daerah adalah memastikan pelaksanaannya berkualitas dan benar-benar melindungi anak-anak,” ujarnya.
Gubernur NTT mendorong agar para peserta pelatihan, khususnya pelatih dan fasilitator regional, tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di dapur SPPG, tetapi juga menyebarkannya secara luas ke keluarga dan lingkungan sekitar.
“Kalau di satu dapur ada 40–50 orang, pengetahuan ini bisa menyebar ke keluarganya, ke tetangganya, ke lingkungannya. Ini yang kita harapkan, terbentuk budaya baru dalam mengelola makanan yang lebih bersih, aman, dan bergizi,” jelasnya.
Ia bahkan mengusulkan penerapan standarisasi ketat hingga kebijakan nol toleransi bagi dapur penyedia layanan MBG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Kalau sudah dapat kewenangan mengelola dapur, maka harus bekerja secara serius. Kualitas gizi anak bangsa ini taruhannya,” tegas Melki.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah NTT dan NTB, Yudhistira Yewangoe, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau distribusi makanan, tetapi oleh kualitas gizi, keamanan pangan, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
“Keberhasilan MBG diukur dari apakah semua anak menerima makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas, baik di kota maupun di wilayah terpencil,” kata Yudhistira.
Ia menekankan bahwa anak-anak di daerah terpencil, termasuk wilayah dengan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, harus mendapatkan layanan dengan kualitas yang sama seperti anak-anak di perkotaan.
“Program ini harus menjamin kesetaraan layanan. Anak di Kupang harus menerima kualitas yang sama dengan anak-anak di kampung-kampung terpencil,” ujarnya.
Menurut Yudhistira, pelatihan ToT ini merupakan kegiatan strategis untuk membangun kapasitas fasilitator regional yang nantinya akan menurunkan pengetahuan dan standar pelaksanaan MBG secara berjenjang hingga tingkat kabupaten, dapur layanan, dan sekolah.
Ia juga menyampaikan komitmen UNICEF untuk terus mendukung pemerintah melalui penguatan Center of Excellence bekerja sama dengan IPB University dan Badan Gizi Nasional.
“Center of Excellence ini berfungsi untuk penguatan kapasitas, riset dan inovasi, manajemen pengetahuan, serta penguatan sistem gizi nasional. Ini investasi jangka panjang,” jelasnya.
UNICEF, lanjut Yudhistira, juga mendukung integrasi Program MBG dengan edukasi gizi di PAUD dan sekolah, air bersih dan sanitasi, sistem kesehatan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Kegiatan ToT ini menghadirkan pemateri dari Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta IPB University. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran turut hadir secara daring.
Pelatihan difokuskan pada penguatan standar gizi dan keamanan pangan di SPPG serta implementasi dan edukasi gizi di satuan pendidikan, sebagai upaya memastikan Program MBG berjalan berkualitas, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTT, NTB, dan Bali.
Editor: Ocep Purek
