Gubernur MLL: "Obligasi Daerah Bukan Lagi Pilihan, tetapi Kebutuhan Mendesak bagi NTT"
 |
| Konferensi pers usai Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik. Foto: Idin |
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Melki Laka Lena dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Kelimutu Ballroom, Capa Hotel, Maumere, Kamis (12/2/2026).
Sarasehan nasional ini diinisiasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Fraksi Partai Golkar yang dipimpin Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Forum strategis tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, praktisi keuangan, hingga akademisi, guna membedah potensi obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan baru dan mesin pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti NTT.
“Kami bersyukur sekali hari ini bersama para bupati, wakil bupati, perwakilan wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hari ini kami benar-benar mendapatkan hal baru, informasi baru, poin baru, serta cara baru. Selama ini mungkin kami hanya mendengar sepintas lalu, tetapi hari ini kami mendapat gambaran yang lebih utuh, jelas, detail, sampai pada bagaimana hal ini diimplementasikan di NTT,” ujar Gubernur Melki.
Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Didin Fatihudin, Direktur Pemeriksaan V.B Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Arman Syifa, serta Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Sandy Firdaus.
Dalam forum itu, Gubernur Melki menegaskan bahwa aspirasi penerapan obligasi daerah datang langsung dari para kepala daerah dan legislatif di NTT. Ia menyebut sejumlah bupati serta perwakilan DPRD secara terbuka menyatakan bahwa obligasi daerah merupakan kebutuhan nyata bagi daerah.
“Tadi kita dengar sendiri para bupati yang berbicara, mulai dari Bupati TTU, Bupati Sikka, Bupati Nagekeo, serta perwakilan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Semuanya menyampaikan bahwa obligasi daerah ini adalah kebutuhan di NTT. Ini bukan lagi soal keinginan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,” tegasnya.
Gubernur Melki menjelaskan, selama ini NTT masih sangat bergantung pada dana alokasi dan dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut, menurutnya, perlu mulai dikurangi dengan membangun sumber pembiayaan dari dalam daerah melalui skema yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
“Sebagai provinsi yang selama ini sangat menunggu dan bergantung pada dana alokasi dari pusat, pola obligasi daerah ini akan membangkitkan energi dari dalam. Energi masyarakat NTT sendiri, baik yang ada di daerah maupun diaspora NTT yang tersebar di berbagai tempat, serta siapa saja yang mencintai NTT, bisa kita ajak terlibat bersama membangun daerah ini,” katanya.
Ia menekankan, kunci keberhasilan penerapan obligasi daerah terletak pada tata kelola yang baik, mulai dari aspek kelembagaan, pihak-pihak yang terlibat, hingga sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.
“Sejauh kita melakukan tata kelola dengan baik, mulai dari kelembagaan hingga kerja yang benar, kami melihat ini sebagai salah satu jawaban yang selama ini kami tunggu-tunggu. Ini juga akan melatih kami untuk mengelola tata keuangan di berbagai bidang lainnya dengan lebih baik,” ujarnya.
Menurut Gubernur Melki, obligasi daerah akan semakin melengkapi berbagai daya ungkit ekonomi yang saat ini telah berjalan di NTT, baik program pemerintah pusat, seperti program MBG, maupun program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Pola ini luar biasa karena akan melengkapi berbagai pengungkit ekonomi NTT yang sudah bergerak. Selama ini kami sering pusing mencari pembiayaan untuk program-program yang sebenarnya prospektif dan berpotensi menambah PAD,” katanya.
Ia menyebut sejumlah sektor strategis, seperti pembangunan pelabuhan dan transportasi, sebagai contoh proyek yang sangat potensial dibiayai melalui obligasi daerah. Dengan perhitungan yang matang, sektor-sektor tersebut diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau semua itu kita hitung dengan baik, obligasi daerah akan menjadi penggerak ekonomi NTT, menambah PAD, dan yang pasti memberi jawaban ketika kita berbicara soal uang dari mana. Jawabannya adalah, ada obligasi daerah,” pungkas Gubernur Melki.
Editor: Ocep Purek
