Pimpin HLM-TPID, Gubernur MLL: "Inflasi dan Harga Pangan Menentukan Hidup-Mati Warga Miskin Ekstrem"
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena pimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM-TPID) Provinsi NTT. Foto: Idin |
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan menjelang rangkaian hari besar keagamaan serta pasca tahun 2026.
HLM-TPID ini dihadiri Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Edy Yusuf secara virtual, Ketua DPRD Provinsi NTT, unsur Forkopimda NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kepala OJK NTT, para staf ahli gubernur, asisten Sekda dan pimpinan perangkat daerah, Kepala BPS Provinsi NTT, Direktur Utama Bank NTT, pimpinan perbankan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Kepala Bulog Divre NTT, General Manager Pelindo III (Persero), Ketua Kadin NTT, serta Kepala Cabang PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pertemuan HLM-TPID tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga bertujuan menjaga rasa aman masyarakat dan memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Imlek, bulan suci Ramadan, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri 1447 Hijriah, serta periode pasca tahun 2026.
“Pertemuan ini bukan sekadar koordinasi, tetapi bagaimana kita menjaga dapur rakyat, daya beli keluarga kecil, dan kepastian pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur menyampaikan bahwa tema HLM-TPID, yakni Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Berkelanjutan, sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini. Ia menyebut NTT berada pada situasi yang memiliki dua sisi, yakni capaian ekonomi yang patut disyukuri dan tantangan serius yang harus dibenahi secara bersama.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 28,58 persen serta konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 65,16 persen.
Selain itu, angka kemiskinan NTT juga menunjukkan tren penurunan dari 19,02 persen pada Maret 2025 menjadi 18,6 persen, dan kembali turun menjadi 17,5 persen pada September 2025, atau turun sekitar 1,1 persen yang setara dengan ratusan ribu penduduk.
Namun, Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut tidak dapat dirayakan secara berlebihan karena beriringan dengan peristiwa sosial yang mengguncang, termasuk kasus meninggalnya seorang anak yang diduga berkaitan dengan faktor kemiskinan.
“Prestasi ini menjadi sulit kita sampaikan ke publik karena bertepatan dengan peristiwa kemanusiaan yang memukul perasaan kita semua,” katanya.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna jika tidak berkualitas dan tidak merata. Menurutnya, pertumbuhan yang terpusat pada kelompok tertentu justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial.
“Kita tidak mungkin menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik jika pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir orang. Yang harus kita pastikan adalah tetesan ke bawah, terutama bagi kelompok miskin ekstrem, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa inflasi tahunan NTT pada 2025 berada di kisaran 3,34 persen, dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Beberapa daerah mencatat inflasi lebih tinggi, antara lain Waingapu dan TTS.
Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja lintas sektor yang dinilai masih mampu menjaga empat aspek utama pengendalian inflasi, yakni ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif atau strategi “4K”.
“Laporan dari Pertamina, Bulog, Pelindo, dan instansi terkait menunjukkan stok relatif aman, distribusi berjalan, dan harga masih terkendali. Ini harus terus dijaga,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti dampak keterlambatan pembayaran kegiatan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, nominal yang dianggap kecil bagi pemerintah dapat berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat di lapisan bawah.
“Uang Rp10.000 atau Rp100.000 bagi masyarakat miskin ekstrem itu menyangkut hidup dan mati. Ini yang harus kita pahami bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso memaparkan perkembangan inflasi NTT terkini serta strategi pengendalian inflasi menjelang combo festive season 2026. Ia menyebut TPID NTT masih menghadapi tantangan jangka pendek berupa tekanan musiman serta tantangan struktural dalam rantai pasok dan logistik.
Untuk jangka pendek, strategi yang didorong meliputi operasi pasar, kerja sama antar daerah, inspeksi harga dan pasokan, serta mitigasi hambatan produksi dan risiko gagal panen. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, BI melakukan pemetaan pengembangan komunitas, penguatan SDM lokal atau local champion, serta mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif.
Adidoyo menjelaskan, berdasarkan pemetaan 2024–2025, komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga saat Imlek adalah beras, daging ayam ras, dan bawang putih. Sementara pada Ramadan dan Idul Fitri, komoditas yang perlu diwaspadai meliputi daging ayam, telur, ikan, dan bawang merah.
“Monitoring harga harus dilakukan secara ketat dan lebih dini agar operasi pasar tidak terlambat,” katanya.
Secara struktural, BI mencatat masih terdapat defisit pada komoditas telur ayam ras dan cabai besar. Selain itu, tingginya biaya logistik antar pulau dan ketergantungan pasokan dari luar daerah turut memengaruhi stabilitas harga di NTT.
Untuk itu, BI mendorong pengembangan pabrik pakan dan vitamin berkualitas, pembibitan unggul, standarisasi tarif logistik antar pulau, serta penguatan klaster pangan dan local champion di berbagai wilayah NTT.
Adidoyo juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan kemiskinan. Berdasarkan data BPS September 2025, komoditas pangan seperti beras, telur ayam ras, dan daging memiliki kontribusi besar terhadap garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.
“Menjaga stabilitas inflasi adalah bagian dari menjaga daya beli masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, BI bersama pemerintah daerah dan perbankan mendorong peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan inklusif melalui penguatan UMKM, koperasi, NTT Mart, koperasi nelayan, serta koperasi Merah Putih sebagai offtaker produk masyarakat.
Menutup HLM-TPID, Gubernur Melki Laka Lena mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggalang kekuatan bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi NTT sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem dan rentan.
Editor: Ocep Purek
