Lonjakan Kasus Seksual di Kupang, Gubernur NTT Ancam Tutup Kos dan Hotel Nakal yang Langgar Aturan | NTT Pride
 |
| Arahan Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Kupang Tahun 2027. Foto: Idin |
Pernyataan itu disampaikan Melki saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Kupang Tahun 2027 di Kupang, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, persoalan sosial tersebut tidak bisa lagi dianggap sepele karena berpotensi merusak masa depan generasi muda di ibu kota Provinsi NTT.
“Minggu lalu kita bicara terbuka soal HIV/AIDS, perdagangan anak, dan kekerasan seksual. Ini harus diseriusi, jangan main-main,” tegas Melki.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan kos-kosan dan penginapan yang dinilai belum tertib dan berpotensi menjadi ruang terjadinya pelanggaran sosial. Melki bahkan meminta agar tempat-tempat yang tidak taat aturan ditutup sementara hingga memenuhi ketentuan.
“Kalau ada kos-kosan atau penginapan yang tidak ikut aturan, tutup saja. Lebih baik kita tegas daripada dampaknya makin luas,” ujarnya.
Melki juga meminta Wali Kota Kupang bersama jajaran hingga camat dan lurah untuk mendata seluruh kos-kosan, termasuk yang dihuni mahasiswa, pelajar, dan pekerja. Para pemilik usaha diminta dipanggil dan diwajibkan mengikuti aturan yang jelas.
Ia mengusulkan pembatasan aktivitas malam sebagai bagian dari upaya pengendalian. Menurutnya, aktivitas penghuni kos dan pergerakan anak-anak di malam hari perlu diawasi lebih ketat.
“Kalau lewat jam malam tidak terkontrol, ini berbahaya. Kita harus berani atur supaya kota ini aman,” katanya.
Tak hanya kos-kosan, Melki juga menyinggung pengawasan terhadap hotel yang masih menerima tamu tanpa kontrol ketat, terutama pada malam hari. Ia meminta aparat penegak hukum ikut terlibat dalam pengawasan.
“Hotel pun kalau macam-macam, tutup juga. Kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Melki mengingatkan bahwa dampak dari pembiaran masalah sosial tersebut pada akhirnya akan dirasakan semua pihak, tidak hanya korban langsung.
“Sekarang mungkin bukan anak atau keluarga kita, tapi kalau dibiarkan, nanti akan menyentuh kita semua,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Kupang dapat menjadikan penertiban ini sebagai langkah nyata menciptakan lingkungan yang aman dan layak huni, khususnya bagi perempuan dan anak.
“Kita jaga Kota Kupang ini sebagai rumah yang nyaman untuk semua,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
