Buka Musrenbang Inklusi Musik Keren, Gubernur NTT: "Urus Orangnya, Bukan Sekadar Data” | NTT Pride

Redaksi April 15, 2026 0

 

Arahan Gubernur NTT saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusi Kelompok Rentan atau “Musik Keren”. Foto: Ocep Purek 

Kupang, NTTPride.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menggeser pendekatan pembangunan dari yang bersifat umum ke arah intervensi yang lebih spesifik dan berbasis individu, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusi Kelompok Rentan atau “Musik Keren” di Hotel Aston Kupang, Rabu (15/4/2026).

Menurut Melki, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar “mendarat” pada kelompok yang membutuhkan, bukan sekadar berhenti pada angka-angka makro pembangunan.

“Yang kita urus itu orangnya, bukan sekadar datanya. Harus jelas siapa, di mana, dan apa kebutuhannya. Itu yang kita kawal,” kata Melki dalam arahannya.

Dalam paparannya, Melki secara terbuka mengakui ruang fiskal daerah saat ini berada dalam tekanan. Pemerintah Provinsi NTT bahkan telah memangkas belanja hingga 10 persen di seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD, sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global.

Ia menyinggung dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik internasional, yang berdampak pada kenaikan harga dan kondisi ekonomi secara luas.

“Kita tidak bisa lagi longgar. Lebih baik kita antisipasi sekarang daripada nanti kita tidak siap. Semua kita potong 10 persen,” tegasnya.

Selain faktor global, perubahan postur APBN juga ikut memengaruhi kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas program.

Di tengah keterbatasan tersebut, Melki menyebut sejumlah indikator pembangunan NTT justru menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,70 persen menjadi sekitar 5,14 persen, sementara angka kemiskinan menurun signifikan.

Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum tentu mencerminkan kondisi kelompok rentan secara spesifik.

“Jangan-jangan angka provinsi membaik, tapi kelompok disabilitas tidak ikut merasakan. Ini yang harus kita cek dan pastikan,” ujarnya.

Ia bahkan mendorong adanya evaluasi khusus untuk mengukur apakah intervensi pemerintah benar-benar berdampak pada kelompok disabilitas, perempuan, lansia, dan kelompok marginal lainnya.

Berbeda dari pendekatan bantuan sosial konvensional, Gubernur Melki mendorong kelompok rentan untuk masuk dalam rantai ekonomi produktif. Ia menekankan pentingnya setiap kelompok memiliki kegiatan produksi yang bisa dipasarkan.

“Kita dorong semua kelompok untuk punya produk. Produksi, lalu kita bantu pasarkan. Itu yang akan mengangkat ekonomi mereka,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan ekosistem pemasaran dengan membangun lebih dari 20 titik NTT Mart melalui kerja sama provinsi dan kabupaten/kota, termasuk melalui sekolah-sekolah.

Melki bahkan menyinggung potensi belanja ASN Rp 100.000 per ASN perbulan sebagai langkah konkret membantu ekonomi masyarakat.

“Kalau produksi banyak, kita beli. Tapi sekarang kita belum bisa instruksikan penuh karena masih terbatas. Makanya produksi dulu kita perkuat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Melki juga menyoroti persoalan klasik dalam penanganan kemiskinan, yakni ketidaktepatan data dan potensi penyimpangan bantuan sosial.

Ia mengungkap adanya indikasi praktik pembagian dana bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan melibatkan oknum di tingkat bawah.

“Jangan sampai yang tidak layak justru dapat, sementara yang benar-benar butuh tidak tersentuh. Kita harus bereskan ini,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah wajib mengurus orang miskin secara nyata, bukan sekadar mengelola data statistik kemiskinan.

Lebih jauh, Melki mengangkat isu sosial yang dinilai lebih dalam dari sekadar persoalan ekonomi, yakni melemahnya solidaritas sosial di masyarakat.

Ia menyinggung kasus bunuh diri akibat tekanan ekonomi sebagai tanda bahwa pranata sosial baik keluarga, masyarakat, maupun institusi tidak berjalan optimal.

“Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kita tidak lagi saling lihat kiri kanan. Jangan sampai ada orang susah tapi kita tidak tahu,” katanya.

Ia membandingkan dengan kondisi di beberapa daerah yang meski terbatas secara ekonomi, namun solidaritas sosial masih kuat sehingga mampu mencegah krisis sosial ekstrem.

Sementara itu, Plt Kepala Bapperida NTT, Alfonsius Theodorus, menjelaskan bahwa pelaksanaan “Musik Keren” tahun ini difokuskan pada peningkatan kualitas usulan.

Jika pada tahun sebelumnya terdapat sekitar 250 usulan yang banyak belum terakomodasi, maka tahun ini proses verifikasi diperketat agar lebih relevan dengan kewenangan dan prioritas daerah.

“Hingga saat ini sudah ada 471 usulan yang masuk melalui sistem SIPD. Ini menunjukkan partisipasi meningkat, tapi kualitas tetap harus kita jaga,” jelas Alfonsius.

Ia juga mencatat masih terdapat 13 kabupaten/kota yang belum menyampaikan usulan, sehingga menjadi perhatian bersama agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses perencanaan.

Musrenbang ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT tahun 2027, dengan fokus pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia.

Melki berharap seluruh masukan dari kelompok rentan dapat benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan, sehingga tidak ada lagi kelompok marginal yang merasa terabaikan.

“Kita pastikan tidak ada satu pun kelompok rentan yang tertinggal hanya karena salah data atau program tidak sampai,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Melki mengajak seluruh peserta untuk tetap memiliki semangat bertahan dan bangkit di tengah keterbatasan.

“Kalau kelompok rentan saja punya semangat ‘jangan menyerah’, maka kita semua juga tidak boleh menyerah membangun NTT,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Bappenas RI yang mengikuti secara daring melalui Zoom, Analis Kebijakan Ahli Muda Kemendagri RI, pimpinan perangkat daerah Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh Dr. Zulkifli, M.Si., Staf Khusus Gubernur Aceh Muhammad Taufik Abda, Plt. Kepala Bapperida Provinsi NTT, Leader Skala NTT (Jakarta), serta Bupati Timor Tengah Selatan.

Editor: Ocep Purek