Melki Laka Lena Ingatkan ASN NTT Jaga Netralitas, Jangan Coba-Coba Main Politik
 |
| Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena |
Unggahan tersebut diduga disebarkan oleh seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bernama Angelina Mogi, yang bertugas di salah satu SMA di Kabupaten Ngada. Dalam sejumlah grup media sosial seperti “Gebrak Ngada” dan “NGADA Bangkit”, beredar pesan bernada provokatif yang menyebutkan bahwa “Gubernur NTT Bpk Melki Laka Lena ternyata bisa di stel oleh ibu Guru P3K”.
Narasi tersebut dinilai sebagai informasi menyesatkan karena menggiring opini seolah-olah kepala daerah dapat “diatur” oleh pihak tertentu. Konten itu pun menuai reaksi luas dan dianggap mencoreng etika serta profesionalitas aparatur sipil negara.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa tugas utama PNS maupun PPPK adalah bekerja secara profesional sesuai bidangnya, bukan terlibat dalam aktivitas politik praktis atau menyebarkan informasi yang tidak benar.
“Kalau PNS dan PPPK itu harus kerja yang benar. Kalau di bidang guru, kerja dan mengajar yang baik. Jangan main politik, karena itu bukan tugas PPPK,” tegas Gubernur Melki saat dikonfirmasi media.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT agar tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan, termasuk terlibat dalam aktivitas politik praktis atau menyebarkan hoaks.
Sebagai penegasan, Gubernur Melki menyatakan bahwa dirinya tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pihak mana pun. Ia menekankan bahwa saat ini fokus utamanya adalah bekerja membangun NTT di tengah berbagai keterbatasan yang ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah disipliner terhadap guru yang bersangkutan.
“Terkait masalah ini kami sudah memberikan teguran dan sanksi kepada yang bersangkutan dengan memindahkannya dari sekolah sebelumnya di Ngada ke SMA Negeri Aimere. Jika yang bersangkutan tidak berubah, maka akan dilakukan sanksi yang lebih tegas, bahkan bisa berujung pada pemecatan,” ungkap Ambrosius.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika bermedia sosial bagi aparatur sipil negara. Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan menjaga integritas, profesionalitas, serta tidak menyalahgunakan ruang digital untuk kepentingan pribadi maupun politik, apalagi dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
Editor: Ocep Purek
