Pangkas Program yang Tidak Berdampak, Gubernur NTT Minta Tim Peneliti Review Program Perangkat Daerah
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena rapat bersama Tim Peneliti, terkait tindak lanjut hasil kajian para peneliti terkait 10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT. |
Kupang, NTTPride.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., meminta tim peneliti mereview program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang tidak berdampak bagi masyarakat akan dipangkas.
Pemangkasan program ini akan dilakukan, karena efek Situasi global akibat perang antara Iran dan Israel yang diprediksi akan berdampak pada pada sektor ekonomi, APBN, APBD 1 dan APBD 2 serta titik ekonomi mikro di berbagai daerah di Indonesia, dan wacana pemerintah pusat untuk memberlakukan satu hari Work From Home (WFH) untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Tim Peneliti, terkait tindak lanjut hasil kajian para peneliti terkait 10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT dan Program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di NTT yang dilakukan secara virtual pada Selasa, 24 Maret 2026.
Gubernur Melki menyampaikan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang dipakai tim peneliti untuk mengkaji Dasa Cita pertama merupakan gambaran kecil dari keseluruhan program.
“Hasil ini saya coba pelajari, saya dan Bapak Wakil Gubernur akan bahas baik dengan tim percepatan, maupun dengan masing-masing OPD, saya minta agar mengevaluasi atau mereview program mereka sesuai dengan metode CIPP yang sudah dibuat oleh tim peneliti,” ujarnya.
Gubernur menegaskan daerah harus menyesuaikan dengan kondisi terkini pemerintah pusat.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi Republik yang saya lihat, sebentar lagi mungkin habis Lebaran atau Paskah nampaknya Pemerintah Pusat akan melakukan proses penyesuaian belanja dan postur anggaran. Nampaknya kalau perang ini terus berlanjut, semua asumsi APBN pasti berubah. Berbagai parameter makro ekonomi kita pasti berubah otomatis akan mempengaruhi belanja APBN termasuk APBD Provinsi dan Kabupaten. Kita harus mempersiapkan kemungkinan penyesuaian dari perubahan indikator makro ekonomi,” jelasnya.
Jika hal ini terjadi lanjutnya, ruang fiskal akan semakin menyempit dan pemerintah akan merasionalisasikan program OPD yang tidak berdampak bagi masyarakat.
“Kalau ini terjadi berarti kita punya ruang fiskal bukan cuma menyempit, tetapi kita mesti mereview program-program pemerintah yang sudah disetujui bersama DPRD Provinsi NTT dan itu saya pastikan akan memangkas program-program yang tidak memiliki dampak bagi masyarakat, kita stop dan akan saya coret karena tidak punya dampak langsung yang besar terhadap pembangunan di NTT serta untuk Gaji dan TPP ASN tetap kita anggarkan” tegasnya.
Gubernur menilai, metode yang dipakai oleh peneliti bisa menjadi parameter untuk melihat kembali program-program yang ada di masing OPD. Ia juga meminta agar program-program yang diusulkan untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2026 untuk ditelaah kembali.
Pada rapat tersebut, Welly Kause selaku Koordinator Tim Peneliti menyampaikan hasil kajian Dasa Cita pertama, Membangun Rantai
Pasok dari ladang/laut ke pesar. Fokus dari kajian ini adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Provinsi NTT.
Welly menjelaskan bahwa ada empat sub kegiatan yang dikaji oleh tim peneliti, bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT, tahun 2025-2029. Sub kegiatan tersebut yakni pertama pengelolaan, penyaluran, pengadaan, serta koordinasi cadangan pangan pemerintah provinsi; kedua, penyusunan proyeksi neraca pangan; ketiga, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga; keempat, promosi pencapaian konsumsi pangan perkapita melalui media provinsi.
Tim Peneliti melakukan kajian dengan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Namun demikian paparan tersebut belum menggambarkan keseluruhan kajian program, karena masih membutuhkan banyak data.
“Evaluasi hanya untuk satu kegiatan, masih bersifat sementara dan belum final. Capaian 2025 belum bisa dianalisis, tim masih membutuhkan banyak data untuk diolah,” ujar Welly.
Sementara itu salah satu peneliti, Sirilus Lelan memberikan usul agar dokumen anggaran dipelajari lagi oleh Tim Asistensi karena ada beberapa sub program yang aktivitas programnya tidak menjawab tujuan program, melainkan hanya bersifat rutinitas OPD.
“Kami melihat di dokumen anggaran tahun 2025 aktivitas dalam penganggaran tersebut tidak menjawab kegiatan dan sub kegiatan, yang sesuai dengan Dasa Cita melainkan hanya menjawab rutinitas perangkat daerah. Usul saya Tim Asistensi harus lebih jernih melihat dokumen tersebut,” ujarnya.
Peneliti lainnya Deni Alfian menambahkan agar dokumen anggaran yang diserahkan ke Tim Asistensi agar tidak di waktu yang mepet, mengingat dokumen tersebut membutuhkan waktu untuk dipelajari.
Editor: Ocep Purek
