Adidoyo Prakoso Wanti-wanti Lonjakan Inflasi NTT Jelang Imlek hingga Idulfitri 2026
 |
| Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adidoyo Prakoso. Foto: Idin |
Dalam paparannya, Adidoyo menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di NTT masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat siklikal maupun struktural, sehingga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Masih banyak pekerjaan rumah. Ada tantangan siklikal dan tantangan struktural yang harus kita hadapi bersama,” kata Adidoyo.
Ia menjelaskan, untuk jangka pendek pemerintah daerah bersama TPID telah menyiapkan strategi 4K, yakni operasi pasar, kerja sama antar daerah, sidak harga dan pasokan, serta upaya meminimalkan hambatan produksi atau risiko gagal panen. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, BI melakukan pemetaan pengembangan komunitas dan sumber daya manusia melalui penguatan local champion.
Adidoyo menegaskan, penguatan ekonomi kerakyatan, inklusi ekonomi, dan stabilisasi inflasi menjadi fokus utama ke depan. Sementara itu, kerja sama penentuan biaya logistik antar pulau melalui investasi dan regulasi dinilai masih perlu didorong.
Menjelang Combo Festive Season 2026, Adidoyo mengingatkan bahwa NTT akan menghadapi rangkaian hari besar keagamaan, mulai dari Imlek, Ramadan, Nyepi, IdulFitri, hingga periode selanjutnya, yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas.
Berdasarkan pemetaan BI pada 2024 dan 2025, sejumlah komoditas tercatat konsisten mengalami kenaikan harga pada periode hari besar keagamaan. Untuk Imlek, komoditas yang cenderung naik adalah beras, daging ayam ras, dan bawang putih. Sementara pada Ramadan, komoditas yang bergejolak antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, ikan-ikanan, dan bawang merah.
“Kami sudah melakukan mapping komoditas yang bergerak dan naik harganya saat Imlek, Nyepi, Waisak, hingga Idul Adha. Pengalaman 2024 dan 2025 menjadi pelajaran untuk mengantisipasi pergerakan harga ke depan,” ujarnya.
Adidoyo menekankan pentingnya monitoring harga secara detail dan ketat di lapangan. Menurutnya, operasi pasar dan sidak harga harus dilakukan tepat waktu, saat muncul indikasi awal kenaikan harga.
“Kalau simbol-simbol harga sudah mulai naik, di situlah kita harus segera berkoordinasi untuk sidak pasar dan operasi pasar, supaya tidak terlambat,” katanya.
BI memperkirakan pengawasan pasar perlu diperkuat sejak minggu keempat Februari hingga minggu pertama Maret untuk menghadapi Ramadan, serta pada periode menjelang IdulFitri di awal April. Namun, ia menegaskan bahwa dinamika di lapangan tetap menjadi penentu utama.
Selain tantangan jangka pendek, BI juga memaparkan kondisi struktural komoditas strategis di NTT. Dari enam komoditas utama yang dianalisis, telur ayam ras dan cabai besar masih menunjukkan neraca defisit sepanjang 2025 berdasarkan data yang tersedia.
“Kami melihat ini dari sisi produktivitas dan neracanya. Yang masih defisit adalah telur ayam ras dan cabai besar,” ujar Adidoyo.
Ia mengakui bahwa validitas dan penguatan data tetap perlu dilakukan secara bersama-sama agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data. Untuk itu, BI mendorong pembahasan lebih mendalam dengan pelaku usaha dan perangkat daerah terkait.
Dari sisi faktor produksi, Adidoyo menyoroti tingginya kebutuhan konsentrat pakan yang masih didatangkan dari luar provinsi dengan harga mahal. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan pabrik pakan dan vitamin berkualitas di NTT. Sementara dari sisi pengaturan, tingginya biaya pemenuhan standar kualitas dan retribusi menjadi tantangan yang memerlukan program prioritas pengembangan pembibitan DOC unggul di NTT.
Dari sisi perdagangan, tarif logistik antar pulau dinilai belum terstandarisasi dan memiliki margin yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong mahalnya harga komoditas di NTT.
Dalam paparannya, Adidoyo juga menyampaikan data pemasukan komoditas strategis ke NTT pada Januari 2026, antara lain beras, daging ayam, telur ayam, dan cabai yang berasal dari Bali, Jawa Timur, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data karantina.
Selain itu, BI telah melakukan pemetaan pengembangan local champion melalui klaster pangan di NTT yang dinilai berpotensi didorong agar lebih produktif dan menjadi contoh bagi petani dan peternak di sekitarnya.
Adidoyo juga menyoroti keterkaitan erat antara inflasi dan kemiskinan di NTT. Berdasarkan data BPS September 2025, komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di wilayah perkotaan antara lain beras, rokok, dan telur ayam ras, sementara di wilayah perdesaan didominasi oleh beras, daging babi, dan daging ayam kampung.
“Menjaga stabilitas inflasi ini sangat relevan dengan penanganan kemiskinan. Inflasi kita jaga, tapi di sisi lain daya beli masyarakat juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan NTT tercatat turun menjadi 17,5 persen pada September 2025. Namun, penurunan tersebut tidak merata, karena kemiskinan di wilayah perkotaan menurun sementara di wilayah perdesaan justru mengalami peningkatan. Ketimpangan juga masih terlihat di sejumlah daerah, seperti Sumba Barat dan Timor Tengah Selatan.
Untuk itu, Adidoyo menegaskan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci utama. Peran perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM juga dinilai sangat penting, sejalan dengan pengembangan NTT Mart, koperasi nelayan, dan koperasi Merah Putih sebagai offtaker hasil produksi masyarakat.
Menurutnya, penguatan kelembagaan ekonomi tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih produktif, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mengurangi defisit neraca perdagangan NTT.
“Semua ini membutuhkan penguatan literasi dan pendampingan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. Ini bukan tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
HLM-TPID Provinsi NTT tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Edy Yusuf secara virtual, Ketua DPRD Provinsi NTT, Forkopimda NTT, Kepala OJK NTT, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, Kepala BPS Provinsi NTT, Direktur Utama Bank NTT, pimpinan perbankan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Kepala Bulog Divre NTT, GM Pelindo III (Persero), Ketua Kadin NTT, serta Kepala Cabang PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang.
Editor: Ocep Purek
