Jelang Satu Tahun Memimpin, Gubernur MLL Soroti Data Kemiskinan, Tata Kelola, dan Pudarnya Gotong Royong
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena menjadi narasumber dalam Podcast Relasi bertema “1 Tahun Memimpin: Cerita, Keputusan, dan Masa Depan”. Foto: Tim |
Hal itu disampaikan Melki Laka Lena saat menjadi narasumber dalam Podcast Relasi bertema “1 Tahun Memimpin: Cerita, Keputusan, dan Masa Depan” yang diselenggarakan oleh B-Universe di Kantor B-Universe PIK 2, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (13/2/2026).
Melki mengatakan, selama ini pemerintah daerah mencermati masih adanya ketidaksesuaian data kemiskinan, termasuk angka kemiskinan yang perlu diverifikasi ulang. Ia mengakui bahwa data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Kami melihat sendiri bahwa data kemiskinan di NTT ini belum benar-benar bersih. Ada angka-angka yang harus dicek kembali, dan itu harus kami lakukan dengan betul,” kata Melki.
Ia menegaskan, setelah data kemiskinan diverifikasi secara benar, pemerintah wajib memastikan seluruh bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Untuk itu, proses pendataan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
“Pendataan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu perangkat. Kita harus sampai di level paling bawah, RT, RW, tokoh-tokoh agama, TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, semua harus duduk bersama membicarakan data kemiskinan ini,” ujarnya.
Menurut Melki, data yang dilaporkan ke tingkat atas harus merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama di tingkat bawah, bukan hasil pendataan sepihak oleh perangkat desa atau petugas sosial semata.
“Yang dilaporkan itu harus hasil kesepakatan bersama. Jangan hanya satu pihak yang melaporkan, lalu yang lain tidak tahu,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setelah data dibersihkan secara kolektif, pelaksanaan penyaluran bantuan harus diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Melki secara tegas memperingatkan pihak-pihak yang sengaja memanipulasi data penerima bantuan.
“Saya sudah pesan berkali-kali, yang main-main dengan data dan bantuan sosial ini harus dihukum seberat-beratnya,” kata Melki.
Dalam penjelasannya, Melki menyebut persoalan utama dalam penanganan kemiskinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga kejujuran dalam pendataan dari tingkat paling bawah hingga ke atas.
Ia mengungkapkan masih sering terjadi praktik memasukkan keluarga atau orang-orang tertentu ke dalam daftar penerima bantuan, meskipun tidak memenuhi kriteria.
“Kadang-kadang, mohon maaf, di tingkat paling bawah ini ketika diminta data kemiskinan, yang dimasukkan lebih dulu adalah data keluarganya,” ujarnya.
Melki bahkan menceritakan pengalamannya menemukan seorang pengusaha besar yang tercatat sebagai penerima bantuan BPJS Kesehatan tanpa sepengetahuannya.
“Saya kaget, ada pengusaha besar yang masuk data penerima bantuan BPJS Kesehatan. Dia sendiri tidak tahu. Setelah dicek, ternyata karena RT-nya sungkan,” katanya.
Selain persoalan data kemiskinan, Melki juga menyoroti pentingnya membangun kembali nilai gotong royong, solidaritas, dan kolaborasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan proyek, tetapi harus ditopang oleh kepedulian sosial.
“Kalau bahasa kerennya sekarang itu kolaborasi. Tapi kalau bahasa nilai, itu solidaritas dan gotong royong. Ini yang harus kita pastikan berjalan di semua perangkat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, harus benar-benar menjangkau masyarakat di desa, kelurahan, hingga RT dan RW. Selain itu, peran lembaga keagamaan, adat, sekolah, dan keluarga juga dinilai sangat penting dalam membangun kepedulian sosial.
Melki menyinggung persoalan kontribusi biaya di sekolah yang muncul akibat kurangnya informasi dan koordinasi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem kepedulian yang terbangun.
“Kadang sekolah tidak punya informasi, lalu orang tua diminta kontribusi. Ini menunjukkan kita perlu membangun sistem kepedulian yang lebih kuat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa nilai gotong royong pernah menjadi kekuatan utama pembangunan, termasuk di NTT. Pada masa lalu, pembangunan infrastruktur seperti bandara bahkan bisa dilakukan dengan gotong royong tanpa anggaran negara.
“Dulu membangun bandara saja bisa dengan gotong royong, tanpa APBN satu sen pun. Sekarang lama-lama gotong royong hilang, yang ada hanya proyek,” ujarnya.
Menurut Melki, saat ini gotong royong justru sering muncul ketika terjadi bencana. Padahal, kata dia, kepedulian sosial seharusnya berjalan tanpa harus menunggu bencana.
“Masa kita harus menunggu bencana baru bergotong royong?” katanya.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Melki menyampaikan arah pembangunan NTT ke depan, yakni menjadikan NTT sebagai provinsi yang maju, masyarakatnya cerdas, sehat, sejahtera, dan pembangunan yang berkelanjutan.
“NTT ke depan harus maju, masyarakatnya cerdas, sehat, sejahtera, dan semua yang kami bangun harus berkelanjutan,” ujar Melki.
Ia menegaskan bahwa visi dan misi pemerintah daerah harus dipahami oleh seluruh masyarakat agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik.
“Kalau visi dan misi ini dipahami bersama, kita bisa berbagi tugas dan berbagi kebaikan untuk mengurus NTT dengan baik,” katanya.
Melki juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan NTT dan Indonesia meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
“Dengan segala keterbatasan, kami percaya Indonesia dan NTT tetap bisa menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja, tinggal, dan berwisata,” ujarnya.
Ia menyinggung potensi besar NTT di sektor pariwisata, mulai dari Labuan Bajo, Rote, Alor, Sumba, Flores, Timor, Lembata, hingga Sabu Raijua, yang menurutnya memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya luar biasa.
“NTT ini provinsi yang indah, dan kita berharap keindahan itu tidak lagi disertai luka dan duka,” kata Melki.
Menutup pernyataannya, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk terus menjaga solidaritas, saling membantu, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
“Dalam kondisi apa pun, masyarakat NTT jangan menyerah. Terus melangkah maju dengan optimisme,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
