Gubernur MLL Ancam Proses Pidana bagi Manipulator Data Kemiskinan
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena memimpin Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin. Foto: Ocep Purek |
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat memimpin Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, Jumat (6/2/2026).
Rapat diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, unsur Forkopimda NTT, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT, para bupati se-NTT, perwakilan perbankan se-NTT, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai persoalan kemiskinan yang masih terjadi di NTT, terutama ketidaktepatan data penerima bantuan yang berdampak langsung pada keselamatan dan martabat warga miskin.
“Kita masih menemukan orang yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih menerima. Ini terus berulang dan tidak boleh lagi dibiarkan,” tegas Melki Laka Lena.
Ia menyebut berbagai kasus di lapangan menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya terkait angka statistik, tetapi telah menyentuh sisi kemanusiaan yang paling mendasar.
“Ini memukul kemanusiaan kita. Ketika ada warga yang meninggal atau menderita karena bantuan tidak tepat sasaran, berarti ada yang salah dalam sistem yang kita jalankan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan perbaikan data kemiskinan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah desa. Menurutnya, seluruh unsur di tingkat terbawah harus dilibatkan secara aktif dan sistematis.
“Pendataan kemiskinan ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jangan lagi pemerintah desa berjalan sendiri. RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, aparat Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat harus turun bersama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data secara langsung di lapangan dengan pendekatan jemput bola, termasuk memastikan warga yang sudah lama berdomisili di suatu wilayah tetap mendapatkan akses administrasi kependudukan.
“Kalau warga sudah berbulan-bulan tinggal di satu tempat, masa surat keterangan domisili tidak bisa dikeluarkan. Administrasi kependudukan itu harus memudahkan, bukan malah mengorbankan warga,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki Laka Lena secara tegas memperingatkan aparatur pemerintah dan pihak mana pun agar tidak mempermainkan data kemiskinan.
“Kalau ada yang main data, siapa pun dia, akan kita proses hukum. Bupati bisa diproses, gubernur bisa diproses, siapa saja. Tidak boleh ada yang memasukkan orang tidak miskin sebagai miskin, atau mengeluarkan yang miskin dari data,” ujarnya.
Ia menyebut praktik manipulasi data kemiskinan, termasuk karena perbedaan pilihan politik atau kepentingan tertentu, merupakan kejahatan kemanusiaan.
“Kalau orang miskin disingkirkan dari data karena beda politik atau alasan lain, itu kejahatan kemanusiaan,” katanya.
Selain pendataan, Gubernur juga menyoroti persoalan di sektor pendidikan, khususnya terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah ditetapkan tetapi tidak bisa dicairkan akibat kendala administrasi.
“Ada anak yang PIP-nya sudah ada, tapi tidak bisa dicairkan karena perubahan administrasi. Ini harus dibenahi,” ujarnya.
Ia meminta para kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pengawas sekolah agar tidak menambah beban biaya kepada siswa dari keluarga tidak mampu.
“Jangan lagi ada pungutan tambahan yang memberatkan orang tua miskin. Kalau itu sekolah dan orang mampu, silakan. Tapi kalau orang tidak mampu, ini sudah masuk kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.
Gubernur juga meminta agar layanan konseling di sekolah-sekolah, mulai dari SD hingga SMA, diaktifkan kembali sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Di bidang kesehatan, Melki Laka Lena menyoroti polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tidak aktif akibat pembersihan data di tingkat pusat.
“Saya minta ini dicek ulang dengan cepat. Jangan sampai ada orang miskin yang tidak bisa berobat, bahkan cuci darah, karena PBI-nya tidak aktif,” katanya.
Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera memverifikasi kembali status PBI warga miskin, terutama kelompok desil 1 dan 2, agar tidak ada warga yang kehilangan jaminan kesehatan.
“Jangan sampai ada warga meninggal karena tidak ada jaminan kesehatan,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran sosial dan gotong royong masyarakat dalam penanganan kemiskinan. Ia meminta tokoh-tokoh agama untuk aktif menyuarakan kepedulian sosial di mimbar-mimbar keagamaan.
“Di masjid, gereja, pura, wihara, tolong terus diingatkan soal kepedulian dan gotong royong. Ini kekuatan kita di NTT,” ujarnya.
Ia bahkan membuka peluang pembentukan skema bantuan sosial berbasis komunitas atau tokoh masyarakat nonpemerintah sebagai bantalan sementara bagi warga miskin yang belum terjangkau program pemerintah.
“Kita bisa siapkan dana atau skema yang dikelola tokoh masyarakat atau tokoh agama yang reputasinya baik, untuk mengantisipasi jika masih ada warga yang terlewat,” katanya.
Menutup arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT mengakui masih adanya kekurangan dalam pengelolaan data dan program kemiskinan, namun berkomitmen melakukan perbaikan secara serius dan berkelanjutan.
“Kita akui kalau ada yang salah, lalu kita perbaiki bersama. Ini komitmen kita agar kejadian seperti ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi di NTT,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
